CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Dialog Demokrasi untuk membedah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, Jumat (7/2/2026). Kegiatan bertajuk “Menakar Wacana Pilkada Melalui DPRD: Dari Kritik Menuju Solusi Kebijakan” ini digelar di Aula Rahan Universitas Palangka Raya.

Dialog menghadirkan perwakilan eksekutif, legislatif, akademisi hukum, dan akademisi ilmu pemerintahan. Mereka membahas diskursus nasional tentang pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD yang kembali menghangat di ruang publik.

Baca JugaBerdalih Libur, Direktur RSUD Doris Sylvanus Ogah Temui Pengacara Pasien
Baca JugaGMNI Surabaya Bantah Dukung Sujahri Somar

Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fajrian Nor menyatakan dialog ini merupakan tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal arah demokrasi Indonesia. “Kami tidak ingin terjebak dalam dikotomi setuju atau tidak setuju semata,” katanya.

“GMNI Kalteng ingin membedah secara objektif: apakah wacana ini merupakan kemunduran demokrasi atau justru solusi atas biaya politik tinggi dan polarisasi di tingkat akar rumput,” tambah Muhammad Fajrian Nor.

Baca JugaGMNI Kalteng Sebut Sidang Komisi Kongres Diluar Venue Ilegal
Baca JugaDugaan Malapraktik RSUD Doris Sylvanus, Pasien Dipasangi IUD Tanpa Izin Hingga Usus Rusak

Dialog membahas empat isu strategis. Pertama, evaluasi efektivitas pilkada langsung, dampak sosial, dan beban anggaran selama dua dekade terakhir. Kedua, esensi kedaulatan rakyat terkait apakah mekanisme melalui DPRD masih mencerminkan mandat rakyat sesuai sila keempat Pancasila.

Ketiga, analisis potensi korupsi dan politik uang di tingkat legislatif jika wacana diimplementasikan. Keempat, penyusunan draf rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada legislatif dan eksekutif sebagai pertimbangan.

Baca JugaPemko Palangka Raya Terapkan Tapping Box untuk Pajak Daerah

DPD GMNI Kalteng berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah. Hasil dialog akan dirangkum dalam dokumen rekomendasi kebijakan yang disebarluaskan kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

“Harapannya, suara dari Kalimantan Tengah bisa memberi warna dalam diskursus nasional,” ujar Muhammad Fajrian Nor. “Kita butuh sistem yang tidak hanya efisien secara administratif, tapi juga tetap menjaga marwah demokrasi dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.