Prabowo Prioritaskan Karhutla Kalteng dan Sumsel, Tanjung Puting Jadi Perhatian Khusus

Prabowo Prioritaskan Karhutla Kalteng

CYRUSTIMES, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, dengan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi daerah yang mendapat perhatian khusus.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang menjadi habitat berbagai satwa dilindungi, termasuk orangutan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menjelaskan, Presiden meminta agar pemadaman dilakukan secepat mungkin. Berdasarkan laporan pemerintah, terdapat enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan karhutla, dengan Kalteng dan Sumsel menjadi dua wilayah prioritas.

“Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” kata Dudung setelah mengikuti rapat bersama Presiden, pada Senin (12/10/2026).

Pemerintah kini mengoptimalkan operasi pemadaman dengan mengerahkan personel gabungan serta memaksimalkan upaya darat dan udara sesuai kondisi di lapangan.

Tanjung Puting Jadi Perhatian Khusus

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Kawasan konservasi yang berada di wilayah Kotawaringin Barat dan sekitarnya tersebut dikenal sebagai habitat penting orangutan Kalimantan. Kebakaran di kawasan ini berpotensi mengancam ekosistem hutan sekaligus kehidupan satwa liar yang bergantung pada kelestarian habitatnya.

Dudung mengatakan, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kawasan taman nasional karena keberadaan satwa yang harus dilindungi.

“Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” ujarnya, dikutip.

Perhatian terhadap Tanjung Puting memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menyangkut pemadaman api dan perlindungan permukiman, tetapi juga upaya menjaga kawasan konservasi.

Meski demikian, perkembangan luas kebakaran, jumlah titik api, serta kondisi habitat di kawasan tersebut tetap perlu dipantau melalui laporan terbaru dari instansi penanganan karhutla dan pengelola taman nasional.

Asap Tebal Hambat Pemadaman dari Udara

Salah satu kendala dalam penanganan karhutla adalah kondisi asap yang tebal di sejumlah lokasi. Situasi tersebut dapat mengurangi jarak pandang dan menyulitkan pelaksanaan pemadaman menggunakan helikopter.

Menurut Dudung, operasi udara telah dilakukan, tetapi penanganan di lapangan saat ini lebih banyak mengandalkan operasi darat di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau melalui udara.

Karena itu, pengerahan personel darat, koordinasi antarlembaga, dan dukungan peralatan menjadi bagian penting dalam mempercepat pengendalian kebakaran.

Dudung juga menyampaikan bahwa pemerintah mengupayakan mitigasi, termasuk koordinasi terkait kondisi cuaca, untuk mendukung penanganan karhutla.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa percepatan pemadaman tidak hanya bergantung pada jumlah personel dan peralatan. Kondisi medan, sumber air, ketebalan asap, serta akses menuju titik kebakaran turut memengaruhi efektivitas operasi.

Puluhan Ribu Personel Dikerahkan

Pada Selasa (13/10/2026), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pengerahan 60.177 personel gabungan untuk mendukung operasi darat penanganan karhutla.

Pemerintah juga melaporkan tingkat keberhasilan pemadaman di darat rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.

Angka tersebut merupakan laporan capaian operasi yang disampaikan pemerintah, bukan berarti seluruh kebakaran di enam provinsi telah selesai ditangani.

Pemerintah tetap perlu memastikan api benar-benar padam, melakukan pendinginan pada area terbakar, dan mencegah munculnya kembali titik api, terutama di lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan.

Keterlibatan TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, petugas pemadam, dan masyarakat menjadi bagian dari upaya penanganan terpadu tersebut.

Pencegahan Karhutla Didorong hingga Tingkat Desa

Selain mempercepat pemadaman, Presiden juga meminta agar pencegahan dilakukan secara terintegrasi hingga tingkat desa.

Dudung menjelaskan pentingnya koordinasi pemerintah daerah dengan unsur kewilayahan dan masyarakat. Upaya pencegahan diharapkan dilakukan sebelum api muncul, bukan hanya setelah kebakaran meluas.

Langkah tersebut dapat mencakup pemantauan kawasan rawan kebakaran, kesiapsiagaan personel, edukasi masyarakat, serta koordinasi antarpihak untuk merespons indikasi kebakaran sedini mungkin.

Kantor Staf Presiden dalam rilisnya pada 11 Oktober 2026 juga menegaskan pentingnya sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat. Pemerintah turut mendorong edukasi, perbaikan regulasi, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran.

Pencegahan menjadi krusial karena kebakaran yang terlambat terdeteksi dapat berkembang menjadi lebih luas, terutama ketika kondisi cuaca dan vegetasi mendukung penyebaran api.

Pemprov Kalteng Ikuti Evaluasi Penanganan

Pemprov Kalteng turut mengikuti evaluasi perkembangan penanganan karhutla bersama Presiden secara daring pada Senin (12/10/2026).

Gubernur Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, dan Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden mengikuti rapat tersebut dari Istana Isen Mulang, Palangka Raya.

Dalam evaluasi itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah, aparat, dan petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Presiden juga meminta agar upaya pencegahan dilakukan secara masif dan terkoordinasi sampai ke tingkat desa.

Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan instruksi pusat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan, mulai dari penentuan lokasi prioritas hingga dukungan personel dan peralatan.

Dampak Karhutla di Kalteng Masih Perlu Dipantau

Penetapan Kalteng sebagai salah satu wilayah prioritas membuat perkembangan penanganan karhutla di daerah ini perlu menjadi perhatian publik.

Selain ancaman terhadap hutan dan kawasan konservasi, kebakaran lahan dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Di Palangka Raya, perkembangan kualitas udara perlu dipantau melalui data resmi stasiun pemantauan dan instansi berwenang. Kondisi di satu wilayah tidak selalu menggambarkan kualitas udara di seluruh Kalimantan Tengah.

Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan perkembangan pemadaman, kondisi titik kebakaran, langkah perlindungan warga, serta kebutuhan penanganan lanjutan secara berkala.

Instruksi Presiden Prabowo untuk mempercepat pemadaman kini menjadi bagian dari upaya nasional menghadapi karhutla. Namun, keberhasilan penanganan tidak hanya ditentukan oleh cepatnya api dipadamkan, melainkan juga oleh kemampuan mencegah kebakaran berulang, melindungi kawasan konservasi, dan meminimalkan dampak asap terhadap masyarakat.

Bagi Kalimantan Tengah, hasil penanganan di lapangan akan menjadi ukuran penting untuk melihat sejauh mana koordinasi pemerintah pusat dan daerah mampu mengendalikan kebakaran sekaligus melindungi lingkungan serta keselamatan warga.