Menko Polkam dan Gubernur Kalteng Sebut Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional

Kompak Sebut Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman dan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran sama-sama menyatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

Pernyataan tersebut muncul di tengah penanganan karhutla yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalteng. Meski status bencana nasional belum ditetapkan, pemerintah tetap menghadapi tantangan untuk mengendalikan titik api, mengurangi dampak kabut asap, dan melindungi masyarakat.

Keduanya menyampaikan pandangan tersebut dalam kesempatan terpisah. Pemerintah menilai penetapan status bencana nasional harus mempertimbangkan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Menko Polkam Sebut Penanganan Masih Berjalan

Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa pemerintah masih mampu menangani karhutla melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah pusat terus memaksimalkan upaya penanggulangan di wilayah yang menjadi perhatian.

Kalteng termasuk salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam penanganan kebakaran. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting juga menjadi sorotan karena memiliki ekosistem penting dan menjadi habitat berbagai satwa.

Dalam kondisi tertentu, asap tebal dapat menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Karena itu, penanganan di lapangan turut mengandalkan operasi darat dan koordinasi antarpihak.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mengutamakan penanganan melalui mekanisme yang berjalan, tanpa menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Gubernur Kalteng Jelaskan Pertimbangan Status Bencana

Gubernur Agustiar Sabran juga menyatakan belum mengusulkan penetapan karhutla di Kalteng sebagai bencana nasional.

Menurut Agustiar, penetapan status tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya angka kebakaran.

Di sisi lain, ia mengakui karhutla membawa dampak bagi masyarakat, mulai dari gangguan aktivitas dan ekonomi hingga risiko kesehatan akibat paparan kabut asap.

Pemerintah daerah tetap menjalankan upaya penanggulangan, termasuk pemadaman, dukungan fasilitas kesehatan, serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.

Agustiar juga menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor menjadi salah satu langkah untuk mendukung penanganan kebakaran sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air di wilayah yang mengalami kekeringan.

Ribuan Kejadian Kebakaran Jadi Tantangan

Dalam pemberitaan pada 13 Oktober 2026, Agustiar menyebut jumlah kejadian kebakaran di Kalteng telah mendekati 6.000 kejadian, dengan perkiraan luas lahan terbakar lebih dari 18.000 hektare.

Angka tersebut menggambarkan besarnya tantangan yang harus ditangani pemerintah daerah bersama instansi terkait. Namun, data tersebut perlu terus diperbarui melalui laporan resmi agar masyarakat memperoleh gambaran terkini mengenai perkembangan karhutla.

Penanganan membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, petugas pemadam, relawan, serta masyarakat. Pencegahan munculnya titik api baru dan respons cepat terhadap kebakaran menjadi bagian penting untuk menekan perluasan dampak.

Belum Berstatus Bencana Nasional Bukan Berarti Dampaknya Ringan

Status bencana nasional perlu dibedakan dari status siaga atau tanggap darurat yang dapat diberlakukan di tingkat daerah. Belum ditetapkannya status bencana nasional tidak berarti penanganan karhutla dihentikan ataupun dampaknya dianggap tidak serius.

Masyarakat membutuhkan langkah nyata untuk mengendalikan kebakaran, informasi kualitas udara yang mudah diakses, serta layanan kesehatan bagi warga yang mengalami gangguan akibat asap. Kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan, perlu mendapat perhatian khusus.

Transparansi pemerintah mengenai perkembangan titik api, luas lahan terdampak, operasi pemadaman, dan perlindungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Dengan demikian, tantangan utama pemerintah saat ini bukan hanya mengenai status bencana, tetapi juga memastikan upaya penanganan karhutla berjalan efektif dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.