IMO Kalteng: Adiah Diuji di Diskominfosantik

Adiah Chandra Sari layak secara birokrasi, tetapi perlu membuktikan kapasitas teknis di Diskominfosantik.

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Penunjukan Adiah Chandra Sari sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah atau Diskominfosantik Kalteng menjadi perhatian kalangan pers dan pegiat komunikasi publik daerah.

Ketua Ikatan Media Online Indonesia atau IMO Kalteng, Bintang Kurnia Wahyudi Putra, menilai jabatan Kepala Diskominfosantik bukan posisi administratif biasa. Menurutnya, dinas tersebut memegang peran strategis dalam menentukan kualitas komunikasi publik, keterbukaan informasi, keamanan data, dan arah transformasi digital Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bintang mengatakan, Adiah Chandra Sari memiliki pengalaman birokrasi yang cukup karena pernah memimpin sejumlah organisasi perangkat daerah. Namun, ia menilai pengalaman birokrasi saja belum cukup untuk menjawab seluruh tantangan Diskominfosantik.

“Diskominfosantik itu bukan hanya soal publikasi kegiatan pemerintah. Di dalamnya ada urusan komunikasi publik, data, SPBE, keamanan informasi, statistik sektoral, sampai bagaimana pemerintah menjawab kritik masyarakat secara terbuka,” kata Bintang di Palangka Raya, Jumat, 26 Juni 2026.

Menurut Bintang, Adiah memiliki modal manajerial sebagai pejabat senior di lingkungan Pemprov Kalteng. Rekam jabatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perpustakaan dan Arsip dapat menjadi bekal dalam memahami pengelolaan informasi, dokumentasi, literasi, dan promosi daerah.

Namun, ia menegaskan bahwa Diskominfosantik memiliki medan kerja yang lebih kompleks. Dinas tersebut tidak cukup hanya dikelola dengan pendekatan administratif, tetapi harus diperkuat dengan pemahaman teknis digital dan kemampuan membaca perubahan ekosistem informasi.

Tidak Boleh Jadi Corong Seremonial

Bintang mengingatkan, tantangan utama Diskominfosantik Kalteng ke depan adalah keluar dari pola lama yang menjadikan dinas komunikasi hanya sebagai corong seremonial pemerintah.

Menurutnya, publik hari ini membutuhkan informasi yang cepat, akurat, terbuka, dan mudah diakses. Pemerintah daerah juga harus mampu menjelaskan kebijakan secara utuh, bukan hanya menampilkan dokumentasi kegiatan pejabat.

“Kalau Diskominfosantik hanya menjadi mesin rilis kegiatan, itu terlalu sempit. Dinas ini harus menjadi pusat kendali komunikasi publik dan data pemerintah. Masyarakat butuh penjelasan kebijakan, bukan sekadar foto kegiatan,” ujarnya.

Ia menilai, komunikasi publik pemerintah daerah harus lebih adaptif terhadap kritik. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap pertanyaan media maupun aspirasi masyarakat.

Bintang mengatakan, media online memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan publik. Karena itu, Diskominfosantik perlu membangun hubungan yang sehat dengan pers, bukan hubungan yang hanya bersifat seremonial.

“Pers bukan musuh pemerintah. Pers adalah mitra kritis. Kalau komunikasi publik dikelola dengan baik, kritik media justru bisa menjadi bahan evaluasi kebijakan,” katanya.

Ujian di SPBE dan Keamanan Data

Selain komunikasi publik, Bintang menyoroti tantangan teknis yang harus dijawab Adiah Chandra Sari di Diskominfosantik.

Menurutnya, isu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, keamanan informasi, statistik sektoral, dan integrasi data antar-OPD menjadi pekerjaan besar yang tidak bisa ditunda.

Ia mengatakan, Pemprov Kalteng membutuhkan tata kelola digital yang lebih kuat. Setiap OPD harus memiliki standar data yang jelas agar kebijakan pembangunan tidak hanya berbasis laporan formal, tetapi didukung data yang akurat dan dapat diuji.

“Transformasi digital pemerintahan tidak boleh hanya berhenti pada aplikasi. Yang lebih penting adalah integrasi data, keamanan sistem, dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Bintang.

Ia juga menilai, keamanan informasi harus menjadi perhatian serius. Di tengah meningkatnya penggunaan sistem digital, risiko kebocoran data, serangan siber, dan lemahnya tata kelola akses informasi harus diantisipasi sejak dini.

Menurutnya, Kepala Diskominfosantik tidak harus menjadi ahli teknis di semua bidang. Namun, pemimpin OPD harus mampu memahami persoalan utama, membangun tim teknis yang kuat, dan mengambil keputusan berbasis data.

“Kalau kepala dinasnya bukan berlatar teknis digital, maka ia harus memastikan orang-orang teknis di bawahnya kuat. Jangan sampai keputusan teknis diambil hanya berdasarkan pertimbangan administratif,” katanya.

Perlu Bangun Kepercayaan Publik

Bintang menilai, tugas Diskominfosantik juga berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Menurutnya, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui narasi keberhasilan. Pemerintah juga harus berani membuka data, menjelaskan hambatan, dan merespons kritik secara profesional.

Ia mengatakan, publik saat ini semakin kritis. Karena itu, pola komunikasi satu arah sudah tidak cukup. Pemerintah perlu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, media, komunitas digital, akademisi, dan organisasi pers.

“Kepercayaan publik lahir dari keterbukaan. Kalau ada masalah, jelaskan. Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada kebijakan, sampaikan alasannya secara terang,” ucapnya.

Menurut Bintang, Adiah Chandra Sari memiliki peluang untuk membuktikan bahwa Diskominfosantik dapat bekerja lebih progresif. Namun, pembuktian itu harus terlihat dalam program nyata, bukan hanya dalam seremoni pelantikan.

Ia menyebut beberapa agenda yang perlu segera diperkuat, antara lain audit komunikasi publik pemerintah, pemetaan media digital daerah, penguatan keterbukaan informasi publik, percepatan integrasi data OPD, pengamanan sistem informasi, serta pembenahan kanal aduan dan informasi masyarakat.

Layak Secara Birokrasi, Perlu Pembuktian Teknis

Bintang menyimpulkan, Adiah Chandra Sari layak secara birokrasi karena memiliki pengalaman memimpin OPD. Namun, kecocokannya sebagai Kepala Diskominfosantik masih harus dibuktikan melalui kerja teknis dan keberanian melakukan pembenahan.

Menurutnya, jabatan tersebut akan menjadi ujian penting bagi Adiah. Apabila mampu memperkuat tim teknis, membuka ruang komunikasi dengan media, dan membangun tata kelola digital berbasis data, maka penempatannya dapat memberi dampak positif bagi Pemprov Kalteng.

Sebaliknya, jika Diskominfosantik hanya berjalan sebagai dinas publikasi kegiatan pemerintah, maka rotasi jabatan tersebut tidak akan membawa perubahan berarti.

“Adiah punya modal birokrasi. Tetapi Diskominfosantik membutuhkan lebih dari itu. Ia harus membuktikan mampu memimpin agenda digital, menjaga keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, dan memastikan data pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Bintang.

Bintang berharap kepemimpinan baru di Diskominfosantik Kalteng dapat menjadi momentum perbaikan. Ia juga mendorong agar hubungan antara pemerintah daerah dan media online dibangun secara lebih terbuka, profesional, dan saling menghormati fungsi masing-masing.

“IMO Kalteng tentu mendukung komunikasi publik pemerintah yang sehat. Tetapi dukungan itu tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol pers. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang berani terbuka terhadap kritik,” pungkasnya.