APBD Kalteng 2026 Dicermati, Belanja Pegawai hingga Subsidi Jadi Sorotan

Banggar DPRD Kalteng Soroti Belanja Daerah dalam Pencermatan APBD 2026

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pembahasan APBD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) 2026 memasuki tahap pencermatan belanja. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah membedah sejumlah komponen belanja untuk memastikan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.

Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Senin (10/8/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong. 

Pencermatan belanja ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sisi pendapatan daerah yang sebelumnya telah dilakukan Banggar bersama TAPD.

Belanja Pegawai hingga Barang dan Jasa Diperiksa

Arton mengatakan pembahasan belanja perlu dilakukan secara cermat agar setiap alokasi anggaran memiliki dasar yang jelas dan mendukung program pembangunan daerah.

Menurutnya, sejumlah komponen menjadi perhatian Banggar, terutama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, serta komponen belanja lainnya.

Banggar juga meminta TAPD memberikan data pendukung, termasuk jumlah pegawai serta informasi mengenai belanja barang dan jasa. 

Langkah tersebut diperlukan agar perencanaan anggaran dapat dibandingkan dengan kebutuhan serta pelaksanaan belanja di lapangan.

“Seluruh anggota DPRD kami harapkan dapat melakukan pencermatan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah,” kata Arton.

Pembahasan APBD Belum Berakhir

Pembahasan APBD 2026 masih akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan.

Arton meminta anggota Banggar mencatat berbagai poin yang masih membutuhkan penjelasan atau konfirmasi dari TAPD agar dapat dibahas lebih lanjut.

Ia juga meminta kepala perangkat daerah tetap mengikuti agenda pembahasan bersama DPRD, termasuk rapat lanjutan yang dapat berlangsung hingga malam hari. 

Artinya, angka maupun alokasi belanja yang sedang dibahas belum dapat dianggap sebagai keputusan final.

Pendapatan Jadi Dasar Menentukan Belanja

Sebelum masuk ke pembahasan belanja, Banggar dan TAPD telah membahas pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer.

Kondisi kemampuan pendapatan menjadi faktor penting dalam menentukan ruang belanja pemerintah daerah.

Dalam pembahasan APBD 2026 sebelumnya, Pemprov Kalteng menyebut target pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun. Pada saat itu, pemerintah juga menghadapi penurunan dana transfer pusat dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun serta proyeksi kurang bayar Rp155 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah memproyeksikan defisit Rp266 miliar yang akan diantisipasi melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja. 

Dengan kondisi tersebut, pencermatan terhadap belanja menjadi semakin penting agar program pemerintah tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan keuangan daerah.

DPRD Minta Anggaran Berdampak bagi Masyarakat

Pembahasan APBD tidak hanya menyangkut angka dalam dokumen anggaran.

DPRD dan pemerintah daerah juga dituntut memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kalteng.

Pemprov Kalteng dan DPRD menegaskan proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan cermat, dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. 

Dengan masih berlangsungnya pembahasan, perhatian berikutnya tertuju pada hasil pencermatan masing-masing komponen belanja serta penyesuaian yang nantinya disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah.

APBD 2026 pada akhirnya tidak hanya dituntut sehat secara fiskal, tetapi juga mampu memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalteng.

AA3F4864-5C8D-4C02-B0C2-F53C75889A03