Istri dan Anak Menteri PU Masuk Rombongan ke AS, Kementerian Bantah Pakai APBN

Kementerian PU menyebut pencantuman nama keluarga Menteri Dody Hanggodo dalam surat dinas hanya untuk administrasi visa.

CYRUSTIMES, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum atau PU buka suara setelah dokumen perjalanan dinas Menteri PU, Dody Hanggodo, ke New York, Amerika Serikat, ramai disorot publik.

Sorotan muncul karena dalam dokumen yang beredar di media sosial, tercantum nama istri dan anak Menteri PU sebagai bagian dari rombongan.

Kementerian PU membantah perjalanan keluarga menteri tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan surat yang beredar merupakan dokumen yang ia tandatangani untuk melengkapi administrasi pengurusan visa. Ia menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan rencana kehadiran Menteri PU dalam agenda High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13–19 Juli 2026.

Kementerian Sebut untuk Administrasi Visa

Apri mengatakan pencantuman nama keluarga dalam dokumen tersebut dilakukan untuk kebutuhan administrasi.

Menurutnya, Kementerian Luar Negeri meminta seluruh calon rombongan yang berpotensi berangkat dicantumkan dalam satu data saat proses pengurusan visa.

“Dapat saya jelaskan memang itu surat dari saya, selaku Sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa,” ujar Apri di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.

Apri juga menyebut rencana kegiatan tersebut masih bersifat tentatif. Artinya, keberangkatan Menteri PU dan rombongan belum sepenuhnya final.

Keluarga Disebut Pakai Dana Pribadi

Kementerian PU menegaskan biaya perjalanan istri dan anak Menteri PU tidak dibebankan kepada APBN.

Apri menyebut jika keluarga ikut berangkat, seluruh biaya perjalanan akan ditanggung secara pribadi.

“Untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi,” tegas Apri.

Penegasan ini disampaikan setelah publik mempertanyakan apakah perjalanan keluarga pejabat dalam dokumen dinas tersebut ikut dibiayai negara.

Pencantuman nama anggota keluarga dalam surat perjalanan dinas menjadi titik utama polemik. Publik menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka batas antara agenda dinas negara dan kepentingan pribadi pejabat.

Keberangkatan Masih Tentatif

Apri menambahkan, keberangkatan Menteri PU ke Amerika Serikat masih bergantung pada prioritas pekerjaan di dalam negeri.

Ia menyebut Dody Hanggodo saat ini masih memiliki sejumlah agenda penting, antara lain pemulihan pascabencana, penyelesaian Sekolah Rakyat, dan persiapan menghadapi El Nino.

“Tentunya keberangkatan Pak Menteri dan rombongan itu tergantung dari prioritas beliau,” kata Apri.

Pernyataan ini menunjukkan agenda kunjungan belum dapat dipastikan sepenuhnya. Kementerian masih mempertimbangkan apakah Menteri PU dapat meninggalkan prioritas kerja di dalam negeri.

Paspor Diplomatik Istri Disorot

Isu ini juga melebar pada penggunaan dokumen perjalanan.

Apri menyebut penggunaan paspor diplomatik oleh istri Menteri PU sesuai aturan karena pasangan pejabat yang sedang menjalankan dinas dapat mengikuti suami dalam kapasitas tertentu.

Namun, pencantuman nama anak dalam dokumen tetap menjadi sorotan publik. Pasalnya, publik menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar administrasi dan pembiayaan secara rinci agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Kementerian PU menyatakan masih menelusuri sumber kebocoran surat tersebut. Apri menyebut dokumen itu merupakan surat dinas yang semestinya tidak menjadi konsumsi publik.

Publik Minta Transparansi

Polemik ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan fasilitas negara, etika pejabat publik, dan transparansi perjalanan dinas.

Meski Kementerian PU telah menegaskan tidak ada dana APBN untuk keluarga menteri, publik tetap membutuhkan penjelasan yang lengkap.

Pemerintah perlu memastikan setiap agenda luar negeri pejabat negara memiliki dasar tugas yang jelas, daftar rombongan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pemisahan biaya antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi.

Dalam isu seperti ini, transparansi menjadi kunci. Penjelasan yang terbuka dapat mencegah prasangka publik, sementara dokumen yang tidak dijelaskan secara utuh justru mudah memicu tafsir liar.

Kementerian PU kini dituntut tidak hanya membantah penggunaan APBN, tetapi juga memastikan mekanisme perjalanan dinas pejabat berjalan tertib, wajar, dan dapat diuji secara administratif.