BUKAN KEBETULAN, APBD TERLAMBAT MEMANG DIRENCANAKAN

SITUBONDO – Pemerintahan saat ini pasangan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, Rio – Ulfi sudah 2 tahun berjalan, tepatnya 2 bulan lagi. Mungkin masih maklum, di tahun pertama karena masa transisi dan adaptasi. Walaupun sedikit tidak masuk akal, karena birokrasinya tetap sama tidak ada yang berubah. Jadi wajar, jika pelaksanaan APBD terutama sektor belanja publik, terlambat dengan berbagai macam alasan klasik. Karena tidak mau ada bau-bau kebijakan pemerintahan sebelumnya, yakni Pemerintahan Karna-Khoirani.

Sebab baru triwulan ketiga, belanja publik baru dilaksanakan tahun anggaran 2025. Nyaris istilah APBD INDUK dan APBD Perubahan, tidak ada perbedaan krn waktunya hampir bersamaan dilaksnakan.

Kembali pada pemerintahan Rio-Ulfi saat ini, memasuki tahun kedua, ternyata urusan belanja publik tetap sama. Bahkan nyaris tidak ada perubahan, tetap dilaksanakan pada triwulan ketiga dan ke empat, berbarengan waktunya dengan APBD perubahan. Padahal Bupati Rio seringkali menyatakan, bahwa ekonomi Situbondo sangat bergantung pada goverment spending. Yaitu, sangat bergantung kepada anggaran pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Tentu hal tersebut menjadi kontra produktif yang terjadi di lapangan, karena belanja APBD terkesan ditahan. Kondisi ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada awal pemerintahan DADANG – RACHMAT era 2010 – 2015 silam. Bahkan kondisi hari ini yang nyaris sama, bukan sekedar sejarah yang terulang. Namun sebagai kemunduran dalam tata kelola keuangan daerah.
Rendahnya serapan APBD mewarnai pemerintahan RIO – ULFI saat ini. Pertanyaan bukan lagi kenapa serapan APBD kita rendah? tetapi siapa yang diuntungkan dari rendahnya serapan ini?

Tan Malaka pernah menulis di Madilog, “Logika yang lumpuh akan melahirkan kebijakan yang lumpuh”.

Hari ini logika kita lumpuh. APBD diketok Desember, DPA baru keluar April, lelang baru jalan Agustus. Ini bukan keterlambatan teknis, Ini keterlambatan yang direncanakan.
Coba kita berpikir dengan Materialisme, Dialektika, dan Logika.

Pertama, Materialisme.
Uang APBD hampir Rp 2 Triliun mengendap di Kasda selama 8 bulan. Di mana uang itu Di deposito? Siapa dapat bunganya? Rakyat tidak dapat jalan, tidak dapat jembatan, tapi uangnya berputar di bank. Ini materialisme birokrat. Bukan mengabdi, tapi menghisap.

Kedua, Dialektika.
Kenapa belanja harus ditumpuk di Triwulan III dan IV? Karena kalau belanja normal di TW I, semua harus lelang terbuka. Tapi kalau sudah mepet akhir tahun, alasannya menjadi darurat, kejar tayang, penunjukan langsung non tender Dialektikanya jelas: keterlambatan menciptakan darurat, dan darurat mencitakan ketergesaan dan ketergesaan akan menciptakan korupsi.
Ini yang Tan Malaka bilang, “Kapitalisme birokrat keuntungannya bukan dari pabrik, tapi dari stempel”. Stempel ditahan 8 bulan, baru dilepas saat pengusaha sudah siap menyetor.

Ketiga, Logika.
logika apa yang dipakai TAPD? Logika feodal. Logika bahwa negara ini milik kantor, bukan milik rakyat.

Maka saya dapat simpulkan dalam tulisan ini,
Jika nanti ada Korupsi di Situbondo, hal ini bukan penyimpangan. Tetapi justru Korupsi yang difungsikan.

Sistem anggaran yang lambat ini memang dipelihara agar berfungsi untuk korupsi. Bukan orangnya yang rusak, tapi mesinnya yang memang dirancang untuk merusak.
Kalau kita hanya ganti kepala dinas, tapi mesinnya tetap sama, tahun depan kita akan rapat lagi dengan judul yang sama: Serapan Rendah.

Tan Malaka bilang di Gerpolek, “Revolusi bukan hanya memindahkan kekuasaan dari kulit putih ke kulit coklat, kalau caranya masih sama-sama menindas”

Hari ini saya ganti kalimatnya, “Reformasi anggaran bukan hanya memindahkan anggaran dari brankas ke proyek, kalau caranya masih sama-sama menilep”.

Oleh karena itu, ada 3 hal rekomendasi yang bisa dibuat yaitu :
1. Buka Rekening Koran Kasda. Biar rakyat tahu uangnya tidur di mana.
2. Hentikan semua belanja kejar tayang yang tanpa dilengkapi dokumen lainya seperti diatur dalam tata aturan perundangan sebagai bentuk ketaatan pada aturan perundangan
3. Evaluasi TAPD. Karena TAPD yang membiarkan fungsi korupsi ini terus berjalan.

Penulis: AmiruL Mustafa
Aktifis senior dan Pemerhati kebijakan publik