Setelah Purbaya Dicopot, Reshuffle Besar Prabowo Menyusul?

Siapa Menyusul dari Kabinet Prabowo? Ini Bursa Nama

CYRUSTIMES, JAKARTA – Pergantian mendadak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka babak baru spekulasi reshuffle besar Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Suahasil diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih.

Pergantian tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Cyrustimes menerbitkan artikel berjudul “Reshuffle Prabowo Menguat, Erlin Hardi-Aswin Usup Masuk Bursa” pada pukul 10.00 WIB.

Momentum itu membuat pertanyaan baru mengemuka: apakah pencopotan Purbaya merupakan pergantian tunggal, atau justru pintu masuk menuju reshuffle lebih besar yang menyasar sejumlah menteri dan wakil menteri?

Purbaya Mengaku Setengah Menduga Akan Dicopot

Sehari setelah diganti, Purbaya mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Ia mengetahui pemberhentiannya melalui sambungan telepon saat masih mengikuti agenda rapat.

Purbaya juga mengatakan dirinya sebenarnya sudah “setengah menduga” akan dicopot karena sebuah keputusan yang diambilnya belum lama ini.

Namun, Purbaya tidak menjelaskan keputusan apa yang dimaksud.

Ia membantah memiliki perbedaan kebijakan dengan Presiden Prabowo. Purbaya hanya mengakui terdapat perbedaan pandangan dengan sejumlah pejabat lain.

Pernyataan tersebut berpotensi memperpanjang spekulasi mengenai dinamika internal pemerintahan. Meski demikian, belum ada keterangan resmi Istana yang menghubungkan pencopotan Purbaya dengan kebijakan tertentu maupun konflik antarpihak.

Satu Skenario Terbukti, Dua Rotasi Belum Terjadi

Menjelang pelantikan Suahasil, sejumlah pemberitaan mengedarkan tiga skenario pergantian pejabat.

Skenario pertama menyebut Suahasil menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Informasi ini akhirnya terbukti melalui keputusan resmi Presiden.

Skenario kedua mengaitkan Menteri Luar Negeri Sugiono dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dijabat Pratikno.

Apabila rotasi itu terjadi, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir disebut menjadi salah satu opsi untuk menduduki posisi Menteri Luar Negeri.

Namun, hingga 15 September 2026, dua skenario terakhir belum diumumkan Presiden. Pelantikan pada 14 September hanya menetapkan Suahasil sebagai Menteri Keuangan.

Artinya, nama Pratikno, Sugiono dan Arrmanatha masih harus ditempatkan sebagai bagian dari kabar yang beredar, bukan keputusan resmi.

Peta Nama dan Posisi dalam Isu Reshuffle Prabowo

Daftar tersebut mempunyai tingkat kekuatan informasi yang berbeda. Suahasil dan Purbaya sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden, sedangkan nama lainnya masih bersumber dari pemberitaan, analisis politik atau aspirasi kelompok tertentu.

Posisi Wakil Menteri Ikut Menjadi Perhatian

Pergantian Suahasil juga memunculkan pertanyaan mengenai susunan wakil menteri di Kementerian Keuangan.

Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan bersama Juda Agung. Setelah Suahasil naik menjadi menteri, Juda Agung masih berada dalam jajaran Kementerian Keuangan.

Karena itu, posisi yang ditinggalkan Suahasil tidak otomatis harus langsung diisi. Namun, Presiden dapat menunjuk wakil menteri tambahan apabila mempertimbangkan besarnya beban pengelolaan fiskal, perpajakan, kepabeanan dan pembiayaan negara.

Posisi lain yang menjadi perhatian adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Silmy Karim sebelumnya dinonaktifkan setelah tersangkut proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Belum adanya pengganti definitif membuat jabatan ini menjadi salah satu posisi yang secara struktural paling memungkinkan disentuh apabila Presiden melakukan penataan lanjutan.

Sektor Ekonomi Paling Banyak Diminta Dievaluasi

Tekanan terhadap Presiden untuk mengevaluasi kabinet tidak hanya datang dari elite politik.

Survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 mencatat 51,9 persen responden menilai reshuffle kabinet diperlukan. Sebanyak 27,9 persen menyatakan tidak perlu, sementara 20,2 persen tidak memberikan jawaban.

Sebanyak 55,5 persen responden yang menginginkan reshuffle menyebut kinerja menteri belum memuaskan. Alasan lainnya adalah ketidaksesuaian kompetensi dengan posisi serta menteri yang dinilai jarang turun menemui masyarakat.

Sektor ekonomi menempati urutan pertama bidang yang paling banyak diminta untuk dievaluasi, yakni 30,8 persen. Bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan menyusul dengan 22 persen.

Pengangkatan Suahasil dapat dibaca sebagai jawaban awal atas perhatian terhadap sektor ekonomi. Namun, belum dapat disimpulkan bahwa Presiden akan melanjutkan perombakan ke kementerian lain.

Sandiaga, Mahfud hingga Tokoh Kalimantan Masih Dibicarakan

Di luar rotasi pejabat aktif, sejumlah figur dari luar kabinet masih masuk dalam perbincangan.

Sandiaga Uno didorong sebagian pendukungnya kembali membantu pemerintahan, terutama pada bidang investasi, UMKM, ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja. Sampai saat ini belum ada posisi maupun tawaran resmi yang diumumkan.

Mahfud MD dan Busyro Muqoddas sebelumnya diusulkan untuk memperkuat bidang politik, hukum dan pemberantasan korupsi. Nama keduanya muncul dari aspirasi kelompok masyarakat, bukan pengumuman Istana.

Dari Kalimantan Tengah, Erlin Hardi pernah dikaitkan dengan posisi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, sedangkan akademisi Universitas Palangka Raya Aswin Usup masuk dalam pembicaraan untuk sektor kehutanan.

Keduanya memiliki latar belakang yang berkaitan dengan posisi tersebut. Namun, belum ada informasi resmi mengenai pemanggilan baru dari Presiden atau Istana.

Apakah Reshuffle Besar Akan Terjadi?

Peluang adanya penataan lanjutan tetap terbuka karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat isu tersebut belum akan mereda.

Pertama, satu dari beberapa skenario yang beredar menjelang pelantikan terbukti benar, yakni pergantian Purbaya oleh Suahasil.

Kedua, terdapat posisi wakil menteri yang kosong atau mengalami perubahan akibat promosi pejabatnya.

Ketiga, hasil survei memperlihatkan adanya dorongan publik untuk mengevaluasi bidang ekonomi dan penegakan hukum.

Meski demikian, belum ada bukti resmi bahwa reshuffle besar-besaran telah dijadwalkan. Kehadiran seorang menteri ke Istana juga tidak otomatis berarti pejabat tersebut akan diganti atau dipindahkan.

Dengan demikian, kemungkinan paling realistis dalam waktu dekat adalah penataan secara selektif terhadap posisi strategis, bukan kepastian pergantian massal.

Namun, pengalaman pencopotan Purbaya memperlihatkan bahwa keputusan Presiden bisa diumumkan secara cepat, bahkan ketika pejabat yang bersangkutan masih menjalankan agenda pemerintahan.

Karena itu, nama dan posisi yang beredar akan terus menjadi perhatian sampai Presiden Prabowo menyatakan susunan kabinetnya telah selesai dievaluasi.