Rehab DAS Baru 25 Persen, DPRD Kalteng Ancam Evaluasi Izin

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti rendahnya realisasi kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan reboisasi yang harus dilaksanakan perusahaan sektor pertambangan maupun perkebunan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan menyebut data yang diterima DPRD menunjukkan realisasi penanaman masih berada di kisaran 25 persen.

Artinya, sekitar 75 persen kewajiban rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab perusahaan belum terlaksana.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan memiliki kewajiban memulihkan fungsi ekologis sesuai ketentuan.

Komisi II sebelumnya telah mengundang sekitar 160 perusahaan yang memiliki kewajiban rehabilitasi lingkungan untuk mengikuti rapat dengar pendapat.

Namun, menurut DPRD, hanya sekitar separuh perusahaan yang memenuhi undangan tersebut.

Ketidakhadiran perusahaan menjadi catatan tersendiri karena DPRD menilai persoalan rehabilitasi lingkungan tidak boleh dianggap sekadar kewajiban administratif.

Pembukaan kawasan secara luas dapat berdampak terhadap berkurangnya tutupan hutan, terbentuknya lahan kritis hingga meningkatnya risiko banjir dan kebakaran.

Komisi II berencana kembali memanggil perusahaan yang belum memberikan penjelasan.

Apabila perusahaan tetap tidak menunjukkan komitmen melaksanakan kewajiban rehabilitasi, DPRD membuka kemungkinan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengevaluasi izin penggunaan kawasan hutan.

Selain memulihkan lingkungan, program rehabilitasi DAS dan reboisasi juga dinilai dapat memberikan dampak ekonomi melalui kebutuhan tenaga kerja, penyediaan bibit dan kegiatan pemulihan kawasan.

DPRD menegaskan pengawasan akan terus dilakukan hingga perusahaan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.