CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sinergi program, akurasi data, dan optimalisasi anggaran. Langkah itu ditegaskan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (18/02/2026).
Zaini mengatakan, seluruh perangkat daerah harus memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia menekankan tiga poin utama yang menjadi fokus pemerintah kota dalam memperkuat intervensi kepada warga miskin.
Poin pertama, Pemerintah Kota Palangka Raya mendorong optimalisasi anggaran penanggulangan kemiskinan. Zaini menginstruksikan jajarannya memaksimalkan penyerapan anggaran yang telah ter-tagging dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.
“Target realisasi penggunaan anggaran minimal harus mencapai 50 persen pada Semester I Tahun 2026. Hal ini krusial untuk memenuhi syarat pemberian dana insentif fiskal dari Pusat,” ujar Zaini.
Poin kedua, Pemerintah Kota Palangka Raya mewajibkan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis utama intervensi. Kebijakan itu mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
DTSEN merupakan integrasi dari berbagai sumber data, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, hingga Registrasi Sosial Ekonomi. Penggunaan data tunggal itu diharapkan dapat meminimalkan risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Intervensi harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dengan akses terbatas, terutama kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan,” tambahnya.
Poin ketiga, Zaini menekankan optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK. Tim tersebut diminta menyinergikan program lintas sektor agar upaya penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara parsial.
Menurut Zaini, kolaborasi perlu dilakukan tidak hanya antarperangkat daerah. Pemerintah kota juga perlu merangkul perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor industri potensial.
Ia menyebut pendekatan yang digunakan adalah konvergensi program. Melalui pendekatan itu, setiap rumah tangga miskin diharapkan menerima intervensi menyeluruh sesuai kebutuhan.
“Konsep yang diusung adalah konvergensi program, dengan setiap rumah tangga miskin diharapkan menerima intervensi secara menyeluruh yang mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan infrastruktur,” pungkasnya.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
