Reshuffle Besar Kabinet Prabowo Menguat, Menteri dan Wamen Dievaluasi

Sinyal Reshuffle Besar Kabinet Prabowo Jelang Dua Tahun

CYRUSTIMES, JAKARTA – Sinyal reshuffle atau perombakan besar Kabinet Merah Putih semakin menguat menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.

Sinyal terbaru bukan lagi hanya berasal dari pengamat atau rumor politik. Presiden Prabowo secara terbuka menyebut evaluasi dan reshuffle kabinet setelah dua tahun pemerintahan sebagai sesuatu yang logis.

Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Prabowo mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Suahasil Nazara.

Meski demikian, Presiden belum mengungkap tanggal, jumlah menteri dan wakil menteri yang akan diganti maupun nama pejabat yang masuk daftar evaluasi.

Prabowo Sebut Dua Tahun Cukup Membuktikan Kemampuan

Dalam program “Presiden Menjawab”, Prabowo mengatakan dua tahun merupakan waktu yang cukup bagi anggota kabinet untuk menunjukkan kemampuan dan kinerjanya.

“Saya kira itu sesuatu yang logis ya. Dua tahun. Jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” kata Prabowo menanggapi peluang reshuffle.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal paling jelas bahwa Presiden tidak menutup kemungkinan kembali merombak kabinet setelah evaluasi dua tahun pemerintahan.

Prabowo menegaskan evaluasi terhadap menteri dan pejabat pemerintah dilakukan terus-menerus secara objektif.

Namun, ia juga menyatakan bahwa secara umum tim pemerintahannya telah bekerja menjalankan tugas masing-masing.

Prinsip The Right Man in the Right Place

Prabowo menganalogikan susunan kabinet seperti sebuah kesebelasan sepak bola. Di dalamnya terdapat pemain inti, penyerang, pemain bertahan dan pemain cadangan yang dapat ditempatkan sesuai kebutuhan.

Menurut Prabowo, pergantian dapat dilakukan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat.

“Kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang. Organisasi ini selalu harus mencari benar-benar the right man in the right place,” ujarnya.

Kompetensi menjadi salah satu ukuran utama. Pejabat yang dinilai tidak cocok dengan posisinya, tidak mampu mencapai target atau menghadapi persoalan tertentu dapat dievaluasi.

Pernyataan tersebut memperkuat perkiraan bahwa reshuffle berikutnya tidak hanya berbentuk pencopotan. Rotasi, promosi wakil menteri menjadi menteri serta pemindahan pejabat ke posisi berbeda juga terbuka.

Pergantian Purbaya Menjadi Pembuka?

Pergantian Menteri Keuangan pada 14 September 2026 dinilai menjadi salah satu petunjuk bahwa evaluasi kabinet masih berjalan.

Purbaya diberhentikan ketika masih mengikuti rapat bersama Komite IV DPD RI mengenai rencana anggaran pemerintah. Beberapa jam kemudian, Suahasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan.

Pergantian itu merupakan perombakan keenam yang dilakukan Prabowo sejak pemerintahannya dimulai pada Oktober 2024.

Purbaya menjadi Menteri Keuangan ketiga dalam pemerintahan Prabowo setelah Sri Mulyani Indrawati dan Suahasil Nazara.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Presiden dapat mengganti pejabat strategis secara mendadak tanpa harus menunggu momentum politik tertentu.

Konflik Internal Bisa Menjadi Bahan Evaluasi

Pencopotan Purbaya juga memperlihatkan bahwa kemampuan menjaga koordinasi internal dapat menjadi faktor penting dalam evaluasi kabinet.

Pemberitaan Reuters yang mengutip tiga sumber pemerintah menyebut pergantian Purbaya terjadi setelah muncul perbedaan terkait perombakan ratusan pejabat Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama membantah terdapat konflik sebelum pencopotan Purbaya. Kantor Presiden juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai laporan tersebut.

Purbaya sebelumnya mengakui perombakan pejabat internal menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pemberhentiannya, tetapi tidak menjelaskan pihak yang keberatan.

Peristiwa itu memperlihatkan bahwa pencapaian program belum menjadi satu-satunya ukuran. Kemampuan menteri mengelola birokrasi dan menjaga koordinasi dengan pejabat lain juga berpotensi dinilai Presiden.

Kursi Wakil Menteri Berpeluang Ditata

Penataan berikutnya diperkirakan dapat menyentuh jabatan wakil menteri.

Perubahan tersebut diperlukan setelah sejumlah posisi mengalami kekosongan atau perubahan akibat pejabatnya dipromosikan dan tersangkut proses hukum.

Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sebelum dipromosikan menjadi Menteri Keuangan. Kementerian tersebut masih memiliki Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, tetapi Presiden dapat menunjuk pendamping tambahan apabila dibutuhkan.

Posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berubah setelah Silmy Karim tersangkut perkara korupsi dan mengundurkan diri.

Perubahan serupa terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan setelah Immanuel Ebenezer atau Noel diproses KPK. Pemerintah masih memiliki Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut membuka ruang bagi Prabowo untuk menata ulang komposisi wakil menteri sekaligus mempromosikan figur baru menjelang tahun ketiga pemerintahan.

Pratikno, Sugiono dan Arrmanatha Pernah Masuk Skenario

Menjelang pergantian Purbaya, beredar skenario rotasi sejumlah pejabat strategis.

Menteri Luar Negeri Sugiono disebut berpeluang dipindahkan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno.

Apabila rotasi tersebut terjadi, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir dikaitkan dengan posisi Menteri Luar Negeri.

Namun, skenario itu tidak terwujud dalam pelantikan 14 September 2026. Prabowo hanya melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan.

Hingga kini belum terdapat keputusan resmi mengenai pergantian Pratikno, pemindahan Sugiono maupun promosi Arrmanatha.

Ketiga nama tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari pemberitaan dan spekulasi politik, bukan keputusan Presiden.

Isu Reshuffle Besar Oktober Kembali Dibicarakan

Wacana perombakan kabinet pada Oktober 2026 sebenarnya telah muncul sejak beberapa bulan lalu.

Pengamat politik Refly Harun pernah mengatakan dirinya mendengar informasi mengenai kemungkinan reshuffle besar pada Oktober. Namun, Refly sendiri menegaskan kabar tersebut belum dapat dipastikan.

Wacana itu kini kembali mendapat perhatian karena 20 Oktober 2026 bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

Pernyataan terbaru Prabowo bahwa dua tahun cukup untuk mengukur kemampuan anggota kabinet membuat spekulasi reshuffle Oktober memiliki momentum baru.

Akan tetapi, belum ada konfirmasi dari Istana bahwa pelantikan menteri dan wakil menteri telah dijadwalkan pada Oktober.

Publik Dorong Evaluasi Sektor Ekonomi dan Hukum

Dorongan reshuffle juga datang dari hasil survei publik.

Survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 mencatat 51,9 persen responden menganggap perombakan kabinet diperlukan. Sebanyak 27,9 persen menilai tidak perlu, sementara 20,2 persen tidak memberikan jawaban.

Dari responden yang mendukung reshuffle, sebanyak 55,5 persen menyebut kinerja menteri belum memuaskan.

Bidang ekonomi menjadi sektor yang paling banyak diminta dievaluasi dengan angka 30,8 persen. Bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan menyusul dengan 22 persen.

Pergantian Purbaya oleh Suahasil dapat dibaca sebagai bagian dari evaluasi sektor ekonomi. Namun, tekanan publik terhadap bidang lainnya masih berpotensi menjadi pertimbangan menjelang dua tahun pemerintahan.

Reshuffle Besar atau Rotasi Terbatas?

Setidaknya terdapat lima indikator yang memperkuat peluang perombakan kabinet lanjutan.

Pertama, Prabowo secara terbuka menyebut reshuffle setelah dua tahun sebagai sesuatu yang logis.

Kedua, Presiden menegaskan prinsip kompetensi dan penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat.

Ketiga, pergantian Purbaya menunjukkan evaluasi terhadap jabatan strategis masih berlangsung.

Keempat, terdapat sejumlah posisi wakil menteri yang dapat ditata akibat promosi, pengunduran diri dan proses hukum.

Kelima, survei publik memperlihatkan dukungan terhadap evaluasi kabinet, terutama pada sektor ekonomi dan hukum.