Gibran Tinjau Antrean BBM Palangka Raya, GMNI Desak HET Eceran

Antrean BBM di Palangka Raya

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kota Palangka Raya mendapat perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah peninjauan tersebut, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah turut mendesak pemerintah mengendalikan harga Pertalite eceran yang disebut mencapai Rp18.000 per liter.

Gibran secara mendadak menghentikan kendaraan yang ditumpanginya di SPBU Pertamina Jalan Tjilik Riwut Km 12, Palangka Raya, Kamis (10/9/2026).

Peninjauan dilakukan setelah Gibran melihat antrean kendaraan cukup panjang ketika dalam perjalanan usai mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng.

Didampingi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Gibran turun dari kendaraan dan berdialog dengan petugas SPBU serta masyarakat yang sedang menunggu giliran mengisi BBM.

Gibran: Besok Tidak Boleh Antre Lagi

Dalam peninjauan tersebut, Gibran meminta petugas menjelaskan penyebab antrean sekaligus memastikan ketersediaan BBM di SPBU.

“Pak, kalau ada kelangkaan-kelangkaan, lapor kami ya, Pak,” kata Gibran kepada petugas.

Petugas SPBU kemudian menjelaskan bahwa pasokan BBM sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Gibran meminta antrean diatur dengan baik agar tidak mengganggu pengguna jalan di luar area SPBU.

“Besok tidak boleh antre begini ya. Kita pastikan barangnya ada terus,” tegasnya.

Gibran juga meminta masyarakat tetap bersabar sembari menunggu pasokan tiba. Pemerintah, menurutnya, harus menjaga ketersediaan BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean panjang tidak kembali terjadi.

Kunjungan ke SPBU tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda Gibran di Kalteng untuk meninjau dampak serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pertalite Eceran Disebut Tembus Rp18 Ribu

Pada perkembangan terpisah, Jumat (11/9/2026), DPD GMNI Kalteng menyoroti dampak antrean BBM terhadap harga Pertalite di tingkat pengecer.

Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Kalteng, Muhammad Fajrian Nor mengatakan, antrean panjang membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli BBM dari penjual eceran.

Namun, harga Pertalite di sejumlah pengecer disebut melonjak hingga mencapai Rp18.000 per liter. Kondisi itu dinilai membebani masyarakat yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja maupun menjalankan usaha.

“Kita memahami bahwa persoalan ketersediaan dan distribusi BBM tidak sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota. Tetapi ketika masyarakat sudah harus mengantre berjam-jam dan harga BBM di tingkat eceran melonjak sampai Rp18 ribu per liter, Pemkot tidak boleh tinggal diam,” kata Fajrian.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat tidak menjadi korban ketika akses terhadap BBM di SPBU terganggu.

GMNI Desak Pengendalian Harga Eceran

GMNI Kalteng mendesak Pemkot Palangka Raya menyusun kebijakan pengendalian harga, termasuk mengkaji penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk penjualan BBM eceran.

Usulan tersebut tetap membutuhkan kajian mengenai kewenangan pemerintah daerah dan mekanisme resmi penjualan kembali BBM. Namun, GMNI menilai Pemkot dapat memperketat pengawasan untuk mencegah penimbunan dan permainan harga.

“Jangan sampai ketika BBM langka, yang berlaku justru hukum pasar tanpa pengawasan. Masyarakat yang tidak punya pilihan akhirnya membeli dengan harga tinggi,” ujarnya.

GMNI juga meminta Pemkot berkoordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU dan aparat terkait guna memastikan distribusi BBM berjalan transparan, merata dan tepat sasaran.

Pengawasan terhadap pembelian berulang maupun penjualan menggunakan wadah untuk diperjualbelikan kembali juga dinilai perlu diperketat.

Kabut Asap Hambat Distribusi BBM

Antrean BBM di Palangka Raya dipengaruhi sejumlah faktor. Selain meningkatnya permintaan Pertalite, kapasitas pelayanan SPBU yang terbatas menyebabkan kendaraan menumpuk dalam waktu bersamaan.

Kabut asap akibat karhutla juga menghambat perjalanan mobil tangki dari Fuel Terminal Pulang Pisau menuju Palangka Raya.

Jarak pandang yang terbatas menyebabkan pengiriman BBM mengalami keterlambatan sekitar satu hingga dua jam. Keterlambatan kedatangan mobil tangki kemudian berpengaruh terhadap waktu pengisian tangki penyimpanan di SPBU.

Berdasarkan data per 6 September 2026, stok Pertalite di Fuel Terminal Pulang Pisau tercatat sekitar 1.617 kiloliter. Dengan kebutuhan harian sekitar 516 kiloliter, persediaan tersebut diperkirakan mencukupi sekitar 3,13 hari.

Pemkot sebelumnya mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan karena dapat memperpanjang antrean dan mempercepat berkurangnya stok di SPBU.

GMNI Minta Informasi Pasokan Dibuka

Fajrian menilai pemerintah perlu memberikan informasi secara berkala mengenai kondisi stok, jumlah pasokan yang dikirim, jadwal distribusi dan langkah penanganan antrean.

Transparansi dibutuhkan agar masyarakat tidak terjebak kepanikan maupun pembelian berlebihan akibat ketidakpastian informasi.

GMNI mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM eceran berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, operasional pedagang, serta harga barang dan jasa.

“BBM bukan sekadar komoditas, tetapi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Pemkot harus hadir menekan harga BBM eceran, bukan sekadar melihat dan menunggu,” pungkas Fajrian.