Fiskal Tertekan, Gaji ASN dan PPPK Kalteng Tetap Aman

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dinilai masih memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski tekanan fiskal daerah masih menjadi perhatian.

Anggota Komisi I sekaligus Badan Anggaran DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering menyampaikan kondisi tersebut di Palangka Raya, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut Freddy, berdasarkan penjelasan Gubernur Kalteng, kemampuan kas daerah untuk memenuhi belanja pegawai hingga saat ini masih berada dalam kondisi terjaga.

Kondisi tersebut dinilai cukup positif di tengah sejumlah daerah lain yang mulai menghadapi tekanan fiskal dan kesulitan memenuhi belanja rutin.

Namun DPRD mengingatkan kemampuan tersebut tetap bergantung pada pengelolaan pendapatan dan kelancaran transfer dari pemerintah pusat.

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta sejumlah komponen transfer lainnya memiliki pengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah.

Karena itu, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara juga diminta dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan yang realistis.

DPRD menilai penyusunan belanja tidak boleh lebih besar dari kemampuan riil penerimaan karena dapat menimbulkan persoalan pada pelaksanaan anggaran.

Banggar DPRD Kalteng akan terus mencermati kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan belanja pegawai sekaligus membiayai program pembangunan.

Stabilitas fiskal diharapkan dapat terus dijaga sehingga pembayaran hak ASN dan PPPK tidak terganggu sekaligus pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.