SITUBONDO – Perjalanan panjang demokrasi telah diuji dari berbagai banyak sisi. Setelah perjalanan demokrasi melewati proses pemilu dan pilkada 2024 yang bisa di katakan kondusif harus kita apresiasi. Tentu hal tersebut merupakan berkat support dan dukungan dari banyak pihak elemen warga negara khususnya dari institusi polri.
Namun, dewasa ini kian muncul rekomendasi polri dibawah naungan TNI atau Kemendagri, rekomendasi ini dilatar belakangi banyak hal, salah satunya adalah netralitas polri dalam pesta demokrasi. Hal ini kemudian mendapatkan banyak sekali respon dari berbagai banyak pihak.
PC PMII Kabupaten Situbondo, Lukman. menganggap bahwa rekomendasi tersebut ngawur dan bertolak belakang dengan amanat reformasi. Jika hal tersebut terlaksana maka jelas bahwa itu pukulan langkah mundur bagi reformasi institusi polri.
”Kalau memang ditemukan ada beberapa persoalan oknum polri dalam momentum pesta demokrasi, seharusnya melakukan pembenahan akuntabilitas dan kapasitas internal polri bukan kemudian merubah tatanan sistem yang nanti hanya akan saling tumpang tindih, ” Katanya.
Selain itu polri sebagai institusi yang menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat akan berpotensi tidak kondusif karena mudah diintervensi oleh instansi lain. sebagai konsekuensi logis kemurnian dan kesucian aktivitas polri akan menjadi hal yang mudah dinodai.
Tinggalkan Balasan