Peninjauan menyasar tiga titik kritis, yakni akses menuju feri penyeberangan Lupak, ruas jalan Desa Terusan Mulya, serta badan jalan menuju Pelabuhan Batanjung. Ketiga ruas itu merupakan jalur vital bagi aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan mobilitas warga sehari-hari.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil jalan yang mengalami kerusakan, baik di wilayah Kapuas Kuala maupun Bataguh. Ini penting agar penanganannya bisa tepat dan menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Wiyatno saat itu.
Untuk ruas jalan sepanjang 8 kilometer menuju Pelabuhan Batanjung yang melintasi lahan PT Hijau Pertiwi, Wiyatno menyebut akan menjalin kerja sama dengan pihak perkebunan sawit tersebut untuk perawatan bersama.
“Kita nanti bekerja sama dengan pihak kebun sawit untuk merawat jalan ini sepanjang 8 kilometer, semoga ke depan jalan ini menjadi bagus dan bisa dilewati masyarakat Terusan Mulya dan yang lainnya,” jelasnya.
Berdasarkan data lapangan terbaru 2026, titik kerusakan jalan di Kapuas tersebar di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Dadahup, jalan di Desa Menteng Karya dan Dadahup Raya G2 berubah menjadi berlumpur dan licin, menghambat aktivitas warga termasuk akses ke sekolah.
Di Kecamatan Bataguh, ruas jalan Desa Sei Jangkit dilaporkan rusak selama bertahun-tahun tanpa penanganan. Sementara di Kecamatan Kapuas Murung, ruas Kuala Kapuas menuju Palingkau khususnya di Desa Teluk Palinget dikeluhkan warga, dan di Desa Buhut jalan permukiman warga juga mengalami kerusakan.
Sementara itu Wiyatno memastikan penanganan jalan rusak akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Namun dengan tekanan efisiensi dari pusat di satu sisi dan daftar panjang jalan rusak di sisi lain, realisasi target ambisius 2028 itu akan sangat bergantung pada ketepatan alokasi anggaran yang tersisa.
Tinggalkan Balasan