CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengklaim telah menuntaskan 378 titik desa dan kelurahan yang sebelumnya tidak memiliki akses internet. Pencapaian ini diraih dalam waktu setahun masa kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran melalui pemasangan internet satelit Starlink.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kalteng, Rangga Lesmana menyatakan seluruh titik blank spot tersebut kini sudah terpasang Starlink dan beroperasi penuh. “378 titik blank spot sudah kami pasang internet Starlink dan online semua selama setahun ke belakang,” ungkap Rangga di Palangka Raya, Senin (2/2/2026).
Pemilihan Starlink sebagai solusi utama didasarkan pada efisiensi dan kecepatan implementasi. Rangga menjelaskan bahwa teknologi satelit ini menjadi jawaban paling praktis untuk memastikan pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan hingga tingkat desa.
Keputusan ini juga sejalan dengan rekomendasi Kementerian Komunikasi dan Digital yang menggunakan perangkat serupa. “Hasil komunikasi kami dengan Kementerian Komunikasi dan Digital pun, mereka menggunakan perangkat yang sama, solusi paling cepat,” kata Rangga.
Rangga membandingkan opsi Starlink dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) konvensional. Menurutnya, pembangunan BTS memerlukan banyak perhitungan bisnis yang rumit dan memakan waktu lama. “Banyak perhitungan Business to Business yang harus dilakukan kalau pembangunan BTS, memang agak berat kalau harus memenuhi syarat itu,” jelasnya.
Pemprov Kalteng mengklaim pencapaian pengentasan blank spot sudah mencapai 100 persen untuk pelayanan publik. Rangga memastikan bahwa kantor-kantor desa kini dapat mengakses layanan daring tanpa hambatan. Namun untuk cakupan wilayah secara menyeluruh, pemerintah masih merumuskan kebijakan lanjutan.
“Kami sudah bisa pastikan 100 persen online, tapi blank spot itu kan melihat secara utuh kewilayahan,” ujar Rangga. Ia menambahkan bahwa Gubernur akan melakukan intervensi jika diperlukan perluasan akses untuk seluruh wilayah desa.
Biaya operasional Starlink menjadi tanggung jawab masing-masing desa dengan nominal Rp780 ribu per bulan. Rangga menilai biaya tersebut sangat kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh untuk pelayanan publik. “Biayanya kecil sekali, Rp780.000 per bulan, namun manfaatnya luar biasa,” tegasnya.
Data Diskominfosantik per 16 Mei 2025 mencatat 376 desa dan kelurahan masih mengalami blank spot. Titik-titik tersebut tersebar di 11 kabupaten dan satu kota dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Seruyan (55 desa), Gunung Mas (50 desa), Lamandau (45 desa), Murung Raya (44 desa), dan Barito Timur (39 desa).
Target awal pemasangan 376 perangkat Starlink yang dijadwalkan selesai pada Agustus 2025 kini diklaim telah terlampaui dengan total 378 titik yang terpasang dan beroperasi.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.