CYRUSTIMES, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, dicopot dari jabatannya bersama dua wakil kepala badan tersebut.
Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (02/06/2026) malam.
“Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.
Selain Dadan, Presiden Prabowo juga mencopot dua Wakil Kepala BGN, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI Purnawirawan Lodewyk Pusung.
Untuk menggantikan Dadan, Prabowo menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Sementara dua pejabat lain, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, dipilih sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Agustina dilantik Presiden Prabowo sebagai Wakil Kepala BPKP pada 19 Februari 2025. Adapun Mayjen TNI Trenggono menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dan merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang masih aktif.
Pergantian ini menjadi sorotan karena tiga pejabat baru yang diangkat tidak ada satu pun yang berprofesi sebagai ahli gizi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah tata kelola BGN, terutama karena badan ini memegang peran penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Prasetyo menjelaskan, keputusan pergantian pimpinan BGN diambil setelah Presiden Prabowo menerima banyak catatan dari proses monitoring dan evaluasi selama sekitar satu setengah tahun.
“Jadi ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” papar Prasetyo.
Penjelasan itu menunjukkan pergantian pimpinan tidak hanya berkaitan dengan rotasi jabatan. Pemerintah menyoroti aspek prosedur, tata kelola, dan pengawasan kualitas makanan dalam program MBG.
Catatan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, sejak awal 2025 hingga April 2026 tercatat sedikitnya 33.626 pelajar sempat mengalami keracunan yang diduga dari MBG.
Guru besar teknologi pangan dan hasil pertanian Universitas Gadjah Mada, Profesor Sri Raharjo, sebelumnya menyatakan kasus keracunan MBG nyaris terjadi setiap bulan jika melihat data sepanjang 2025.
“Hanya mungkin satu dua bulan saja yang tidak ada laporan. Selebihnya hampir setiap bulan ada, dengan jumlah kasus yang fluktuatif,” ujarnya pada April lalu.
Menurut Sri, kondisi tersebut menunjukkan sejak awal implementasi, program MBG sudah menghadapi persoalan serius terkait kesiapan. Sorotan itu semakin memperkuat urgensi pembenahan pengawasan pangan dalam program tersebut.
Dadan Hindayana sebelumnya dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, pada 19 Agustus 2024. Ia dipercaya memimpin badan yang mengurusi program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dadan lahir di Garut, Jawa Barat, pada 1967. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada 1990 sebagai lulusan terbaik Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan.
Ia meraih gelar doktor dari Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover, Jerman, dalam bidang Entomologi Terapan pada 1997–2000. Sejak 1992, Dadan mengabdi sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman IPB dan dikukuhkan sebagai lektor.
Sementara Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang lahir pada 3 Januari 1968 di Madiun, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai mantan wartawati dan politikus.
Nanik memulai karier sebagai jurnalis dari Tabloid Bangkit. Pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi Wakil Kepala BGN sekaligus diberhentikan dari jabatan Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Pergantian pimpinan BGN kini menjadi titik penting bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. Program strategis tersebut membutuhkan pengawasan ketat karena menyangkut kesehatan pelajar, tata kelola anggaran, serta kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Dengan komposisi pimpinan baru, publik menunggu langkah konkret Badan Gizi Nasional dalam memperbaiki SOP, memperketat pengawasan dapur penyedia makanan, dan memastikan kasus keracunan tidak kembali berulang.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
