3.219 Hotspot Kalsel, Karhutla Berulang Jadi Sorotan WALHI

Karhutla Kalsel Meningkat, Ribuan Hotspot Tersebar di 13 Daerah

CYRUSTIMES, BANJARMASIN – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Kalimantan Selatan (Kalsel). Pemantauan titik panas menunjukkan ribuan hotspot tersebar di berbagai wilayah selama periode musim kemarau 2026.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel mencatat 3.219 hotspot tersebar di 13 kabupaten/kota berdasarkan pemantauan citra satelit VIIRS NOAA-21 pada periode 1 Mei hingga 18 Agustus 2026.

Lima daerah tercatat menjadi penyumbang hotspot terbanyak. Tapin berada di posisi teratas dengan 996 titik, disusul Hulu Sungai Selatan 517 titik, Banjar 412 titik, Tanah Laut 394 titik, dan Tabalong 230 titik.

Data tersebut muncul di tengah kembali pekatnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalsel. WALHI menilai kondisi tersebut perlu dilihat lebih jauh karena kebakaran tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca, tetapi juga kondisi lahan dan tata kelola lingkungan.

304 Hotspot Berada di Dalam dan Sekitar Konsesi Sawit

Dari total 3.219 hotspot yang terdeteksi, WALHI mencatat 304 titik atau sekitar 9,4 persen berada di dalam dan sekitar konsesi perkebunan kelapa sawit.

Sejumlah konsesi tercatat memiliki jumlah hotspot cukup tinggi, antara lain PT Surya Langgeng Sejahtera dengan 97 titik, PT Subur Agro Makmur 88 titik, PT Kintap Jaya Wattindo 29 titik, PT Citra Putra Kebun Asri 20 titik, PT Banua Lima Sejurus 19 titik, serta PT Banjarmasin Agrojaya Mandiri 11 titik.

WALHI juga menyoroti adanya kawasan yang disebut kembali mengalami kebakaran pada 2026 setelah sebelumnya tercatat terbakar pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut WALHI, PT Surya Langgeng Sejahtera, PT Subur Agro Makmur dan PT Kintap Jaya Wattindo merupakan tiga perusahaan yang disebut mengalami pola kebakaran berulang pada 2019, 2023 dan 2026. Temuan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pencegahan dan pengendalian Karhutla di wilayah konsesi.

Temuan hotspot juga tidak hanya berada di dalam kawasan konsesi. Titik panas ditemukan di wilayah sekitar konsesi, yang menurut WALHI menunjukkan adanya persoalan tata kelola bentang alam yang perlu diperhatikan secara lebih luas.

Gambut Jadi Salah Satu Sorotan

Kondisi tersebut semakin mendapat perhatian karena sejumlah wilayah dengan hotspot tinggi juga memiliki kawasan Fungsi Ekosistem Gambut (FEG).

Tapin menjadi contoh paling mencolok. Kabupaten tersebut tercatat memiliki 996 hotspot, sekaligus mempunyai kawasan FEG seluas sekitar 82.113 hektare. Hulu Sungai Selatan dan Tabalong juga disebut memiliki kawasan FEG yang cukup besar.

WALHI menilai kondisi gambut yang mengalami degradasi dan kehilangan kelembapan membuat kawasan tersebut lebih rentan terbakar ketika musim kemarau.

Karakteristik lahan gambut juga membuat penanganan kebakaran menjadi lebih kompleks karena api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah.

Dari enam perusahaan dengan jumlah hotspot terbanyak, WALHI mencatat tiga perusahaan—PT Subur Agro Makmur, PT Citra Putra Kebun Asri dan PT Banjarmasin Agrojaya Mandiri—memiliki konsesi yang beririsan dengan kawasan FEG berdasarkan SK Menteri LHK Nomor SK.130/2017.

Luas Lahan Terbakar Capai Ribuan Hektare

Besarnya jumlah hotspot juga sejalan dengan catatan luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan.

Data BPBD Kalsel yang dicantumkan dalam laporan WALHI menunjukkan luas lahan terbakar mencapai 6.029,67 hektare per 18 Agustus 2026.

Sementara berdasarkan Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi+) Kementerian Kehutanan per 21 Agustus 2026, luas hutan dan lahan terbakar di Kalimantan Selatan tercatat mencapai 8.019,63 hektare.

Perbedaan angka tersebut berasal dari sumber dan metode pencatatan yang berbeda. Namun, data tersebut sama-sama menunjukkan besarnya tekanan Karhutla yang terjadi di Kalsel sepanjang musim kemarau tahun ini.

WALHI Soroti Tata Kelola Lingkungan

WALHI Kalsel menilai Karhutla yang berulang tidak cukup dijelaskan hanya melalui faktor cuaca.

Manajer Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan WALHI Kalsel, M. Jefry Raharja, mengatakan terdapat persoalan tata kelola lingkungan yang ikut meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran.

“Ini bukan semata-mata cuaca, tapi ada peran para pemodal atau pemilik usaha yang berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam yang membuat ekosistem rawa gambut menjadi kering sehingga rawan terbakar,” kata Jefry.

WALHI juga mempertanyakan pengelolaan kanal dan penggunaan pompa air di kawasan perkebunan.

Menurut WALHI, penggunaan pompa dalam skala besar untuk membasahi kanal internal perusahaan perlu mendapat perhatian karena dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan air di kawasan sekitarnya.

Beban Izin dan Perubahan Tutupan Lahan

Persoalan Karhutla juga ditempatkan WALHI dalam konteks perubahan tutupan lahan di Kalsel.

WALHI mencatat beban izin HGU yang mayoritas merupakan perkebunan sawit mencapai 645.612 hektare.

Sementara data MapBiomas yang dikutip dalam laporan tersebut mencatat sekitar 57.644 hektare hutan berubah menjadi lahan pertanian sepanjang 2015–2024. Tutupan sawit disebut mencapai 627.643 hektare, dengan sekitar 89 izin perkebunan terkonsentrasi antara lain di Kotabaru, Tanah Laut dan Tanah Bumbu.

Menurut WALHI, perubahan tutupan lahan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan kawasan dalam menyimpan air dan mempertahankan kelembapan ketika musim kemarau.

Karena itu, munculnya kembali titik panas di kawasan yang sama dinilai perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan cuaca, tetapi juga sebagai persoalan kondisi bentang alam dan tata kelola lingkungan.

WALHI Minta Evaluasi Izin

WALHI Kalsel meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin yang telah diterbitkan serta memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan.

Sejumlah langkah yang didorong antara lain pencabutan izin korporasi yang terbukti melakukan deforestasi dan merusak ekosistem gambut, moratorium izin baru untuk industri dengan risiko lingkungan tinggi, serta keterbukaan data audit kepatuhan lingkungan kepada publik.

WALHI juga mendorong evaluasi terhadap kebijakan tata ruang Kalsel, perlindungan hutan tropis, serta penyusunan peta jalan mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang lebih komprehensif dan melibatkan masyarakat.

Bagi WALHI, persoalan utama bukan hanya bagaimana memadamkan api ketika Karhutla terjadi, tetapi bagaimana mencegah kawasan yang sama kembali menjadi titik kebakaran pada musim kemarau berikutnya.

Dengan ribuan hotspot yang kembali muncul tahun ini, persoalan Karhutla di Kalimantan Selatan kembali menempatkan kondisi lahan, gambut, tata ruang dan efektivitas pencegahan sebagai bagian penting dari pembahasan penanganan bencana.

AA3F4864-5C8D-4C02-B0C2-F53C75889A03