Konflik Lahan Mengemuka, DPRD Kalteng Percepat Raperda Strategis

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mempercepat pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis, termasuk regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa lahan dan konflik pertanahan.

Wakil Ketua DPRD Kalteng Riska Agustin mengatakan pembahasan sejumlah regulasi yang telah masuk program pembentukan peraturan daerah terus didorong agar dapat diselesaikan sesuai tahapan.

Salah satu prioritas DPRD Kalteng adalah Raperda Penyelesaian Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan.

Regulasi itu dinilai memiliki urgensi tinggi karena persoalan penguasaan maupun kepemilikan lahan masih kerap memunculkan konflik di berbagai wilayah Kalteng.

Penyelesaian regulasi diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi pemerintah maupun masyarakat ketika menghadapi sengketa pertanahan.

Selain masalah lahan, DPRD juga membahas Raperda Penyelenggaraan Kearsipan dan Penyelenggaraan Perpustakaan.

Dua regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola arsip pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan perpustakaan dan literasi masyarakat.

Sektor pertambangan juga masuk agenda legislasi melalui pembahasan Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

DPRD menilai regulasi pertambangan diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan sumber daya sekaligus menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan usaha di daerah.

Pembahasan masing-masing rancangan dilakukan melalui panitia khusus dan perangkat DPRD terkait.

DPRD menegaskan percepatan tidak berarti mengurangi kedalaman pembahasan karena regulasi yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi Kalteng.