Disdik Kalteng Disorot, Revitalisasi Sekolah Dinilai Belum Merata

Perkumpulan Pemuda Nusantara menyoroti program revitalisasi sekolah dan realisasi rumah guru di Kalimantan Tengah.

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Perkumpulan Pemuda Nusantara menyoroti sejumlah persoalan pendidikan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dinilai masih belum terselesaikan. Sorotan itu terutama diarahkan pada realisasi program revitalisasi sekolah dan program rumah bagi guru.

Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Nusantara, Joseph F.J.W, mengatakan pendidikan di Kalimantan Tengah masih menghadapi persoalan mendasar. Mulai dari ketimpangan fasilitas, kerusakan bangunan sekolah, hingga belum meratanya akses penunjang pembelajaran di daerah terpencil.

Menurut Joseph, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan sebelumnya disebut mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk program revitalisasi sekolah tahun 2025. Program tersebut diharapkan mampu memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah.

Namun, Perkumpulan Pemuda Nusantara menilai realisasi program tersebut belum berjalan maksimal. Dampaknya juga dinilai belum dirasakan secara merata di seluruh kabupaten dan kota, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Joseph menyebut masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan bangunan. Selain itu, sejumlah sekolah juga disebut masih kekurangan meja dan kursi belajar, menghadapi keterbatasan listrik, serta belum memiliki akses internet yang memadai.

“Kami melihat masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Pemerintah harus memastikan program revitalisasi benar-benar menyentuh sekolah yang membutuhkan,” tegas Joseph F.J.W.

Ia menilai revitalisasi sekolah tidak boleh hanya berhenti pada angka anggaran dan laporan administratif. Program tersebut harus benar-benar menjawab kebutuhan sekolah di lapangan, terutama sekolah yang selama ini kesulitan menjalankan proses belajar mengajar secara layak.

Selain revitalisasi sekolah, Joseph juga mempertanyakan kejelasan realisasi program “1.000 Rumah Guru Berkah” dengan skema DP nol persen. Program itu sebelumnya diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Program tersebut disebut ditujukan untuk membantu guru SMA, SMK, dan SLB agar dapat memiliki rumah melalui skema subsidi uang muka dan kredit perumahan. Program itu juga sempat dikaitkan dengan kondisi guru yang belum memiliki tempat tinggal layak.

Namun, menurut Joseph, realisasi program rumah guru tersebut masih belum optimal. Dari target 1.000 unit rumah, jumlah yang terealisasi disebut masih sangat rendah.

Ia juga menilai program tersebut terkendala minimnya sosialisasi serta keterbatasan akses bagi guru di sejumlah daerah.

“Program rumah guru DP nol jangan sampai hanya menjadi janji dan seremonial semata. Guru adalah ujung tombak pendidikan, sehingga kesejahteraan mereka harus benar-benar diperhatikan melalui langkah konkret dan tepat sasaran,” ujar Joseph.

Perkumpulan Pemuda Nusantara mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah lebih transparan dalam penggunaan anggaran pendidikan. Transparansi itu dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui arah, realisasi, dan capaian program pendidikan yang telah dijanjikan.

Joseph menegaskan pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, pemerintah harus memastikan program pendidikan berjalan adil, terbuka, dan benar-benar memberikan dampak nyata.

Menurutnya, perhatian terhadap pendidikan di daerah terpencil tidak boleh kalah dengan wilayah perkotaan. Jika ketimpangan fasilitas terus terjadi, kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah akan sulit berkembang secara merata.

Perkumpulan Pemuda Nusantara juga menyatakan akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Kalimantan Tengah. Mereka mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pendidikan di daerah.

“Kami akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Kalimantan Tengah. Anggaran pendidikan harus diawasi agar benar-benar sampai kepada sekolah, guru, dan peserta didik yang membutuhkan,” tutup Joseph.