Jalan Rusak Murung Raya Kalteng dinilai memperlebar ketimpangan pembangunan dan memicu mahalnya harga kebutuhan pokok warga
CYRUSTIMES, PURUK CAHU – Pembangunan infrastruktur sering dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah. Jalan yang baik dianggap sebagai tanda hadirnya negara, bergeraknya ekonomi, dan terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari laporan, peresmian, atau pernyataan resmi. Keberhasilan harus diukur dari kenyataan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Kondisi jalan di Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, memperlihatkan persoalan tersebut. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur disebut sebagai bagian dari keberhasilan daerah. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi akses jalan yang rusak dan sulit dilalui.
Perbedaan antara klaim keberhasilan dan kondisi nyata inilah yang perlu menjadi perhatian. Jika hanya sebagian ruas jalan yang membaik, sementara wilayah lebih dalam masih rusak, maka pembangunan belum bisa disebut merata.
Ketimpangan pembangunan sering terlihat dari pola seperti ini. Bagian yang mudah diakses atau terlihat publik lebih cepat diperbaiki, sementara wilayah yang jauh dari pusat perhatian justru tertinggal.
Dampaknya tidak berhenti pada persoalan kenyamanan berkendara. Jalan rusak langsung memengaruhi ekonomi masyarakat.
Ketika jalan sulit dilalui, distribusi barang ikut terhambat. Kendaraan membutuhkan waktu lebih lama, biaya bahan bakar meningkat, risiko kerusakan barang bertambah, dan ongkos angkut menjadi lebih mahal.
Pada akhirnya, beban itu jatuh kepada masyarakat. Harga kebutuhan pokok naik karena biaya distribusi meningkat.
Di Desa Tumbang Lahung, warga merasakan tekanan tersebut melalui kenaikan harga barang. Harga gula yang sebelumnya berada di kisaran Rp20.000 per kilogram disebut naik hingga sekitar Rp50.000 per kilogram pada Kamis (01/05/2026).
Kenaikan harga memang dapat dipengaruhi mekanisme permintaan dan penawaran. Namun, dalam daerah dengan akses jalan sulit, faktor distribusi menjadi penyebab yang tidak bisa diabaikan.
Ketika pasokan barang terhambat, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, harga cenderung naik. Kondisi ini diperparah jika stok terbatas dan distribusi tidak berjalan lancar.
Dengan kata lain, jalan rusak bukan hanya masalah teknis infrastruktur. Jalan rusak adalah masalah ekonomi.
Selama akses ke Tumbang Lahung dan wilayah sekitarnya masih sulit, upaya menekan harga kebutuhan pokok akan menghadapi hambatan besar. Bantuan logistik, pengawasan harga, atau operasi pasar tidak akan maksimal jika jalur distribusi tetap buruk.
Inilah yang membuat jalan memiliki peran penting dalam ekonomi daerah. Jalan yang baik dapat menurunkan biaya distribusi, mempercepat mobilitas, membuka akses pasar, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, jalan rusak membuat daerah terisolasi secara ekonomi. Warga membayar harga lebih mahal, petani dan pelaku usaha kesulitan menjual hasil produksi, dan pembangunan tidak bergerak seimbang.
Kondisi seperti ini memperlebar jarak antara daerah yang infrastrukturnya baik dan daerah yang tertinggal. Wilayah dengan akses lancar akan tumbuh lebih cepat, sementara wilayah dengan jalan rusak akan terus menghadapi biaya hidup tinggi.
Jika dibiarkan, ketimpangan antardaerah akan semakin besar. Padahal, pembangunan nasional seharusnya bertumpu pada pemerataan, bukan hanya pertumbuhan di wilayah tertentu.
Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur. Evaluasi tidak cukup dilakukan dari meja birokrasi, tetapi harus turun langsung melihat kondisi jalan yang setiap hari dilewati masyarakat.
Pemerataan perbaikan jalan harus menjadi prioritas. Pembangunan tidak boleh hanya berhenti di titik tertentu, terutama jika masih ada wilayah dalam kecamatan yang belum menikmati akses layak.
Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang kritik dari masyarakat. Kritik bukan ancaman bagi pembangunan, melainkan bahan penting untuk memperbaiki kebijakan.
Dalam jangka pendek, pemerintah dapat mengambil langkah pengendalian harga. Bantuan distribusi logistik, pemantauan harga kebutuhan pokok, dan koordinasi dengan pedagang perlu dilakukan agar masyarakat tidak semakin terbebani.
Namun, solusi jangka panjang tetap berada pada perbaikan infrastruktur. Selama jalan belum diperbaiki secara merata, persoalan mahalnya harga barang akan terus berulang.
Penting juga memahami kewenangan jalan agar masyarakat mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Jalan nasional berada di bawah pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, jalan provinsi berada di bawah pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten atau kota berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota.
Jika ruas jalan di Tumbang Lahung merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, maka pemerintah kabupaten perlu menjadikannya prioritas serius. Masyarakat membutuhkan akses yang layak, bukan sekadar janji pembangunan.
Kondisi jalan di Tumbang Lahung menunjukkan, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari proyek yang sudah selesai. Keberhasilan harus dilihat dari pemerataan manfaat bagi masyarakat.
Selama akses jalan masih rusak dan harga kebutuhan pokok tetap mahal, pembangunan belum dapat dikatakan berhasil secara menyeluruh.
Jalan bukan hanya beton, aspal, atau tanah yang dilalui kendaraan. Jalan adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Jika urat nadi itu tersumbat, maka kehidupan ekonomi warga ikut terganggu.
Karena itu, perbaikan jalan di wilayah terdalam Murung Raya harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan ekonomi. Pembangunan yang baik bukan hanya terlihat di permukaan, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke desa.
Penulis: Syarifa Zahra
Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya
Angkatan 2025
Mata Kuliah: Pengantar Ekonomi Makro
Mentor: Bintang
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
