Belanja APBD Perubahan Kalteng 2026 Tembus Rp5,54 Triliun

Pendapatan Kalteng Naik Rp197 Miliar

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Kalteng menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPASP) Tahun Anggaran 2026. Di balik kenaikan pendapatan hampir Rp200 miliar, ruang fiskal daerah tetap menghadapi tekanan karena belanja meningkat lebih dari Rp89 miliar dan postur perubahan APBD masih mencatat defisit Rp225,239 miliar.

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Jumat, 21 Agustus 2026.

Dari sisi pendapatan, Kalteng menargetkan penerimaan sebesar Rp5,316 triliun, naik sekitar Rp197,661 miliar atau 3,86 persen dibandingkan APBD murni yang berada di kisaran Rp5,118 triliun.

Kenaikan tersebut terutama ditopang optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Salah satu sumber terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditargetkan mencapai sekitar Rp1,596 triliun. Angka itu meningkat sekitar Rp181,925 miliar dibandingkan target dalam APBD murni.

Selain itu, penerimaan dari Pajak Alat Berat (PAB) juga dinaikkan menjadi sekitar Rp11,194 miliar, bertambah Rp5,455 miliar.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut belum membuat tekanan belanja menjadi ringan.

Belanja Naik, Defisit Tetap Harus Dikelola

Dalam postur perubahan APBD 2026, belanja daerah meningkat dari sekitar Rp5,452 triliun menjadi Rp5,541 triliun.

Artinya, belanja bertambah sekitar Rp89,036 miliar atau 1,63 persen.

Dengan pendapatan sekitar Rp5,316 triliun dan belanja Rp5,541 triliun, terdapat selisih sekitar Rp225,239 miliar yang menjadi defisit anggaran.

Defisit tersebut kemudian ditopang melalui struktur pembiayaan daerah. Dalam kesepakatan KUPA dan PPASP, penerimaan pembiayaan tercatat sekitar Rp226,072 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp833,3 juta.

Kondisi tersebut membuat tantangan utama APBD Perubahan Kalteng bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi memastikan tambahan ruang fiskal benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan perubahan APBD harus dilakukan secara cermat karena pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa penyesuaian kebijakan nasional, dinamika pendapatan daerah dan kebutuhan belanja yang terus berkembang.

PAD Naik, Tetapi Kapasitas Fiskal Belum Longgar

Edy menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan 3,98 persen dibandingkan anggaran murni.

Meski demikian, pemerintah mengakui kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat. Karena itu, pengalokasian anggaran dalam perubahan APBD harus dilakukan secara selektif dan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Ada tiga arah utama yang menjadi pijakan perubahan anggaran.

Pertama, memperkuat kapasitas dan keberlanjutan fiskal melalui optimalisasi pendapatan serta pengelolaan aset dan sumber daya.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja untuk mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.

Ketiga, memperkuat efisiensi, transparansi dan akuntabilitas agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan manfaat bagi publik.

Ruang Fiskal Diuji hingga Akhir Tahun

Tantangan berikutnya adalah waktu.

Kesepakatan KUPA dan PPASP masih menjadi bagian dari tahapan menuju penetapan Perubahan APBD 2026. Setelah kesepakatan tersebut, perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti dengan penyusunan perubahan RKA dan memastikan program dapat dilaksanakan efektif hingga akhir tahun anggaran.

Situasi ini membuat kualitas perencanaan dan kecepatan eksekusi menjadi krusial.

Tambahan anggaran tidak otomatis berarti kinerja pemerintah meningkat. Ukuran sebenarnya justru berada pada kemampuan perangkat daerah mengubah tambahan ruang fiskal menjadi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan program ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Apalagi, pertumbuhan ekonomi Kalteng pada triwulan II 2026 tercatat 3,53 persen, sementara pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah berupa pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran.

Di tengah tekanan tersebut, persoalan kebakaran hutan dan lahan juga menambah kebutuhan respons pemerintah. Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalteng dan dampak kabut asap berkaitan langsung dengan keselamatan serta kesehatan masyarakat.

Karena itu, APBD Perubahan 2026 menjadi ujian bagi pemerintah dan DPRD Kalteng: apakah kenaikan pendapatan dan tambahan belanja mampu memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjawab persoalan nyata masyarakat, atau hanya menjadi penyesuaian angka di tengah tahun anggaran.

Penekanan pada efisiensi, transparansi dan akuntabilitas menjadi penting agar defisit sekitar Rp225,239 miliar yang ditutup melalui pembiayaan tetap berada dalam kerangka pengelolaan fiskal yang sehat.

Dengan belanja yang kini mencapai sekitar Rp5,54 triliun, ruang kesalahan dalam pengalokasian anggaran semakin kecil. Setiap tambahan belanja harus memiliki sasaran, indikator hasil dan manfaat yang jelas bagi masyarakat Kalteng.

AA3F4864-5C8D-4C02-B0C2-F53C75889A03