Transfer Pusat Kurang Bayar Rp1 Triliun, DPRD Kalteng Desak Pelunasan

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Kekurangan pembayaran dana transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) disebut telah menembus lebih dari Rp1 triliun.

Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong mengungkapkan besarnya kurang bayar tersebut, Rabu, 19 Agustus 2026, sekaligus meminta agar kewajiban pemerintah pusat dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2027.

Menurut Arton, angka tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah komponen transfer yang belum seluruhnya masuk ke kas daerah.

Besarnya dana yang belum diterima dinilai memengaruhi ruang fiskal Kalteng dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

DPRD menilai pemerintah daerah membutuhkan kepastian penerimaan agar dapat menyusun program secara lebih realistis.

Dana transfer memiliki posisi penting karena Pendapatan Asli Daerah belum mampu menutup seluruh kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Arton berharap penyelesaian kurang bayar dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan fiskal 2027.

Tambahan ruang fiskal dari pelunasan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat belanja pembangunan.

Infrastruktur menjadi salah satu sektor yang masih membutuhkan dukungan besar karena luas wilayah Kalteng serta masih adanya jalan dan akses masyarakat yang belum tertangani optimal.

DPRD juga mendorong koordinasi Pemprov Kalteng dengan pemerintah pusat terus diperkuat untuk memastikan seluruh hak daerah dapat diterima.

Pelunasan dana transfer dinilai bukan hanya menyangkut administrasi keuangan, tetapi berhubungan langsung dengan kemampuan pemerintah menjalankan pelayanan dan pembangunan.