Digitalisasi Layanan Jadi Fokus, Prabowo Minta Rakyat Tak Lagi Antre Berjam-jam

Rakyat Tak Lagi Antre Berjam-jam

CYRUSTIMES, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa transformasi digital harus menjadi fondasi utama dalam peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus menghadapi birokrasi yang berbelit.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa seluruh layanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital agar masyarakat tidak lagi direpotkan dengan antrean panjang maupun proses administrasi yang berulang.

“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan yang layak, cepat, dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.

Prabowo menyebut saat ini telah tersedia MPP di 313 kabupaten dan kota di Indonesia. Kehadiran fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat mengakses berbagai jenis layanan dalam satu lokasi terpadu.

“Kita juga telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan jumlah MPP yang telah beroperasi mencapai sekitar 62 persen dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah terus mendorong perluasan MPP agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang setara.

Digitalisasi Harus Terintegrasi

Meski pembangunan MPP terus berjalan, Presiden menilai langkah tersebut harus diimbangi dengan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi. Menurutnya, sistem pemerintahan digital harus mampu menghapus tumpang tindih aplikasi serta menyederhanakan proses administrasi.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh lagi memiliki banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa terhubung satu sama lain.

“Digitalisasi mutlak harus dilakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama,” tegasnya.

Ia menilai integrasi sistem digital akan menciptakan birokrasi yang lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi Pelayanan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah saat ini tengah mempercepat transformasi digital pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Menurut Rini, digitalisasi bukan untuk menggantikan pelayanan publik yang sudah ada, melainkan mengintegrasikan berbagai kanal layanan agar bekerja dalam satu ekosistem yang lebih efektif.

“Layanan digital tidak akan menggantikan pelayanan publik, melainkan membuat setiap kanal layanan bekerja lebih terpadu menuju Satu Negara Satu Pengalaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan digitalisasi juga akan memperkuat inklusivitas pelayanan publik dengan menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah. Selain memperkuat layanan digital, pemerintah juga membangun sistem pendukung atau back-office yang lebih efisien agar pelayanan langsung, mandiri, maupun bergerak dapat berjalan optimal.

Transformasi tersebut diarahkan untuk menciptakan pelayanan publik yang berpusat pada kebutuhan masyarakat atau human-centered public service. Dengan pendekatan itu, pelayanan pemerintah dirancang mengikuti perjalanan hidup masyarakat sejak lahir hingga lanjut usia.

Pemerintah berharap integrasi layanan digital dapat mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.