Pemerintah Siapkan CNG, di Daerah LPG 3 Kg Masih Langka

Pemerintah menyiapkan CNG 3 kg sebagai alternatif LPG subsidi, tetapi keluhan warga soal gas melon langka dan mahal masih muncul di daerah.

CYRUSTIMES, JAKARTA/PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah menyiapkan Compressed Natural Gas atau CNG ukuran 3 kilogram sebagai alternatif LPG subsidi mulai memasuki fase penting. Kebijakan itu muncul di tengah keluhan warga di sejumlah daerah yang masih kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg.

Isu ini tidak hanya bergerak di tingkat nasional. Di Palangka Raya, keluhan soal LPG 3 Kg juga mulai menjadi perhatian publik. Warga menyoroti ketersediaan gas melon yang sulit didapat dan harga yang bergerak di atas batas kewajaran di tingkat pengecer.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin sebelumnya menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait elpiji subsidi.

“Kalau memang nanti ada laporan atau keluhan terkait elpiji yang langka dan harganya mahal, tentu akan kami tindak lanjuti. Nanti saya akan mencari tahu penyebabnya dan bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Fairid, Selasa, 23 Juni 2026 lalu.

Pernyataan itu kini menjadi relevan ketika pemerintah pusat mulai mendorong CNG sebagai pengganti LPG 3 Kg. Cyrustimes sebelumnya juga telah menayangkan berita terkait persiapan CNG pengganti LPG 3 Kg yang produksinya ditargetkan mulai Juli 2026.

Ketergantungan Impor Jadi Akar Masalah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut konsumsi LPG nasional masih timpang dengan produksi dalam negeri. Konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik hanya berkisar 1,8 juta sampai 1,9 juta ton per tahun.

“Selebihnya kita impor. 75 persen sampai 80 persen impor. Kenapa LPG kita cuma 20 persen dari total kapasitas konsumsi kita? Karena memang bahan bakunya itu C3 C4. Gas kita melimpah, tapi gas kita itu C1 C2,” ujar Bahlil dalam CNBC Energy Forum 2026 di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Pemerintah melihat CNG sebagai salah satu jalan keluar karena bahan bakunya berasal dari gas bumi domestik. Kementerian ESDM menyebut CNG dapat memanfaatkan gas alam jenis C1 dan C2 yang tersedia di dalam negeri.

Dalam siaran pers Kementerian ESDM pada 27 April 2026, pemerintah menyatakan sedang mengkaji pemanfaatan CNG nasional sebagai substitusi LPG. Saat itu, Bahlil menyampaikan rencana tersebut masih dalam pembahasan dan perlu difinalisasi.

“Sekarang lagi masih dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan, adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” ujar Bahlil.

CNG 3 Kg Masuk Uji Tahap Ketiga

Bahlil menyebut penggunaan CNG bukan hal baru. Selama ini CNG ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram telah digunakan di sektor hotel, restoran, kafe, serta beberapa kebutuhan industri.

Tantangan baru muncul ketika pemerintah ingin membawa CNG ke segmen rumah tangga penerima subsidi. Pemerintah harus menyiapkan tabung ukuran 3 kilogram dengan standar keamanan tinggi karena tekanan CNG jauh lebih besar dibanding LPG.

“Cuma untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah harus pakai tabung yang 3 kg, tekanannya itu 200 sampai 250 bar. Nah, ini yang kita sekarang lagi uji coba dia pakai valve. Nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung, dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran. Itu sudah sekarang lagi diuji. Sekarang kita lagi uji tahap ketiga mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi,” ujar Bahlil.

Pernyataan itu menunjukkan pemerintah belum langsung mengganti LPG 3 Kg secara massal. Pemerintah masih menguji aspek keselamatan, desain tabung, katup pengaman, dan kompatibilitas dengan kompor masyarakat.

Kompor Tidak Perlu Diganti

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menegaskan dua aspek utama dalam rencana konversi LPG ke CNG. Pertama, keselamatan. Kedua, kemudahan penggunaan bagi konsumen.

Menurut Laode, sistem yang dikembangkan harus bersifat plug and play. Artinya, masyarakat tidak perlu mengganti kompor yang selama ini digunakan untuk LPG.

“Poin yang paling penting yang harus disiapkan adalah aspek keselamatan. Yang kedua, dia menggunakan valve atau converter yang harus plug and play sehingga kompor tidak perlu diganti,” tegas Laode.

Laode juga menyebut roadmap konversi masih digodok. Pemerintah akan mengumumkan tahapan implementasi secara resmi setelah seluruh kajian dan kesiapan teknis rampung.

“Roadmap detail sedang digodok dan akan diumumkan secara resmi oleh Menteri ESDM. Substitusi ini diprediksi mampu menghemat biaya energi hingga 30 persen dibandingkan LPG,” ujar Laode.

Pengusaha Gas Klaim Siap

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia atau ASPEBINDO, Anggawira, menyatakan pelaku usaha gas telah lama menunggu komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan gas bumi domestik.

“Kami bersama asosiasi industri terus berupaya menyampaikan kajian bagaimana kita bisa mengoptimalkan gas bumi yang kita miliki. Kami yakin pengusaha di bidang gas ini sebenarnya sudah siap,” ujar Anggawira.

Ia menilai CNG dan LNG dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga. Dari sisi biaya, konversi energi ini diperkirakan bisa memberi penghematan 20 sampai 30 persen dibanding LPG.

“Kegiatan ini memberikan rasa optimisme untuk kita semua. Kami di asosiasi saling mendorong dan memperkuat agar bisa mendorong pertumbuhan pengusaha-pengusaha di dalam negeri,” ujar Anggawira.

Daerah Menunggu Kepastian Distribusi

Meski rencana CNG mulai bergerak, persoalan LPG 3 Kg di daerah belum otomatis selesai. Daerah seperti Palangka Raya masih membutuhkan kepastian distribusi, pengawasan pangkalan, dan penindakan terhadap praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi.

Keluhan warga soal LPG 3 kilogram biasanya muncul dari tiga titik rawan. Pertama, pasokan di pangkalan tidak merata. Kedua, distribusi ke pengecer membuka ruang kenaikan harga. Ketiga, pengawasan pengguna subsidi belum sepenuhnya tertib.

Jika CNG 3 Kg benar mulai diproduksi pada Juli 2026, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar. Infrastruktur distribusi, kesiapan badan usaha, standar tabung, edukasi keselamatan, dan skema subsidi harus jelas sebelum produk itu masuk ke rumah tangga.

Bagi daerah, rencana CNG tidak boleh hanya berhenti sebagai proyek nasional. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah yang kerap mengalami gejolak LPG subsidi tidak tertinggal dalam peta distribusi energi baru tersebut.

Tanpa kepastian itu, CNG hanya akan menjadi janji transisi energi. Sementara warga tetap menghadapi persoalan lama: gas melon sulit didapat, harga naik, dan pengawasan distribusi belum sepenuhnya menyentuh akar masalah.

Meta deskripsi:
Pemerintah menyiapkan CNG 3 kg sebagai pengganti LPG subsidi. Di daerah, keluhan gas melon langka dan mahal masih menjadi sorotan.