Karhutla Belum Terkendali, Prabowo Panggil Menko Polkam

Prabowo bahas karhutla di Istana

CYRUSTIMES, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026), untuk membahas perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Rapat berlangsung ketika kebakaran lahan gambut dan kabut asap terus menimbulkan persoalan kesehatan, lingkungan, serta gangguan aktivitas masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjadi salah satu pejabat yang menghadiri pertemuan tersebut.

Prabowo Minta Laporan Perkembangan Karhutla

Dudung tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan laporan ANTARA, ia dijadwalkan menyampaikan hasil koordinasi penanganan karhutla bersama sejumlah kementerian sekaligus menerima arahan lanjutan dari Presiden.

Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko turut dipanggil.

Kehadiran pejabat yang menangani gambut menjadi penting mengingat kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kebakaran vegetasi biasa.

Api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan terus menghasilkan asap meskipun kobaran di atas permukaan sudah tidak terlihat.

Kabut Asap Meluas hingga Negara Tetangga

Krisis karhutla Indonesia telah berkembang menjadi persoalan lintas negara.

Reuters pada pertengahan Oktober melaporkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia turut memperburuk kualitas udara di sejumlah negara Asia Tenggara.

Kabut asap memicu gangguan kesehatan, menghambat transportasi, dan menyebabkan penutupan sekolah di wilayah terdampak.

Di dalam negeri, Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah yang menghadapi persoalan serius akibat kebakaran lahan gambut.

Kondisi tersebut juga memunculkan tuntutan agar pemerintah memperkuat koordinasi penanganan darurat dan pengawasan terhadap pihak yang diduga menyebabkan kebakaran.

Penanganan Gambut Jadi Tantangan

Pemadaman kebakaran lahan gambut membutuhkan pasokan air, personel, dan pengawasan berkelanjutan.

Petugas tidak cukup hanya menghentikan kobaran api di permukaan. Mereka juga perlu memastikan lapisan gambut yang terbakar benar-benar telah padam.

Selain pemadaman, pemerintah menghadapi tuntutan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan serta pemulihan ekosistem yang rusak.

Rapat terbatas di Istana menjadi perhatian publik karena masyarakat menantikan langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemadaman, melindungi kesehatan warga, dan mencegah kebakaran kembali meluas.

Hingga laporan awal pertemuan diterbitkan, rincian keputusan akhir rapat masih memerlukan keterangan resmi lanjutan dari pemerintah.