Karhutla Kalimantan Belum Usai, Penegakan Hukum Mulai Bidik Korporasi

Pembekuan izin merupakan sanksi administratif. Kemenhut juga dapat memerintahkan pemulihan lingkungan, sementara perkara dapat diteruskan ke proses pidana jika ditemukan unsur tindak pidana.

Dalam pengumuman tersebut, Kemenhut belum merinci seluruh nama maupun lokasi 26 perusahaan tersebut.

Kemenhut menegaskan pemegang izin memiliki kewajiban melakukan perlindungan hutan, patroli dan deteksi dini hotspot, menyediakan regu dan peralatan pemadam, serta melakukan penanganan cepat ketika kebakaran muncul di areal kerjanya.

Hotspot Turun, Ancaman Belum Berakhir

Penurunan hotspot pada 16 September menjadi sinyal positif, tetapi belum menjadi tanda berakhirnya krisis karhutla di Kalimantan.

Kalimantan Tengah masih mencatat konsentrasi hotspot tinggi dibanding provinsi prioritas lainnya. Kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan juga masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan terdapat area terbatas yang masuk kategori berbahaya.

Di sisi lain, bertambahnya perkara yang masuk penyelidikan dan penyidikan menunjukkan penanganan karhutla kini bergerak pada dua sisi sekaligus: memadamkan api yang masih muncul dan menelusuri pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.

Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada hasil penyidikan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi, termasuk apakah perkara yang telah naik penyidikan menghasilkan penetapan tersangka baru dan berlanjut hingga penuntutan.