Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, menyatakan bahwa pemerintah daerah berupaya mencari titik temu antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepastian hukum.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjut Edy, berencana melakukan pertemuan dengan kementerian terkait untuk membahas persoalan perizinan tambang rakyat.
Selama keputusan belum diambil, tambang rakyat akan tetap berada dalam posisi yang sama menjadi sumber penghidupan, sekaligus persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang pasti.
Penulis: Yolanda Nabila Mudzalifah, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Palangka Raya.
Catatan: Opini berikut diangkat berdasarkan dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita
Tinggalkan Balasan