Pemadaman Listrik Bergilir, PLN Didesak Transparan

Pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah memicu kritik terhadap layanan PLN. Di Kalimantan, gangguan sistem interkoneksi ikut berdampak ke aktivitas warga.

CYRUSTIMES, JAKARTA/PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah kembali menyorot layanan PT PLN Persero. Gangguan pasokan listrik tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga memukul usaha kecil, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

Kritik terhadap PLN menguat setelah pemadaman terjadi berulang sejak awal Juni 2026. Pemerintah dan PLN diminta membuka penyebab gangguan secara terang, termasuk peta wilayah terdampak, jadwal pemulihan, dan bentuk perlindungan bagi pelanggan.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemadaman bergilir yang terus berulang telah membebani masyarakat. Ia mendesak pemerintah dan PLN memberi penjelasan terbuka, bukan hanya menyampaikan permintaan maaf.

“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan,” kata Mufti, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Menurut Mufti, pemadaman listrik dalam durasi panjang dan berulang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun nonmateriil. Dampaknya terasa pada rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lain yang membutuhkan pasokan listrik stabil.

Kalimantan Ikut Terdampak

Isu pemadaman juga muncul di wilayah Kalimantan. Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami gangguan akibat penurunan pasokan daya pada sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan.

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Banjarmasin sebelumnya menyampaikan pemadaman bergilir berkaitan dengan kendala operasional sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan. Kondisi itu membuat PLN melakukan pengaturan beban untuk menjaga kestabilan sistem.

Dampak gangguan tersebut turut dirasakan warga di Kalimantan Tengah. Pemadaman bergilir membuat aktivitas warga terganggu, terutama saat listrik padam pada jam produktif dan malam hari.

Di Palangka Raya, isu pemadaman bergilir juga mendapat perhatian pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini sebelumnya menyebut gangguan terjadi pada sistem interkoneksi Kalimantan dan tidak hanya berdampak di Palangka Raya.

“Ini ada gangguan dari PLTGU di interkoneksi Kalimantan,” ujar Achmad Zaini dalam keterangan yang dihimpun dari pemberitaan daerah.

Ia meminta PLN mempercepat pemulihan serta memperhatikan fasilitas prioritas. Rumah sakit, puskesmas, dan layanan publik strategis tidak boleh terdampak serius karena pemadaman listrik berkepanjangan.

Kritik Mengarah ke Pelayanan

Pemadaman bergilir tidak lagi dilihat sebagai persoalan teknis semata. Kritik publik kini mengarah pada kualitas pelayanan PLN sebagai penyedia listrik negara.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta PLN memitigasi dampak pemadaman terhadap masyarakat. Ia menekankan pentingnya penjelasan terbuka kepada publik mengenai alasan pemadaman panjang yang terjadi di sejumlah wilayah.

Permintaan transparansi itu penting karena pelanggan membutuhkan kepastian. Warga tidak cukup hanya menerima informasi padam dan menyala. Mereka juga membutuhkan penjelasan soal penyebab gangguan, estimasi pemulihan, dan jalur pengaduan yang responsif.

Di sisi lain, DPR juga menyoroti kemungkinan kompensasi bagi pelanggan terdampak. Pemadaman listrik berjam-jam bisa merusak perangkat elektronik, menghambat produksi usaha kecil, dan mengganggu pekerjaan berbasis digital.

Keandalan Sistem Dipertanyakan

Institute for Essential Services Reform atau IESR ikut menyoroti keandalan sistem kelistrikan nasional. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mendorong adanya investigasi menyeluruh atas gangguan listrik yang terjadi di beberapa wilayah.

Menurut IESR, pemadaman listrik berulang perlu dilihat dari banyak faktor. Penyebabnya bisa berasal dari gangguan pembangkit, pasokan bahan bakar, pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi.

Fabby menilai investigasi terbuka perlu dilakukan untuk menemukan penyebab utama gangguan. Hasil investigasi harus menjadi dasar perbaikan sistem, bukan sekadar catatan teknis internal.

“Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman,” kata Fabby dalam keterangan IESR.

Sorotan itu menjadi penting karena kebutuhan listrik masyarakat terus meningkat. Rumah tangga, UMKM, sekolah, rumah sakit, transportasi, pusat data, dan industri digital semakin bergantung pada pasokan listrik stabil.

Warga Butuh Kepastian

Di daerah, pemadaman listrik sering menimbulkan persoalan langsung. Pedagang kecil kehilangan jam produksi. Pemilik usaha kuliner khawatir bahan makanan rusak. Warga yang bekerja dari rumah kehilangan akses internet. Pelayanan publik juga ikut melambat ketika cadangan listrik terbatas.

Kondisi ini membuat PLN dituntut memperbaiki pola komunikasi. Jadwal pemadaman harus disampaikan lebih awal, jelas, dan mudah diakses. Informasi teknis juga perlu diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

PLN juga perlu membuka kanal pengaduan yang responsif. Keluhan pelanggan tidak boleh berhenti sebagai laporan, tetapi harus menjadi dasar evaluasi pelayanan.

Pemadaman bergilir di sejumlah daerah menjadi alarm bagi sistem kelistrikan nasional. Pemerintah dan PLN kini menghadapi tuntutan yang sama: membuka penyebab gangguan, mempercepat pemulihan, dan memastikan pelanggan tidak terus menanggung dampak tanpa kepastian.