Seruyan Termiskin di Kalteng, Kekayaan Alam Belum Angkat Warga

BPS Kalteng mencatat Seruyan menempati posisi tertinggi angka kemiskinan 2025, disusul Murung Raya, Barito Timur, dan Kotawaringin Timur.

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Kabupaten Seruyan tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 2025.

Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalteng mencatat angka kemiskinan Seruyan mencapai 6,72 persen. Jumlah itu setara dengan sekitar 15,64 ribu jiwa warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Data tersebut menjadi sorotan karena Seruyan dikenal memiliki potensi sumber daya alam besar, terutama dari sektor perkebunan dan kehutanan.

Petugas Layanan BPS Kalimantan Tengah, Ristiana Wandini, menjelaskan peta tingkat kemiskinan berdasarkan data BPS, Rabu, 8 Juli 2026.

Seruyan Tertinggi di Kalteng

Ristiana menyebut Seruyan menempati peringkat pertama daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kalteng.

Setelah Seruyan, posisi kedua ditempati Kabupaten Murung Raya dengan angka kemiskinan 6,19 persen.

Posisi ketiga ditempati Barito Timur dengan tingkat kemiskinan 6,10 persen. Sementara Kotawaringin Timur berada di urutan keempat dengan angka kemiskinan 5,83 persen.

“Peringkat 1 ada Seruyan dengan 6,72 persen. Lalu ada Murung Raya 6,19 persen, disusul Barito Timur 6,10 persen, dan yang keempat Kotawaringin Timur sebesar 5,83 persen,” ujar Ristiana.

Sebagai pembanding, tingkat kemiskinan terendah di Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Lamandau, yakni 3,33 persen.

Kekayaan Alam Belum Menjamin Kesejahteraan

Tingginya angka kemiskinan Seruyan menimbulkan pertanyaan serius.

Daerah tersebut memiliki potensi ekonomi besar dari perkebunan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Namun, data BPS menunjukkan masih banyak warga yang belum menikmati dampak kesejahteraan dari potensi tersebut.

Kondisi ini memberi sinyal bahwa pertumbuhan investasi dan keberadaan sektor usaha besar belum otomatis menurunkan kemiskinan.

Tantangan Pemerintah Kabupaten Seruyan bukan hanya mendatangkan investasi, tetapi memastikan aktivitas ekonomi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat lokal.

Manfaat itu harus terlihat dalam bentuk lapangan kerja layak, peningkatan pendapatan warga, akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran.

BPS Minta Sinkronisasi Data

BPS mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan harus berbasis data yang akurat.

Menurut Ristiana, sinkronisasi data antara BPS dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tidak salah sasaran.

“Sinkronisasi data antara BPS dan pemerintah daerah mutlak diperlukan agar program penanganan kemiskinan tidak salah sasaran,” ucapnya.

Peringatan ini penting karena program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan intervensi kebutuhan dasar membutuhkan basis data yang kuat.

Jika data tidak sinkron, warga miskin berisiko tidak menerima bantuan. Sebaliknya, program pemerintah juga bisa jatuh kepada kelompok yang tidak tepat.

Empat Daerah Masuk Kelompok Tertinggi

Berdasarkan data BPS, empat daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah pada 2025 yakni Seruyan, Murung Raya, Barito Timur, dan Kotawaringin Timur.

Keempat daerah tersebut memiliki angka kemiskinan di atas 5,8 persen.

Seruyan berada di posisi teratas dengan 6,72 persen. Murung Raya berada di posisi kedua dengan 6,19 persen. Barito Timur menyusul dengan 6,10 persen. Kotawaringin Timur berada pada posisi keempat dengan 5,83 persen.

Data ini menunjukkan masalah kemiskinan tidak hanya berada di wilayah yang minim sumber daya. Beberapa daerah dengan potensi ekonomi besar justru masih menghadapi pekerjaan rumah serius dalam pemerataan kesejahteraan.

Rincian Kemiskinan Kabupaten/Kota

Berikut rincian tingkat kemiskinan di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah pada 2025 berdasarkan data BPS:

1. Seruyan: 6,72 persen
2. Murung Raya: 6,19 persen
3. Barito Timur: 6,10 persen
4. Kotawaringin Timur: 5,83 persen
5. Barito Utara: 5,52 persen
6. Gunung Mas: 5,48 persen
7. Kapuas: 5,48 persen
8. Katingan: 5,30 persen
9. Barito Selatan: 4,94 persen
10. Pulang Pisau: 4,79 persen
11. Kotawaringin Barat: 4,27 persen
12. Sukamara: 4,02 persen
13. Kota Palangka Raya: 3,62 persen
14. Lamandau: 3,33 persen

Alarm untuk Pemerintah Daerah

Data kemiskinan 2025 menjadi alarm bagi pemerintah daerah, terutama Seruyan.

Dengan angka tertinggi di Kalimantan Tengah, Seruyan membutuhkan intervensi yang lebih tajam. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan, pemetaan warga rentan, serta efektivitas belanja sosial dan ekonomi.

Program pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berbentuk bantuan sesaat. Pemerintah perlu memastikan ada kebijakan jangka panjang yang menyentuh akar masalah.

Akar itu meliputi akses pekerjaan, kepemilikan lahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, harga komoditas, serta hubungan antara masyarakat lokal dan sektor usaha besar.

Tanpa evaluasi serius, kekayaan alam Seruyan hanya akan menjadi angka ekonomi, tetapi gagal berubah menjadi kesejahteraan warga.

BPS menegaskan data kuantitatif tersebut mencerminkan kondisi riil yang harus segera direspons melalui kebijakan pemerintah daerah.

Kini, publik menunggu apakah Pemerintah Kabupaten Seruyan mampu mengubah status daerah kaya potensi menjadi daerah yang benar-benar menurunkan kemiskinan masyarakatnya.