Mampukah Pansus LHP BPK Situbondo Bersikap Independen Atau Hanya Jadi Macan Kertas

Pegiat antikorupsi Amirul Mustafa menilai Pansus LHP BPK DPRD Situbondo berpotensi sulit kritis karena sejumlah temuan disebut bersinggungan dengan DPRD dan jejaring politik.

CYRUSTIMES, SITUBONDO – Pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK oleh DPRD Situbondo dinilai belum otomatis menjawab keraguan publik. Pansus itu semestinya menjadi instrumen pengawasan atas penggunaan uang rakyat, tetapi justru diragukan mampu bersikap tajam terhadap sejumlah temuan.

Pegiat antikorupsi Amirul Mustafa menilai ada sejumlah alasan mengapa publik Situbondo tidak terlalu antusias menyambut pembentukan Pansus LHP BPK tersebut. Salah satunya karena sebagian temuan pemeriksaan disebut berkaitan dengan lingkungan DPRD dan perjalanan dinas.

Amirul mengatakan, dalam LHP BPK 2026 terdapat temuan perjalanan dinas di lingkungan sekretariat daerah yang menggunakan pesawat, tetapi tidak disertai tiket pesawat.

“Dalam LHP BPK 2026 ditemukan adanya perjalanan dinas di lingkungan sekretariat daerah menggunakan pesawat tapi tidak ada tiket pesawatnya senilai Rp105.711.690,” kata Amirul, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Amirul, secara garis besar nilai perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenarannya atau diduga fiktif mencapai sekitar Rp248 juta.

Temuan Perjalanan Dinas Disorot

Amirul menilai Pansus akan menghadapi dilema ketika harus mengkritisi temuan yang berkaitan dengan perjalanan dinas. Sebab, anggota DPRD juga memiliki aktivitas perjalanan dinas yang menurut dia berpotensi memiliki pola serupa.

Ia juga menyinggung temuan lain berupa dugaan honor fiktif tim pelaksana kegiatan yang nilainya disebut hampir Rp400 juta.

Menurut Amirul, kondisi itu membuat sikap kritis Pansus terhadap sejumlah temuan berpotensi lemah. Terutama jika temuan tersebut berkaitan dengan praktik yang juga dekat dengan lingkungan politik dan birokrasi.

“Sulit bagi Pansus untuk bersikap kritis pada temuan yang berkaitan dengan perjalanan dinas,” ujarnya.

Proyek DPUPP Jadi Sorotan

Selain perjalanan dinas, Amirul juga menyoroti sejumlah temuan proyek bermasalah. Salah satunya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permukiman atau DPUPP Situbondo.

Ia menyebut terdapat temuan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan di DPUPP senilai Rp1.639.218.416,22. Temuan itu disebut berasal dari pemeriksaan terhadap 11 pekerjaan di lingkungan DPUPP.

“Yang cukup menonjol dari temuan tersebut adalah dua pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Med berupa pekerjaan peningkatan ruas jalan PB Sudirman-Kandang dan A. Yani-Kalbut,” kata Amirul.

Pada dua proyek tersebut, masing-masing bernilai sekitar Rp5,6 miliar dan Rp3,2 miliar. Amirul menyebut BPK menemukan ketidaksesuaian spesifikasi masing-masing senilai Rp381.484.943,33 dan Rp133.513.525,97.

Selain itu, terdapat temuan kekurangan volume masing-masing sebesar Rp29.489.129,03 dan Rp86.529.453,52.

“Bayangkan, dari dua proyek ini saja, kerusakannya sudah mencapai Rp600 juta lebih. Padahal nilai sebesar itu sudah melalui proses tawar-menawar dan bukan khusus audit investigasi,” ujarnya.

Kontraktor Bermasalah Dipertanyakan

Amirul juga menyinggung nama sejumlah kontraktor lain yang disebut masuk dalam temuan pemeriksaan serupa. Di antaranya CV UNG, CV PT, CV STU, CV SA, CV AP, CV CJU, CV Gan, dan CV SD.

Ia menduga sebagian perusahaan tersebut memiliki relasi dengan elite politik. Namun, tudingan itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut oleh aparat dan lembaga berwenang.

Menurut Amirul, Pansus LHP BPK seharusnya tidak hanya berhenti pada pembahasan administratif. Pansus juga harus berani mendorong rekomendasi tegas jika ditemukan proyek yang bermasalah.

Ia mempertanyakan apakah Pansus berani merekomendasikan daftar hitam terhadap kontraktor yang proyeknya bermasalah.

“Jika benar proyek-proyek tersebut diperoleh dari ijon dengan elite partai, beranikah anggota Pansus LHP BPK merekomendasikan daftar hitam pada kontraktor yang proyeknya bermasalah?” katanya.

Posisi Pansus Dipertanyakan

Amirul menilai posisi politik anggota Pansus juga berpotensi memengaruhi arah rekomendasi. Pansus disebut beranggotakan 15 orang dari fraksi-fraksi di DPRD Situbondo, dengan komposisi menyesuaikan jumlah kursi.

Menurut dia, fraksi terbesar menempatkan lebih banyak anggota di Pansus. Kondisi itu dinilai berpotensi membuat sikap Pansus tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik partai.

“Alih-alih bersikap kritis, bisa jadi sebelum melaksanakan tugasnya, lebih dahulu dipanggil ketua partai,” ujar Amirul.

Ia juga mempertanyakan apakah Pansus berani merekomendasikan evaluasi terhadap pejabat terkait, termasuk di DPUPP. Sebab, salah satu temuan BPK disebut berkaitan dengan tidak kompetennya pejabat pembuat komitmen atau PPK di dinas tersebut.

Menurut Amirul, kesalahan menempatkan orang yang tidak kompeten juga menunjukkan adanya persoalan dalam kepemimpinan birokrasi.

Publik Menunggu Rekomendasi Nyata

Pembentukan Pansus LHP BPK seharusnya menjadi pintu masuk untuk memastikan temuan pemeriksaan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Publik menunggu apakah DPRD Situbondo berani mendorong pengembalian kerugian, perbaikan tata kelola, sanksi administratif, hingga rekomendasi hukum jika ditemukan unsur pidana.

Namun, Amirul pesimistis Pansus akan berjalan tajam jika temuan yang dibahas beririsan dengan kepentingan politik, perjalanan dinas, dan proyek yang diduga memiliki dukungan elite.

Dengan kondisi itu, publik menunggu apakah Pansus LHP BPK DPRD Situbondo benar-benar bekerja untuk kepentingan uang rakyat atau hanya menjadi formalitas politik atas temuan pemeriksaan keuangan daerah.

Hingga berita ini disusun, Cyrustimes masih membuka ruang klarifikasi bagi DPRD Situbondo, DPUPP Situbondo, pihak kontraktor yang disebut, serta pihak terkait lainnya.