CYRUSTIMES, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pertemuan dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) Raja Juli Antoni untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, dan lingkungan hidup, Rabu (4/2/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, itu juga membahas kesiapsiagaan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta dukungan Kalimantan Tengah terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.

Baca JugaGas 3Kg dan Minyak Curah Diatas HET Hingga Harga Cabai Naik Jelang Ramadan di Kalteng
Baca JugaGubernur Agustiar Tegaskan Komitmen Swasembada Jagung Kalteng: Ini Langkah Awal yang Menjanjikan

Dalam pemaparannya, Gubernur Kalteng menjelaskan bahwa sekitar 81 persen wilayah Kalteng merupakan kawasan hutan. Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan pendekatan khusus dalam pembangunan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL adalah zona penyangga,” ujar Gubernur.

Baca JugaGubernur Kalteng Tanggapi Santai Konten Viral: “Namanya Juga Demokrasi”
Baca JugaKetua KPU Kalteng Diperisa Hingga Dua Kali oleh Penyidik Kejati

Ia menekankan bahwa Area Penggunaan Lain (APL) memiliki peran strategis sebagai buffer zone untuk melindungi kawasan hutan utama. Karena itu, Gubernur mengusulkan fleksibilitas penggunaan anggaran pusat guna mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga tersebut.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah normalisasi sungai sebagai bagian dari pengelolaan tata air. Menurut Gubernur, langkah ini penting untuk mencegah banjir saat musim hujan dan menjaga kebasahan lahan gambut pada musim kemarau sebagai upaya pencegahan karhutla.

Baca JugaGubernur Kalteng Terbitkan Aturan Baru Disiplin ASN, Pelanggar Terancam Dipecat
Baca JugaKetua KPU Kalteng Dicecar Puluhan Pertanyaan Terkait Dugaan Korupsi Hibah Pilkada Kotim

Selain isu lingkungan, Gubernur menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menyebut Kalteng mendapat mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah satu daerah penopang pangan nasional.

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut positif paparan tersebut. Ia menyatakan dukungan terhadap usulan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk infrastruktur penunjang lingkungan hidup.

“Kolaborasi pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus mendukung pembangunan,” kata Raja Juli.