Sekolah Rakyat Situbondo Terganjal Infrastruktur Dasar

Pemkab Situbondo menyiapkan lahan 9 hektare untuk Sekolah Rakyat, tetapi pembangunan masih menunggu akses jalan dan ketersediaan air bersih.

CYRUSTIMES, SITUBONDO – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Situbondo masih menyisakan pekerjaan dasar. Pemerintah daerah harus lebih dulu memenuhi syarat akses jalan dan ketersediaan air bersih sebelum program pendidikan untuk keluarga miskin ekstrem itu benar-benar berjalan.

Pemkab Situbondo telah menyiapkan lahan kosong sekitar 9 hektare di Desa Siliwung, Kecamatan Panji. Lahan tersebut disiapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat setelah sebelumnya disurvei dan disetujui oleh tim dari Kementerian Sosial.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Viskanto Adi Prabowo, mengatakan pemerintah daerah masih harus menyelesaikan dua persyaratan utama. Persyaratan itu meliputi akses jalan dari jalan utama menuju lokasi dan ketersediaan air bersih.

“Selain akses jalan dari jalan utama ke lokasi, juga ada ketersediaan air bersih,” kata Viskanto.

Menurut Viskanto, anggaran pembangunan akses menuju lokasi Sekolah Rakyat akan dialokasikan melalui Perubahan APBD 2026. Pemerintah daerah menyebut saat ini fokus menyelesaikan syarat yang diminta Kementerian Sosial.

“Sejauh ini kami belum menerima informasi lanjutan dari Kementerian Sosial, oleh karena itu saat ini kami akan menyelesaikan dua persyaratan tersebut dan akan diajukan anggarannya melalui Perubahan APBD 2026,” ujar Viskanto.

Program untuk Keluarga Miskin Ekstrem

Sekolah Rakyat diproyeksikan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini diharapkan menjadi jalan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan yang selama ini berhadapan dengan hambatan ekonomi dan geografis.

Namun, belum terpenuhinya akses jalan dan air bersih menunjukkan bahwa program pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kesiapan infrastruktur dasar. Sekolah untuk warga miskin tidak cukup hanya disiapkan melalui lahan dan desain program, tetapi juga harus didukung akses yang layak.

Jika akses jalan belum tersedia, mobilitas siswa, guru, logistik, hingga layanan pendukung sekolah dapat terganggu. Begitu pula air bersih yang menjadi kebutuhan mendasar untuk aktivitas belajar, sanitasi, dapur, dan asrama bila program tersebut menerapkan pola pendidikan berasrama.

Publik Menunggu Kejelasan Anggaran

Rencana penganggaran melalui Perubahan APBD 2026 menjadi titik penting untuk dipantau. Pemerintah daerah perlu menjelaskan besaran anggaran akses jalan, skema penyediaan air bersih, dan jadwal penyelesaian syarat pembangunan.

Selain itu, Pemkab Situbondo juga perlu membuka informasi mengenai calon peserta didik. Publik perlu mengetahui apakah data siswa menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, P3KE, atau verifikasi langsung di lapangan.

Sekolah Rakyat membawa harapan bagi keluarga miskin ekstrem. Namun, harapan itu baru dapat dirasakan apabila pemerintah memastikan infrastruktur dasarnya selesai, anggarannya jelas, dan mekanisme penerimaan siswa berlangsung transparan.