Akun Pengulas Barang Mewah Pejabat Diblokir Komdigi Jadi Sorotan

Komdigi Blokir Akun @cabinetcouture_idn

CYRUSTIMES, JAKARTA – Pembatasan akses terhadap akun Instagram Cabinet Couture yang dikenal mengulas pakaian, jam tangan, tas, dan barang mewah milik pejabat publik memicu kritik di media sosial.

Kritik salah satunya disampaikan kreator konten dan pengusaha teknologi, David Alfa Sunarna. Dalam video David mempertanyakan alasan akun pengulas gaya hidup pejabat justru tidak dapat diakses pengguna di Indonesia.

Akun lama Cabinet Couture, @cabinetcouture_idn, dilaporkan terkena pembatasan berdasarkan wilayah atau geo-restriction. Pemberitahuan yang muncul di Instagram menyebut akses dibatasi di Indonesia setelah platform menerima permintaan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

Setelah pembatasan itu, pengelola akun kembali muncul melalui akun @cabinetcouture_season2 dan melanjutkan unggahan mengenai barang-barang bermerek yang dikenakan pejabat serta keluarga pejabat.

David Soroti Transparansi Harta Pejabat

Dalam videonya, David menilai pemblokiran bukan jawaban terhadap perbincangan mengenai gaya hidup pejabat. Menurut dia, perhatian seharusnya diarahkan pada transparansi asal-usul kekayaan dan kesesuaian barang mewah dengan pendapatan resmi pejabat.

“Coba pikir, ya. Beli rumah ada sertifikat atas nama, gampang ketahuan. Bikin usaha money laundry, ada pembukuan,” ujar David dalam video tersebut.

Ia menjelaskan bahwa tas atau jam tangan mewah relatif lebih sulit dilacak karena tidak mencantumkan nama pemilik seperti sertifikat rumah maupun kendaraan.

Barang-barang itu juga dapat digunakan, dipindahkan, atau disimpan tanpa pencatatan kepemilikan yang mudah diakses publik.

“Akar masalahnya di sini. Jam sama tas mewah, enggak ada yang maksa siapa-siapa. Mereka post sendiri, kok,” katanya.

David menilai unggahan terbuka pejabat maupun keluarganya dapat menjadi petunjuk awal untuk memeriksa kewajaran gaya hidup. Namun, unggahan semacam itu tidak serta-merta membuktikan tindak pidana maupun kepemilikan barang asli.

Usulkan Barang Mewah Masuk Laporan Harta

David kemudian mengusulkan agar barang-barang bernilai tinggi turut dicatat secara rinci dalam laporan kekayaan pejabat.

Menurut dia, barang tersebut harus dinilai keasliannya, diverifikasi nilainya, serta dibandingkan dengan pendapatan dan keseluruhan kekayaan yang telah dilaporkan.

“Laporan harta, barang mewah dinilai asli dan diverifikasi. Harta enggak masuk akal sama gaji, lampu merah PPATK atau KPK,” ujarnya.

Ia juga mendorong aparat menelusuri pejabat yang kekayaannya dinilai tidak wajar, bukan menekan masyarakat atau akun media sosial yang mengungkap informasi dari unggahan terbuka.

“Jadi terduga pejabatnya yang langsung ditelusuri, bukan rakyat yang berani mengungkap. Lindungi yang mengungkap, jangan diblokir,” kata David. (Video Terkait)

Pemblokiran Perlu Dijelaskan Terbuka

Pembatasan akun tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum, jenis konten yang dipersoalkan, serta mekanisme keberatan bagi pemilik akun.

Hingga laporan mengenai pembatasan itu beredar, belum ditemukan penjelasan resmi Komdigi yang secara terperinci menerangkan alasan permintaan pembatasan akses terhadap akun tersebut.