Pejabat Pusat Silih Berganti, Krisis Kalimantan Belum Pergi

Setelah Presiden dan Wapres Datang, Apa yang Berubah?

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Dalam waktu kurang dari satu bulan, Kalimantan berkali-kali didatangi pejabat pemerintah pusat. Menteri, Presiden, Wakil Presiden hingga pimpinan lembaga negara turun langsung melihat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Kunjungan itu membawa instruksi, tambahan personel, helikopter, operasi modifikasi cuaca hingga janji mempercepat penanganan. Namun, setelah rombongan pejabat meninggalkan Kalimantan, masyarakat masih menghadapi kenyataan yang hampir sama: menghirup kabut asap, mengantre bahan bakar minyak dan menunggu listrik kembali menyala.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi siapa saja yang datang, tetapi apa yang benar-benar berubah setelah mereka datang?

Dari Menteri hingga Presiden Turun ke Kalimantan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengunjungi Kalimantan Tengah pada 19 Agustus 2026. Ia meninjau lokasi kebakaran lahan dan memastikan pengendalian karhutla dilakukan melalui pemadaman darat, patroli udara, water bombing serta operasi modifikasi cuaca.

Tiga hari kemudian, Presiden Prabowo Subianto datang ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026. Presiden memimpin rapat penanganan karhutla dan menerima laporan kebutuhan personel maupun sarana pemadaman.

Saat itu, pemerintah pusat menjanjikan tambahan helikopter water bombing, pompa air, mobil tangki, mobil pemadam, alat berat dan sekitar 1.200 personel TNI dari Pulau Jawa. Dukungan pembangunan sekitar 1.000 sumur bor juga dibahas untuk memperkuat ketersediaan air di lokasi kebakaran.

Pada 10 September 2026, giliran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Gibran meninjau karhutla, sekolah terdampak asap, lahan gambut, fasilitas rehabilitasi orangutan hingga bertemu keluarga petugas yang gugur. Di Palangka Raya, rombongan Wapres juga berhenti di sebuah SPBU setelah melihat antrean kendaraan mengular.

Kunjungan pejabat pusat masih berlanjut. Wakapolri meninjau penanganan kebakaran gambut di Palangka Raya, sedangkan Menteri Kehutanan bersama Kepala BNPB mendatangi lokasi karhutla di Kalimantan Timur.

Hotspot Turun, tetapi Asap Belum Hilang

Kunjungan dan penguatan operasi tersebut bukan tanpa hasil. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Tengah turun dari 197 menjadi 89 titik pada 13 September 2026.

Di Kalimantan Barat, jumlahnya turun dari 91 menjadi 14 titik. Operasi modifikasi cuaca hingga 11 September juga telah dilakukan tujuh sortie di Kalimantan Tengah dan sembilan sortie di Kalimantan Barat.

Namun, penurunan itu belum dapat disebut sebagai akhir krisis. Pada hari yang sama, hotspot di Kalimantan Selatan justru meningkat dari tujuh menjadi 28 titik. Secara nasional, jumlah hotspot kepercayaan tinggi naik dari 567 menjadi 592 titik.

Hotspot pun bukan ukuran tunggal keberhasilan. Bara di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan meski api tidak terlihat oleh mata atau jumlah titik panas sempat menurun.

BMKG masih mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Kalimantan pada 14 September. Atmosfer kering diperkirakan mendominasi hingga 21 September, sehingga kebakaran dan kabut asap masih berpotensi meluas.

Artinya, perubahan memang ada pada besarnya operasi penanganan. Akan tetapi, perubahan itu belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dalam bentuk udara bersih dan berakhirnya kebakaran.

Janji Antrean BBM dan Kenyataan di Lapangan

Ketika mendatangi SPBU di Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya pada 10 September, Wapres Gibran meminta antrean panjang tidak kembali terjadi.

“Besok tidak boleh antre begini ya. Kita pastikan barangnya ada terus,” kata Gibran saat itu.

Namun, empat hari setelah pernyataan tersebut, antrean BBM masih menjadi persoalan dan memicu demonstrasi di Kantor Pertamina Patra Niaga Palangka Raya. Massa meminta transparansi penyaluran BBM bersubsidi karena antrean dinilai telah berlangsung terlalu lama.

Pertamina kemudian meningkatkan pasokan BBM sekitar 10 persen, memperkuat persediaan di Fuel Terminal Pulang Pisau serta mendatangkan dukungan dari Sampit dan Banjarmasin. Sejumlah SPBU juga memperpanjang jam pelayanan.

Langkah itu mulai menunjukkan perubahan, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan antrean. Klaim bahwa stok dalam kondisi aman juga belum otomatis menjawab persoalan masyarakat. Ukuran pelayanan bukan hanya banyaknya stok di terminal, melainkan apakah BBM tersedia tepat waktu dan dapat diperoleh warga tanpa menghabiskan waktu berjam-jam di jalan.

Listrik Bergilir Kembali Menghantui Warga

Persoalan listrik justru belum mendapat perhatian sebesar karhutla dalam rangkaian kunjungan pejabat pusat tersebut.

Pemadaman bergilir kembali diberlakukan mulai 12 September setelah empat pembangkit yang menopang Sistem Kalimantan mengalami gangguan. Pembangkit tersebut berada di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan dan Barito Utara.

Di sejumlah wilayah, pemadaman berlangsung hingga sekitar tiga jam. PLN menargetkan pembangkit dapat kembali beroperasi secara bertahap pada pekan ketiga hingga keempat September 2026.

Tambahan daya dari pembangkit Batulicin sebesar 10 megawatt dan pembangkit sewa dua tahap juga disiapkan. Namun hingga pertengahan September, warga Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan sejumlah daerah lain masih menerima jadwal pemadaman bergilir.

Kondisi ini terasa semakin berat karena terjadi bersamaan dengan kabut asap dan antrean BBM. Listrik justru sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan kipas angin, pendingin ruangan, alat kesehatan, pompa air, komunikasi dan aktivitas usaha masyarakat.

Suara Warga: Jangan Hanya Datang dan Berfoto

Di ruang publik dan media sosial, muncul sentimen yang hampir seragam: warga menyambut perhatian pemerintah pusat, tetapi mereka ingin kunjungan tersebut menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan.

Seorang warga Palangka Raya, Gazali, menggambarkan kondisi itu dengan singkat.

“Asap, mati listrik dan BBM antre adalah nasib masyarakat Kota Palangka Raya,” keluhnya.

WALHI Kalimantan Tengah juga mengingatkan bahwa kunjungan pejabat negara jangan berhenti sebagai agenda seremonial. Pemerintah diminta memperbaiki metode penanganan, menindak pelaku pembakaran serta mengevaluasi perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran.

Kegelisahan publik itu masuk akal. Warga tidak mengukur keberhasilan dari banyaknya pejabat yang turun dari pesawat, jumlah rapat koordinasi atau banyaknya foto kunjungan. Warga mengukurnya dari udara yang dapat dihirup, BBM yang mudah diperoleh dan listrik yang tetap menyala.

Kunjungan Harus Diikuti Target Terbuka

Kunjungan Presiden, Wakil Presiden dan para menteri tetap penting karena dapat mempercepat mobilisasi anggaran, personel dan peralatan. Tetapi kunjungan tersebut seharusnya menjadi awal pengawasan, bukan akhir pemberitaan.

Pemerintah perlu menyampaikan target terbuka: berapa titik api yang harus dipadamkan, kapan kualitas udara membaik, kapan antrean BBM benar-benar normal, kapan pemadaman dihentikan dan siapa yang bertanggung jawab jika target tersebut tidak tercapai.

Tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, publik hanya akan menyaksikan pola yang berulang: pejabat datang, instruksi disampaikan, rombongan pulang, sementara warga tetap bertahan menghadapi asap, antrean dan gelap.

Kalimantan tidak kekurangan kunjungan. Yang dibutuhkan sekarang adalah hasil yang dapat dirasakan.