DPRD Kalteng Dalami Sengketa Lahan Warga dan Perusahaan di Kotim

CYRUSTIMES, SAMPIT – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menaruh perhatian terhadap penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Persoalan yang telah berlangsung di sejumlah wilayah dinilai memerlukan penanganan menyeluruh agar tidak terus memicu konflik di tengah masyarakat.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengatakan pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Kotim sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di daerah, khususnya yang berkaitan dengan konflik agraria dan hubungan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat.

Menurutnya, DPRD perlu memperoleh gambaran langsung mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi sebelum menentukan tindak lanjut melalui pembahasan di tingkat provinsi.

Penyelesaian Konflik Perlu Kolaborasi

Dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Kotim, DPRD memperoleh pemaparan mengenai perkembangan penanganan berbagai konflik pertanahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Pemerintah daerah disebut terus mengedepankan pendekatan dialog dan mediasi dengan melibatkan masyarakat, perusahaan, serta instansi terkait agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DPRD Kalteng menilai pola penyelesaian melalui komunikasi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Kewajiban Plasma Turut Disorot

Selain persoalan kepemilikan lahan, pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun plasma oleh perusahaan perkebunan juga menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan tersebut.

Program plasma dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan sekaligus memperkuat kemitraan antara perusahaan dan warga.

DPRD berharap setiap perusahaan dapat memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

DPRD Inventarisasi Aspirasi Masyarakat

Sejumlah aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan juga menjadi perhatian DPRD Kalteng. Berbagai laporan yang diterima akan diinventarisasi sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Komitmen Kawal Penyelesaian

DPRD Kalteng memastikan akan terus mengawal proses penyelesaian berbagai konflik yang masih berlangsung di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi teknis, dan perusahaan, DPRD berharap setiap sengketa dapat diselesaikan secara transparan, berkeadilan, serta tetap menjaga iklim investasi yang sehat di Kalimantan Tengah.