Lahan Ketua LBH GP Ansor Kalteng Diduga Diserobot, Dipasangi Pagar Kawat Berduri

Akses Lahan Dipasang Portal dan Pagar, Organisasi Berikan Pendampingan Hukum

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Tengah menyatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kalteng, Jefriko Seran, terkait dugaan penyerobotan lahan di Kota Palangka Raya. Organisasi tersebut juga meminta aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Sikap tersebut disampaikan Ketua PW GP Ansor Kalteng, Arjoni, melalui Sekretaris Wilayah, Akhmad Rusdiayan Noor. Menurutnya, organisasi berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada kader yang menghadapi persoalan hukum.

“Kami memberikan perlindungan dan pendampingan hukum yang sepenuhnya mengacu pada aturan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Akhmad Rusdiayan Noor.

GP Ansor Sebut Akses Lahan Ditutup

Berdasarkan keterangan GP Ansor Kalteng, dugaan penyerobotan bermula ketika pihak yang disebut tidak berhak memasang portal besi dan pagar kawat berduri di area lahan.

Akibatnya, akses menuju bangunan yang berada di atas lahan tersebut diklaim tertutup sehingga aktivitas pemilik terganggu dan menimbulkan kerugian material maupun nonmaterial.

Organisasi itu menyatakan akan mengawal proses hukum hingga tuntas dan berharap penyelesaian dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ketua LBH GP Ansor Tegaskan Akan Tempuh Jalur Hukum

Ketua LBH GP Ansor Kalteng, Jefriko Seran, menegaskan akan terus memperjuangkan hak atas lahan yang dipersengketakan karena meyakini kepemilikan tanah tersebut memiliki dasar legalitas yang jelas.

Ia juga mengecam tindakan pihak yang diduga menutup akses menuju lahan dengan memasang pagar kawat berduri tanpa melalui mekanisme hukum.

“Kami tetap akan memperjuangkan hak kami karena tanah ini memiliki legalitas yang jelas. Kami mengecam oknum-oknum yang main hakim sendiri. Jika memang merasa dirugikan, tempuhlah jalur hukum, bukan malah memasang pagar kawat berduri,” tegas Jefriko.

Menurut Jefriko, penyelesaian sengketa pertanahan seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak dan menghindari tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik di lapangan.

Minta Polisi Bertindak Profesional

GP Ansor Kalteng juga meminta aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.

Menurut Akhmad, penanganan perkara secara cepat, profesional, dan objektif penting untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang bersengketa. Ia menegaskan organisasi menolak segala bentuk tindakan yang mengarah pada penguasaan lahan secara melawan hukum.

Sengketa Tanah Umumnya Diuji Melalui Proses Hukum

Pengamat hukum agraria menilai sengketa penguasaan tanah pada umumnya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, baik melalui jalur perdata untuk menguji hak kepemilikan maupun jalur pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana, seperti penyerobotan atau pemalsuan dokumen.

Sejumlah perkara serupa di berbagai daerah menunjukkan bahwa klaim kepemilikan dari satu pihak tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Dalam beberapa kasus, pihak terlapor juga menyampaikan bantahan dan mengklaim memiliki dasar penguasaan atas objek sengketa, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan.

Karena itu, kepastian mengenai siapa yang memiliki hak atas suatu bidang tanah pada akhirnya ditentukan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berjalan, bukan semata-mata berdasarkan klaim salah satu pihak.

Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab

Berita ini memuat keterangan dari PW GP Ansor Kalteng mengenai dugaan penyerobotan lahan. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak yang disebut menguasai lahan maupun aparat kepolisian terkait perkembangan penanganan perkara.