Status Karhutla Kalteng Disorot, Ini Penjelasan Dinas Kehutanan

Karhutla Kalteng Belum Bencana Nasional, Pemerintah Buka Suara

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan penjelasan mengenai dukungan pemerintah pusat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul desakan masyarakat agar bencana kabut asap mendapat perhatian lebih serius.

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining menegaskan pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk membantu penanganan karhutla yang melanda wilayah tersebut.

Penjelasan itu disampaikan pada Rabu (21/10/2026), ketika tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional masih menjadi perhatian publik.

“Dukungan yang diberikan pusat di antaranya seperti pengerahan personel, bantuan peralatan hingga dukungan pendanaan,” jelas Agustan.

Pernyataan tersebut muncul setelah mahasiswa dan masyarakat menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur serta Gedung DPRD Kalimantan Tengah pada Senin (19/10/2026).

Status Tanggap Darurat Masih Berlaku

Pemerintah Provinsi Kalteng sebelumnya menetapkan status penanganan karhutla sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Status tanggap darurat tingkat provinsi dilaporkan berlangsung sejak 31 Agustus hingga 29 Oktober 2026.

Penetapan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengoordinasikan pengerahan sumber daya, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran.

Sementara itu, penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Karena itu, tuntutan demonstran mengenai peningkatan status karhutla tidak secara otomatis mengubah status kebencanaan yang berlaku.

Penanganan Asap Tetap Menjadi Tantangan

Kebakaran di lahan gambut masih memerlukan perhatian karena api dapat bertahan di lapisan bawah permukaan tanah.

Meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah, pemantauan titik panas dan pembasahan lahan tetap diperlukan untuk mencegah kebakaran berulang.

Selain operasi pemadaman, masyarakat membutuhkan informasi kualitas udara yang akurat serta akses pelayanan kesehatan.

Pemerintah daerah juga menghadapi tuntutan untuk meningkatkan transparansi mengenai langkah penanganan, penggunaan anggaran, dan perkembangan kondisi karhutla.

Penjelasan Dinas Kehutanan mengenai dukungan pemerintah pusat menjadi bagian dari respons terhadap persoalan tersebut. Namun, efektivitas penanganannya tetap perlu dilihat melalui kondisi kebakaran dan kualitas udara di lapangan.