Tikus di Istana, Rakyat Menanggung Luka

Metafora “Tikus di Istana”

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Istana seharusnya menjadi tempat lahirnya kebijakan untuk melindungi rakyat. Dari sanalah keputusan tentang pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat ditetapkan.

Namun, apa jadinya jika ruang kekuasaan justru dimasuki “tikus-tikus” yang rakus?

Tikus dalam tulisan ini tentu bukanlah hewan secara harfiah. Ia merupakan metafora bagi mereka yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi menggunakan jabatan untuk menggerogoti uang negara, memainkan proyek, serta memperkaya diri dan kelompoknya.

Mereka duduk di singgasana istana, mengunyah anggaran sambil tertawa. Sementara di luar gedung pemerintahan, rakyat masih bertarung memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal.

Spanduk bertuliskan “Untuk Rakyat” dipasang tinggi. Slogan pelayanan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan terus disampaikan dalam setiap pidato.

Namun, di balik kata-kata manis itu, dompet rakyat perlahan dikuras melalui kebijakan yang tidak berpihak, pungutan yang membebani, hingga anggaran yang tidak sepenuhnya kembali menjadi pelayanan publik.

Pidato Manis, Proyek Mangkrak

Para pejabat dari istana datang membawa pidato penuh janji. Mereka berbicara tentang kemajuan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Tidak jarang air mata ditunjukkan di hadapan kamera. Namun, rakyat semakin sulit membedakan mana kepedulian yang tulus dan mana yang sekadar pertunjukan politik.

Di berbagai daerah, proyek pembangunan diumumkan dengan gegap gempita. Seremoninya mewah, spanduknya besar, dan dokumentasinya disebarkan melalui berbagai kanal informasi.

Setelah acara selesai, sebagian proyek justru berjalan lambat, terbengkalai, bahkan mangkrak.

Bangunan yang seharusnya memberikan manfaat berubah menjadi monumen kegagalan. Jalan rusak tidak kunjung diperbaiki. Fasilitas umum dibangun tanpa perencanaan matang. Anggaran habis, tetapi manfaatnya sulit dirasakan masyarakat.

Dalam keadaan seperti itu, proyek publik rentan berubah menjadi ladang bancakan. Nilai pekerjaan digelembungkan, kualitas material dikurangi, dan keuntungan dibagi di antara mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Rakyat hanya kebagian debu pembangunan dan janji penyelesaian.

Rakyat Disuruh Sabar

Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, jawaban yang kerap muncul adalah permintaan untuk bersabar.

Rakyat miskin disuruh sabar menghadapi harga pangan yang meningkat. Petani diminta ikhlas ketika harga hasil panennya jatuh. Warga desa diminta memahami keterbatasan anggaran saat jalan mereka rusak bertahun-tahun.

Namun, pada saat yang sama, mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan terus meminta bagian.

Jabatan dibagi, proyek diperebutkan, fasilitas ditambah, dan perjalanan dinas terus dilakukan. Mereka yang sudah berkecukupan justru tampak semakin rakus meminta jatah.

Kondisi tersebut menciptakan jurang yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat.

Di atas meja pejabat, angka miliaran rupiah mungkin hanya terlihat sebagai deretan dalam dokumen anggaran. Namun, bagi rakyat, angka itu dapat berarti ruang kelas yang layak, obat-obatan di puskesmas, jembatan desa, air bersih, dan keselamatan pengguna jalan.

Stempel yang Menentukan Nasib

Sebuah stempel bertuliskan “Disetujui” mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk dibubuhkan.

Namun, di balik tinta itu terdapat nasib ribuan bahkan jutaan orang.

Satu tanda tangan dapat menentukan apakah anggaran digunakan untuk memperbaiki sekolah atau membeli kendaraan dinas baru. Satu keputusan dapat menentukan apakah rumah sakit memperoleh tambahan fasilitas atau justru pembangunan gedung baru yang belum mendesak.

Tinta pada dokumen anggaran tidak boleh dibayar dengan penderitaan rakyat.

Ironisnya, kita masih menyaksikan sekolah dengan atap bocor. Anak-anak belajar di ruang yang tidak layak. Pasien mengantre panjang di rumah sakit, sementara obat dan tenaga medis terbatas.

Pada sisi lain, kendaraan dinas terus berganti. Ruang kerja direnovasi. Perjalanan seremonial tetap berjalan. Anggaran rapat dan kunjungan tetap tersedia.

Rakyat kemudian bertanya: siapa sebenarnya yang dilayani oleh negara?

Negeri Bukan ATM Penguasa

Negeri ini bukan mesin ATM bagi mereka yang sedang memegang jabatan.

Anggaran negara bukan milik pejabat, partai politik, pengusaha, maupun kelompok tertentu. Setiap rupiah di dalamnya berasal dari kekayaan negara, pajak masyarakat, serta sumber daya yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rakyat juga bukan sapi perah yang dapat terus diperas melalui pajak, pungutan, dan kenaikan biaya hidup, lalu diminta diam ketika hak-haknya tidak dipenuhi.

Kekuasaan bukanlah surat izin untuk mengambil keuntungan pribadi. Jabatan adalah mandat yang memiliki batas waktu dan harus dipertanggungjawabkan.

Gedung pemerintahan, kendaraan dinas, rumah jabatan, dan seluruh fasilitas pejabat dibayar oleh masyarakat. Karena itu, rakyat berhak bertanya, mengkritik, dan mengawasi.

Kritik bukanlah ancaman terhadap negara. Kritik adalah alarm agar negara tidak dikuasai oleh keserakahan.

Rakyat Tidak Selamanya Diam

Jangan pernah menganggap rakyat bodoh hanya karena mereka memilih diam.

Diam bukan berarti tidak mengetahui. Kesabaran bukan berarti menerima seluruh ketidakadilan. Masyarakat melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya sibuk menjaga citra.

Rakyat yang lapar memiliki ingatan panjang.

Mereka akan mengingat janji yang tidak ditepati, jalan yang tidak diperbaiki, sekolah yang dibiarkan rusak, rumah sakit yang tidak dibenahi, serta anggaran yang lenyap tanpa hasil nyata.

Mungkin rakyat tidak memiliki akses ke ruang rapat tertutup. Mereka tidak mengetahui seluruh transaksi dan kesepakatan yang dibuat di balik pintu kekuasaan.

Namun, rakyat dapat menilai hasilnya.

Jika anggaran besar tidak mampu menghadirkan pelayanan yang layak, pertanyaan publik akan muncul. Jika kekayaan pejabat meningkat di tengah kesulitan masyarakat, kecurigaan akan tumbuh.

Ketika kesabaran habis, legitimasi kekuasaan dapat runtuh.

Kursi emas yang hari ini terlihat kokoh pada akhirnya tetap berdiri di atas kepercayaan rakyat. Ketika kepercayaan itu ditarik, kekuasaan akan kehilangan pijakan.

Pers Harus Tetap Mengawasi

Dalam keadaan seperti ini, jurnalis tidak boleh hanya menjadi pencatat pidato pejabat.

Pers harus berani memeriksa kebijakan, menelusuri anggaran, mengawasi proyek, dan menghadirkan suara masyarakat yang selama ini tidak terdengar.

Jurnalis tidak bekerja untuk menyenangkan penguasa. Jurnalis bekerja untuk memastikan publik memperoleh informasi yang benar.

Tugas itu memang tidak selalu mudah. Kritik dapat dianggap serangan. Pertanyaan dapat dinilai mengganggu. Pemberitaan yang tajam terkadang dibalas dengan tekanan, intimidasi, atau upaya membatasi akses informasi.

Namun, pers yang kehilangan keberanian hanya akan menjadi pengeras suara kekuasaan.

Karena itu, selama masih ada sekolah yang bocor, pasien yang tidak tertangani, jalan yang membahayakan, proyek yang mangkrak, dan anggaran yang tidak transparan, pers harus terus bertanya.

Siapa yang bertanggung jawab?

Ke mana uang rakyat digunakan?

Siapa yang mendapatkan keuntungan?

Istana harus dibersihkan dari “tikus-tikus” yang menggerogoti uang negara. Bukan dengan kemarahan tanpa arah, melainkan melalui penegakan hukum, transparansi anggaran, pengawasan publik, serta keberanian pers menyampaikan kebenaran.

Negeri ini bukan milik segelintir elite. Negeri ini milik seluruh rakyat.

Salam Jurnalis untuk Keadilan.

Oleh: Hartany Soekarno
Jurnalis Senior Kalimantan Tengah/Dewan Pembina IMO-Indonesia DPW Kalteng.