Erni Daryanti Kawal Aspirasi Rumah Oksigen untuk Warga Kobar

Erni Daryanti Dorong Pemda Kobar Kaji Rumah Oksigen

CYRUSTIMES, KOTAWARINGIN BARAT – Aspirasi masyarakat Kotawaringin Barat (Kobar) terkait penyediaan Rumah Oksigen di tengah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed.

Erni menyatakan aspirasi tersebut akan diserap dan dikawal melalui fungsi pengawasan DPD RI. Ia mendorong pemerintah daerah segera melakukan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk menentukan bentuk layanan kesehatan yang paling tepat bagi warga terdampak kabut asap.

Menurut Erni, penyediaan Rumah Oksigen dapat menjadi salah satu opsi apabila hasil penilaian kebutuhan dan kondisi kesehatan masyarakat menunjukkan fasilitas tersebut diperlukan serta memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Kelompok Rentan Perlu Mendapat Perlindungan

Dampak kabut asap karhutla perlu menjadi perhatian serius, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.

Erni menilai respons terhadap persoalan kesehatan akibat karhutla membutuhkan langkah cepat dan koordinasi lintas instansi.

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran dinas kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat apabila diperlukan.

DPD RI Kawal Aspirasi, Bukan Eksekutor

Erni juga menegaskan pentingnya memahami batas kewenangan DPD RI dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Menurutnya, DPD RI memiliki fungsi perwakilan dan pengawasan, sehingga tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk menyediakan maupun mengoperasikan fasilitas kesehatan secara langsung.

Karena itu, aspirasi mengenai Rumah Oksigen akan disampaikan dan dikawal melalui fungsi yang dimiliki DPD RI. Sementara tindakan langsung, termasuk penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan, menjadi kewenangan pemerintah eksekutif sesuai tugas dan kewenangannya.

“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan penilaian kebutuhan yang cepat, layanan kesehatan yang memadai, dan koordinasi yang jelas,” demikian pesan yang dapat disampaikan Erni.