Ganjil Genap BBM Subsidi Berlaku di Sulsel, Ini Aturannya

Aturan Pengisian Pertalite dan Solar Bersubsidi di Sulsel

CYRUSTIMES, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulsel memberlakukan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi di SPBU mulai Minggu (13/9/2026). Aturan ini berlaku hingga 20 September 2026 sebagai langkah mengurai antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah daerah.

Ketentuan tersebut diterapkan di SPBU wilayah Sulsel. Ganjil-genap pengisian BBM ini bukan kebijakan nasional.

Cara Menentukan Giliran Isi BBM

Pengisian disesuaikan dengan angka terakhir pelat nomor kendaraan dan tanggal saat datang ke SPBU. Pada tanggal ganjil, kendaraan dengan pelat berakhiran 1, 3, 5, 7, atau 9 mendapat giliran mengisi. Pada tanggal genap, giliran pelat berakhiran 0, 2, 4, 6, atau 8.

Dengan demikian, kendaraan berpelat genap mendapat giliran pada Senin, 14 September 2026, sedangkan kendaraan berpelat ganjil pada Selasa, 15 September 2026.

Aturan itu tertuang dalam surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulsel Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026.

Selain ganjil-genap, Pemprov Sulsel mengarahkan pengisian kendaraan truk pada malam hari. Untuk kendaraan pribadi, pembelian BBM subsidi dibatasi ketika indikator bahan bakar menunjukkan sisa satu bar atau kurang. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah pembelian berulang di tengah antrean.

Antrean di Salah Satu SPBU Mulai Terkendali

Pada hari pertama penerapan, petugas Satpol PP Sulsel melaporkan antrean di SPBU Racing Center, Makassar, relatif terkendali dan tidak memanjang hingga badan jalan saat pemantauan pukul 08.00–18.00 WITA. Kondisi di satu SPBU tersebut belum menggambarkan seluruh SPBU di Sulsel.

Pertamina Patra Niaga juga menyatakan telah memperkuat distribusi BBM. Di Makassar, sebanyak 25 SPBU dioperasikan selama 24 jam, disertai penambahan operator dan fasilitas pengisian di sejumlah lokasi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan stok BBM di Sulsel tersedia dan terkendali. Pemerintah dan Pertamina masih mengevaluasi pelayanan serta antrean di lapangan selama kebijakan berlangsung.