KUP Keluhkan Program Mandek di Seruyan

Pengurus KUP di Seruyan mengeluhkan program yang mandek, mulai dari kapal feri hingga ayam petelur, dalam rapat FPKMS eks PT BJAP.

CYRUSTIMES, SERUYAN – Sejumlah pengurus Koperasi Usaha Produktif atau KUP menyampaikan keluhan terkait program yang belum berjalan maksimal dalam rapat evaluasi FPKMS eks PT Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) di Gedung Serbaguna Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Senin, 29 Juni 2026.

Keluhan itu muncul dari beberapa desa. Persoalannya beragam, mulai dari kebutuhan program yang dinilai belum sesuai kondisi desa, pengadaan kapal feri penyeberangan yang belum terealisasi, hingga hasil usaha ayam petelur yang tidak tersalurkan.

Idris, Ketua KUP Rantau Pulut, berharap lanjutan program KUP dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Ia juga meminta Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menangani konflik di wilayah tersebut secara serius.

“Kami berharap program KUP ke depan bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing desa. Kami juga berharap kepada Bapak Bupati agar konflik di wilayah ini segera ditangani dengan serius, supaya Seruyan lebih baik,” ujar Idris.

Menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan skema umum. Program yang dijalankan harus melihat kebutuhan riil setiap desa karena persoalan yang dihadapi warga tidak selalu sama.

Sementara itu, Renyo, Ketua KUP Desa Sukamandang, menyampaikan persoalan kerja sama dengan pihak PT BJAP terkait pengadaan kapal feri penyeberangan kendaraan. Menurut dia, KUP Desa Sukamandang sebelumnya sudah bersepakat dengan pihak PT BJAP terkait rencana pengadaan kapal tersebut.

Namun, rencana itu belum terlaksana hingga saat ini. Renyo menyebut Rencana Anggaran Biaya atau RAB dibuat oleh pihak BJAP, tetapi kemudian pihak BJAP pula yang mempersoalkan nilai anggaran tersebut.

“Kami sudah bersepakat dengan PT BJAP dalam pengadaan kapal feri penyeberangan kendaraan. RAB dibuat oleh pihak BJAP, tetapi BJAP juga yang mengomplain bahwa anggaran itu terlalu besar. Sampai sekarang belum terlaksana,” kata Renyo.

Keluhan lain disampaikan Helmut, Ketua KUP Desa Ayawan dan Ketua KUP Desa Durian Tunggal. Ia menyayangkan hasil usaha KUP berupa ayam petelur tidak tersalurkan dengan baik. Akibatnya, banyak hasil produksi yang tidak lagi layak konsumsi.

“Hasil KUP kami berupa ayam petelur tidak tersalurkan. Banyak yang akhirnya tidak layak konsumsi,” ujar Helmut.

Persoalan ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KUP belum sepenuhnya berjalan efektif. Tanpa rantai distribusi yang jelas, usaha yang semula diharapkan menjadi sumber pendapatan desa justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam forum yang sama, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menekankan bahwa penyelesaian konflik dan program ekonomi masyarakat harus diarahkan melalui aturan yang jelas. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak tertentu yang menguasai manfaat program untuk kepentingan pribadi.

“Kita harus luruskan sesuai aturan. Jangan sampai ada sekelompok masyarakat yang menguasai untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Rapat tersebut memperlihatkan bahwa persoalan FPKMS eks PT BJAP tidak hanya berkaitan dengan lahan dan plasma. Di lapangan, masyarakat juga menagih realisasi program ekonomi yang sebelumnya dijanjikan atau disepakati.