Pemerintah Pangkas 30 Persen Sisa Anggaran Perjalanan Dinas hingga Akhir 2026

Belanja Pemerintah Diperketat

CYRUSTIMES, JAKARTA – Pemerintah memperketat belanja kementerian dan lembaga hingga akhir 2026 di tengah tekanan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan kementerian dan lembaga memangkas 30 persen sisa anggaran perjalanan dinas serta membekukan belanja yang dinilai tidak esensial hingga akhir tahun.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga disiplin fiskal ketika pemerintah menghadapi tekanan dari ketidakpastian ekonomi global, kenaikan harga energi, serta meningkatnya kebutuhan subsidi.

Pemerintah Perketat Belanja hingga Akhir Tahun

Instruksi efisiensi tersebut berlaku terhadap sisa anggaran kementerian dan lembaga untuk periode hingga akhir 2026.

Selain pemangkasan anggaran perjalanan dinas, pemerintah meminta pembekuan terhadap pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan prioritas pemerintahan.

Langkah tersebut dilakukan agar ruang fiskal tetap terjaga sekaligus memastikan belanja negara diarahkan pada program yang memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat.

Kebijakan efisiensi anggaran sebelumnya juga telah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi belanja yang dianggap kurang produktif dan mengalihkan anggaran menuju program prioritas.

Defisit APBN Jadi Perhatian

Tekanan terhadap belanja pemerintah tidak terlepas dari posisi defisit APBN 2026.

Kementerian Keuangan memperkirakan defisit tahun berjalan mencapai sekitar 2,85 persen dari PDB, meningkat dari target awal sebesar 2,68 persen.

Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 3 persen, tetapi ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas.

Pemerintah juga menghadapi tambahan tekanan dari kenaikan harga energi global dan meningkatnya kebutuhan subsidi.

Karena itu, pengendalian belanja menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk mencegah defisit melewati batas yang ditetapkan.

Anggaran 2027 Mulai Disiapkan

Pengetatan belanja 2026 berlangsung ketika pemerintah juga mulai memasuki tahapan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Kementerian dan lembaga dijadwalkan menyampaikan proposal anggaran 2027 pada 16 Oktober.

Penyusunan tersebut akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyesuaikan kembali prioritas belanja dengan kondisi fiskal dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Belanja untuk pelayanan publik dan program prioritas pemerintah tetap menjadi bagian yang harus dipertahankan, sementara pengeluaran yang tidak mendesak menjadi ruang utama untuk efisiensi.

Tekanan Global Ikut Mempengaruhi Ruang Fiskal

Kebijakan efisiensi juga berlangsung ketika pasar keuangan Indonesia menghadapi tekanan.

Pada perdagangan Kamis (8/10/2026), IHSG sempat berada di zona merah. Pada sesi pertama, indeks turun 0,80 persen ke level 6.097,4.

Sementara itu, nilai tukar rupiah juga berada dalam tekanan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 sebesar 146,3 miliar dolar AS, sedikit turun dari 146,5 miliar dolar AS pada akhir Agustus. Meski turun tipis, posisi tersebut masih setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Bank Indonesia menilai posisi cadangan devisa tersebut masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan.

Pemerintah Tetap Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pengetatan belanja tidak berarti pemerintah menghentikan ekspansi ekonomi.

Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong investasi dan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan.

Pada 8 Oktober, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah proyek hilirisasi di Weda Bay, Maluku Utara, termasuk proyek baterai kendaraan listrik, nikel, aluminium, dan energi bersih.

Total investasi dari proyek-proyek yang diluncurkan mencapai miliaran dolar dan menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Pemerintah juga menargetkan investasi tersebut memberikan dampak terhadap industri, lapangan kerja, serta penguatan rantai pasok nasional.

Ruang Fiskal Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo

Kondisi tersebut menempatkan pemerintah pada dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan.

Di satu sisi, pemerintah perlu mempertahankan belanja untuk program prioritas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran harus dikendalikan agar defisit APBN tetap berada dalam batas aman.

Pemangkasan perjalanan dinas dan pembekuan belanja non-esensial menjadi salah satu cara pemerintah menjaga ruang fiskal hingga akhir tahun.

Arah kebijakan tersebut akan semakin terlihat dalam pembahasan APBN 2027, ketika pemerintah menentukan program mana yang mendapat prioritas dan jenis belanja mana yang harus ditekan.