Tak Hanya Perkotaan, Kadisdik Kalteng Pastikan Sekolah Pedalaman Jadi Prioritas Revitalisasi

CYRUSTIMES.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan program revitalisasi sekolah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil setiap satuan pendidikan, bukan sekadar perkiraan. Seluruh usulan pembangunan diverifikasi melalui sistem digital PENA Kalteng yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memastikan bantuan tepat sasaran, termasuk bagi sekolah di wilayah pedalaman dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Disdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo saat menanggapi masukan Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) dalam audiensi di Aula Pintar Disdik Kalteng, Senin (7/7/2026).

Dalam audiensi itu, Aliansi P3K mempertanyakan realisasi anggaran sekitar Rp60 miliar yang dialokasikan melalui APBD Tahun 2025 untuk program revitalisasi sekolah. Mereka meminta penjelasan mengenai lokasi sekolah penerima bantuan, mekanisme penetapan sasaran, serta perkembangan pembangunan di lapangan.

Aliansi juga menyoroti pelaksanaan revitalisasi terhadap 72 sekolah yang sebelumnya diresmikan pemerintah. Selain itu, mereka berharap pembangunan tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah di daerah 3T.

Menanggapi hal tersebut, Reza menjelaskan bahwa setiap usulan revitalisasi berasal dari sekolah dan diverifikasi melalui aplikasi PENA Kalteng sebelum disandingkan dengan data Dapodik. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Menurutnya, sistem digital tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi sekolah secara langsung melalui dokumentasi foto, titik koordinat, serta pembaruan data secara berkala dari pengawas sekolah.

“Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang diverifikasi. Semua sekolah dapat dipantau secara digital sehingga kondisi bangunan benar-benar terlihat. Untuk program revitalisasi dari pemerintah pusat, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah telah terealisasi, sementara pembangunan melalui APBD tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah,” ujar Reza.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan sekolah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk program yang didanai APBN, usulan disampaikan melalui Dapodik dan diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan program APBD diverifikasi oleh Disdik Kalteng melalui aplikasi PENA Kalteng.

Reza menambahkan, digitalisasi juga memudahkan pemerintah memantau kondisi sekolah di wilayah terpencil. Sejumlah sekolah di kawasan pedalaman telah didukung fasilitas internet berbasis Starlink dan panel surya sehingga proses verifikasi tetap dapat dilakukan secara daring meski memiliki keterbatasan akses.

Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Reza menilai pemerataan pembangunan pendidikan juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.