Hasil KTT BRICS 2026, Mata Uang Lokal hingga Sikap Indonesia

Indonesia Dorong Tata Dunia Lebih Adil

CYRUSTIMES, NEW DELHI – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS 2026 di New Delhi, India, menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis terkait perdagangan global, penggunaan mata uang lokal, reformasi lembaga internasional hingga penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dalam pertemuan yang berlangsung pada 12-13 September 2026 tersebut. Indonesia mengikuti KTT BRICS sebagai anggota penuh dan membawa kepentingan negara berkembang dalam pembahasan tata kelola ekonomi dan politik global.

KTT BRICS 2026 digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

Pertemuan tahun ini menjadi penting karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, perang tarif, konflik Timur Tengah serta perubahan besar dalam sistem perdagangan dunia.

BRICS Sepakati Deklarasi New Delhi

Para pemimpin negara BRICS menyepakati New Delhi Declaration yang menjadi dokumen utama KTT 2026.

Deklarasi tersebut menegaskan komitmen negara anggota untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan serta hubungan antarmasyarakat.

BRICS juga kembali mendorong terbentuknya sistem internasional yang dinilai lebih representatif dan memberikan ruang lebih besar kepada negara berkembang.

Salah satu isu utama adalah reformasi lembaga keuangan internasional.

BRICS menilai struktur tata kelola lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF perlu menyesuaikan perubahan kekuatan ekonomi dunia.

Negara berkembang dinilai harus mendapatkan representasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan ekonomi global.

Prabowo Dorong Reformasi Tata Kelola Global

Dalam KTT tersebut, Presiden Prabowo membawa posisi Indonesia yang menekankan pentingnya membangun ketahanan nasional, regional dan global secara bersamaan.

Indonesia memandang kerja sama internasional tidak boleh hanya menguntungkan negara atau kelompok tertentu.

Prabowo juga mendorong reformasi lembaga multilateral agar lebih responsif terhadap kepentingan negara berkembang.

Pembahasan mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO hingga berbagai lembaga keuangan internasional.

Indonesia turut membawa pengalaman ASEAN sebagai contoh bagaimana kerja sama kawasan dapat membantu menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketegangan geopolitik.

Posisi tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang tetap membuka kerja sama dengan berbagai kekuatan dunia tanpa harus menjadi bagian dari persaingan blok.

Perdagangan dengan Mata Uang Lokal Menguat

Isu ekonomi menjadi salah satu pembahasan paling penting dalam KTT BRICS 2026.

Negara-negara BRICS mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi antaranggota.

Langkah tersebut tidak berarti BRICS secara resmi membentuk mata uang tunggal baru.

Fokus saat ini lebih diarahkan pada penggunaan mata uang nasional masing-masing negara dan penguatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Bank Indonesia sebelumnya juga mengikuti Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS di Mumbai pada 9-10 September 2026.

Pertemuan tersebut membahas peningkatan penggunaan mata uang lokal serta pengembangan konektivitas pembayaran lintas batas.

Bagi Indonesia, mekanisme tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan transaksi perdagangan terhadap satu mata uang tertentu sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi dengan negara mitra.

BRICS Soroti Tarif dan Hambatan Perdagangan

Deklarasi New Delhi turut menyoroti meningkatnya penggunaan kebijakan tarif maupun hambatan non-tarif dalam perdagangan global.

BRICS menilai kebijakan sepihak dapat mengganggu perdagangan internasional serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dunia.

Negara anggota kemudian kembali menegaskan dukungan terhadap sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan dan berbasis aturan.

Indonesia berkepentingan besar terhadap isu tersebut karena perdagangan internasional menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional.

BRICS juga membahas penguatan rantai pasok global agar lebih tahan terhadap konflik geopolitik maupun gangguan ekonomi.

Konflik Timur Tengah Masuk Deklarasi BRICS

KTT berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

BRICS menyatakan keprihatinan serius terhadap eskalasi konflik dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri.

New Delhi Declaration menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan internasional melalui dialog, konsultasi dan diplomasi.

Kesepakatan tersebut menjadi perhatian karena BRICS memiliki anggota dengan kepentingan geopolitik yang berbeda-beda, termasuk Iran dan Uni Emirat Arab.

Namun negara anggota tetap dapat mencapai konsensus mengenai perlunya menurunkan eskalasi dan menjaga stabilitas kawasan.

AI hingga Ketahanan Energi Jadi Agenda Baru

BRICS kini tidak hanya membicarakan perdagangan dan geopolitik.

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu agenda penting dalam KTT 2026.

Negara anggota sepakat memperkuat kolaborasi pengembangan AI yang aman, inklusif dan dapat memberikan manfaat lebih besar kepada negara-negara Global South.

Kerja sama juga diarahkan pada sektor teknologi digital, manufaktur pintar, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan hingga penanggulangan bencana.

Energi menjadi pembahasan strategis lainnya.

Deklarasi mengakui pentingnya transisi energi, tetapi juga menegaskan bahwa kebutuhan dan tingkat pembangunan setiap negara berbeda.

Negara berkembang membutuhkan akses energi yang terjangkau untuk menopang pembangunan ekonomi sekaligus memenuhi agenda perubahan iklim.

Semangat Bandung Masuk Deklarasi BRICS

Salah satu bagian yang menarik bagi Indonesia adalah masuknya Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung dalam New Delhi Declaration.

BRICS mengingat kembali prinsip-prinsip Konferensi Bandung yang menekankan kesetaraan, kemerdekaan, nonintervensi dan keuntungan bersama.

Semangat Bandung dinilai tetap relevan dalam upaya membangun sistem multilateral yang lebih adil, inklusif dan representatif.

Hal tersebut memberikan posisi historis tersendiri bagi Indonesia di tengah berkembangnya BRICS sebagai salah satu kekuatan utama Global South.

BRICS Semakin Besar dalam Ekonomi Dunia

BRICS yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan kini telah berkembang dengan masuknya sejumlah negara baru, termasuk Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab.

Perluasan tersebut membuat BRICS mempunyai pengaruh semakin besar terhadap populasi, energi, perdagangan dan perekonomian global.

Namun besarnya kelompok juga menghadirkan tantangan.

Kepentingan ekonomi dan geopolitik masing-masing anggota tidak selalu sama. Karena itu, kemampuan BRICS menerjemahkan deklarasi menjadi kerja sama konkret akan menentukan kekuatan kelompok tersebut ke depan.

Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS membuka jalur baru dalam diplomasi ekonomi sekaligus memperbesar ruang untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang.

Indonesia tetap menegaskan bahwa keterlibatan dalam BRICS tidak ditujukan untuk menghadapkan satu kelompok negara dengan kelompok lainnya.

Posisi Indonesia tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, perdagangan yang adil serta kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.