Karhutla Riau Tembus 16.277 Hektare, WALHI Soroti 34 Konsesi

WALHI Riau Ungkap 16.277 Hektare Karhutla 2026

“653 hotspot terdeteksi sepanjang Januari-Agustus 2026, termasuk 193 titik di 34 areal konsesi korporasi menurut data WALHI Riau.”

CYRUSTIMES, PEKANBARU – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277,5 hektare, berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau. Dalam periode yang sama, WALHI mencatat 653 titik panas atau hotspot tersebar di sejumlah wilayah.

Data tersebut menunjukkan Karhutla masih menjadi persoalan serius di Riau. Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 239 titik, disusul Pelalawan 183 titik dan Dumai 72 titik.

WALHI Riau juga mencatat ratusan hotspot berada di kawasan yang memiliki fungsi lindung serta area konsesi perusahaan.

Bengkalis dan Pelalawan Paling Banyak Hotspot

Berdasarkan data WALHI Riau, Bengkalis mencatat 239 hotspot sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026.

Pelalawan berada di posisi berikutnya dengan 183 hotspot, sedangkan Kota Dumai tercatat memiliki 72 hotspot.

Dari total 653 hotspot tersebut, sebanyak 431 titik disebut berada di kawasan dengan fungsi lindung. Sementara 108 titik lainnya terdeteksi di kawasan budidaya.

Perbedaan antara jumlah total hotspot dan klasifikasi kawasan dalam data tersebut menunjukkan masih terdapat titik yang berada pada kategori atau lokasi lain dalam pemetaan WALHI Riau.

193 Hotspot Terdeteksi di 34 Konsesi

Perhatian WALHI Riau juga tertuju pada titik panas yang berada di dalam areal konsesi perusahaan perkebunan kayu dan kelapa sawit.

WALHI mencatat sedikitnya 193 hotspot berada di 34 areal konsesi korporasi.

Pada kategori Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT Rimba Rokan Lestari tercatat memiliki 40 hotspot. Kemudian PT Sekato Pratama Makmur sebanyak 21 titik dan PT Sumatera Riang Lestari sebanyak 11 titik.

Untuk konsesi Hak Guna Usaha (HGU) sawit, PT Panca Surya Agrindo Sejahtera tercatat memiliki 44 hotspot berdasarkan data WALHI Riau.

Keberadaan hotspot di dalam konsesi tidak secara otomatis membuktikan perusahaan sebagai pelaku pembakaran. Penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap membutuhkan penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Kebakaran Ratusan Hektare Disorot

WALHI Riau turut memaparkan sejumlah lokasi yang menjadi perhatian dalam pemantauan Karhutla 2026.

Di area PT RAPP Estate Sungai Mandau, WALHI mencatat kebakaran sekitar 71,9 hektare. Area tersebut disebut berada di ekosistem hutan rawa yang berbatasan dengan sungai alam serta kawasan transisi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.

Sementara di area PT Arara Abadi Pelalawan, WALHI mencatat kebakaran sekitar 613,3 hektare di ekosistem gambut.

WALHI juga menyebut adanya aktivitas penanaman kembali pohon akasia di lokasi yang sebelumnya terbakar.

Di area PT Sekato Pratama Makmur, kebakaran disebut mencapai sekitar 115,2 hektare dan berada di zona penyangga Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.

Adapun di areal konsesi PT Meskom Agro Sarimas, WALHI mencatat kebakaran sekitar 164,1 hektare.

WALHI Soroti Kebakaran Berulang

WALHI Riau menilai kebakaran yang kembali terjadi menunjukkan persoalan Karhutla di Riau belum selesai.

Organisasi lingkungan tersebut menyoroti tata kelola kawasan, pengawasan, serta penegakan hukum sebagai sejumlah aspek yang perlu diperkuat untuk mencegah kebakaran berulang.

WALHI juga menyebut sekitar 70,58 persen daratan Riau telah dikuasai oleh investasi.

Menurut WALHI, besarnya penguasaan ruang investasi perlu diimbangi dengan pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan ekologis yang lebih kuat.

Pemerintah Didesak Evaluasi Konsesi

Atas temuan tersebut, WALHI Riau mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyelidikan terhadap Karhutla, termasuk titik api yang berada di kawasan konsesi.

WALHI juga meminta evaluasi terhadap perusahaan yang berdasarkan hasil penyelidikan terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kemungkinan pencabutan izin sesuai ketentuan hukum.

Polda Riau didorong melakukan penyelidikan pidana terhadap dugaan keterlibatan korporasi dalam Karhutla.

Sementara Pemerintah Provinsi Riau diminta memperkuat mitigasi dan penanggulangan kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Karhutla Riau Masih Jadi Ancaman Ekologis

Dengan luas area terbakar yang mencapai lebih dari 16 ribu hektare dan ratusan hotspot terdeteksi hingga Agustus, Karhutla kembali menjadi salah satu persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius di Riau.

Selain pemadaman, pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan, penelusuran sumber api, serta penegakan hukum menjadi bagian penting untuk mencegah bencana ekologis yang sama kembali terjadi.

Data WALHI Riau menjadi salah satu catatan masyarakat sipil mengenai kondisi Karhutla di Riau sepanjang 2026. Temuan tersebut masih perlu dikonfirmasi dan ditindaklanjuti melalui proses pengawasan serta penegakan hukum oleh instansi berwenang.

AA3F4864-5C8D-4C02-B0C2-F53C75889A03