Antrean BBM dari Kalteng hingga Sulsel, Stok Ada tapi Mengapa Sulit Didapat?

Antrean BBM Meluas dari Kalimantan hingga Sulawesi, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

CYRUSTIMES, JAKARTA – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) kini tidak hanya menjadi persoalan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Situasi serupa terjadi di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, bahkan antrean di ibu kota Sulsel sempat dilaporkan mengular lebih dari satu kilometer.

Besarnya persoalan di Sulawesi Selatan bahkan membuat pemerintah daerah mengambil langkah yang tidak biasa: menerapkan sistem ganjil-genap untuk pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi di SPBU.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah Indonesia sedang mengalami kekurangan BBM, atau ada persoalan lain di balik antrean yang terjadi di sejumlah daerah?

Penelusuran Cyrustimes menunjukkan persoalannya tidak sesederhana kehabisan stok.

Di Kalimantan Tengah, persoalan BBM telah muncul berulang sepanjang 2026. Hambatan distribusi, kondisi kemarau, kabut asap karhutla, pola penyaluran hingga tingginya permintaan menjadi bagian dari persoalan.

Sementara di Sulawesi Selatan, pemerintah dan Pertamina menghadapi lonjakan konsumsi BBM subsidi setelah sebagian pengguna beralih dari produk nonsubsidi, ditambah indikasi penimbunan dan pelangsiran.

Antrean BBM Kalteng Bukan Persoalan Baru

Catatan pemberitaan Cyrustimes menunjukkan persoalan antrean BBM di Kalimantan Tengah tidak baru terjadi pada September 2026.

Pada 8 Mei 2026, kantor Pertamina Patra Niaga di Palangka Raya bahkan menjadi sasaran demonstrasi warga akibat antrean panjang dan sulitnya memperoleh BBM di sejumlah SPBU.

Massa saat itu meminta transparansi mengenai stok dan penyaluran BBM di Kalimantan Tengah.

Persoalan serupa kemudian muncul di Kabupaten Lamandau.

Cyrustimes mencatat antrean kendaraan kembali terjadi di SPBU Lamandau pada Agustus 2026 meskipun pengelola sebelumnya menyatakan tidak terdapat pengurangan kuota.

Pada Juli, pasokan Pertalite di salah satu SPBU tersebut disebut sekitar 18.000 liter per hari, dengan pengiriman dilakukan setiap hari kecuali Minggu.

Artinya, persoalan akses masyarakat terhadap BBM sudah muncul beberapa bulan sebelum antrean kembali menjadi sorotan pada September.

September, Antrean Palangka Raya Membesar

Memasuki September, persoalan BBM kembali menguat di Palangka Raya.

Antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU dan berlangsung selama beberapa hari.

Pertamina menyebut kemarau serta kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi.

Kondisi kemarau membuat dinamika pasang surut berubah, sementara karhutla dan kabut asap memperlambat perjalanan armada pengangkut BBM.

Cyrustimes sebelumnya mencatat perjalanan mobil tangki dari Fuel Terminal Pulang Pisau menuju Palangka Raya mengalami keterlambatan sekitar satu hingga dua jam akibat jarak pandang terbatas.

Keterlambatan tersebut kemudian berpengaruh terhadap waktu kedatangan BBM dan pengisian tangki penyimpanan SPBU.

Stok Pertalite Pulang Pisau Sempat Tercatat 1.617 KL

Hal penting lainnya adalah antrean tersebut tidak serta-merta berarti stok BBM di terminal habis.

Dalam pemberitaan Cyrustimes sebelumnya, berdasarkan data 6 September 2026, stok Pertalite di Fuel Terminal Pulang Pisau tercatat sekitar 1.617 kiloliter.

Data itu memperlihatkan perbedaan antara persoalan stok di terminal dengan kemampuan distribusi hingga BBM mencapai konsumen.

BBM dapat tersedia di terminal, tetapi keterlambatan perjalanan mobil tangki, kapasitas pelayanan SPBU serta lonjakan permintaan pada waktu bersamaan tetap dapat menghasilkan antrean panjang.

Kondisi inilah yang penting dibedakan ketika muncul istilah “BBM langka”.

Gibran Sampai Turun dari Mobil Cek Antrean

Besarnya persoalan BBM di Palangka Raya kemudian mendapat perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat berada di Palangka Raya pada 10 September 2026, Gibran secara mendadak menghentikan kendaraan yang ditumpanginya setelah melihat antrean di SPBU Jalan Tjilik Riwut Km 12.

Didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Gibran turun dan berbicara langsung dengan petugas serta masyarakat.

Petugas SPBU ketika itu menjelaskan bahwa pasokan BBM sedang dalam perjalanan.

Namun beberapa hari setelah peninjauan tersebut, antrean kendaraan masih menjadi pemandangan di sejumlah SPBU Palangka Raya.

Pertalite Eceran Disebut Tembus Rp18.000

Dampak antrean kemudian menjalar ke harga BBM di tingkat pengecer.

DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah melalui Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Hukum Muhammad Fajrian Nor menyoroti harga Pertalite yang disebut mencapai Rp18.000 per liter di sejumlah pengecer.

Menurut GMNI, masyarakat yang tidak memiliki waktu atau kesempatan mengantre di SPBU akhirnya terpaksa membeli BBM dengan harga lebih tinggi.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa antrean BBM tidak hanya berdampak terhadap waktu masyarakat, tetapi juga mulai menciptakan efek ekonomi langsung.

Makassar Hadapi Tekanan Lebih Besar

Ketika Palangka Raya masih menghadapi masalah distribusi, tekanan yang berbeda muncul di Sulawesi Selatan.

Di Makassar, antrean BBM berlangsung di sejumlah SPBU dan sempat mengular lebih dari satu kilometer.

Pertamina kemudian menambah pasokan, memperpanjang jam operasional SPBU dan melakukan sejumlah penyesuaian pelayanan.

Antrean awalnya banyak melibatkan kendaraan angkutan yang mencari Solar.

Belakangan, antrean juga terjadi pada pengguna Pertalite dan produk lainnya.

Konsumen BBM Nonsubsidi Beralih ke Subsidi

Salah satu penyebab yang disoroti pemerintah adalah pergeseran konsumsi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi mulai beralih ke BBM subsidi.

Pelebaran perbedaan harga antara kedua jenis BBM membuat Pertalite dan Solar subsidi semakin diminati.

Pertamina Regional Sulawesi juga mencatat kebutuhan Solar meningkat sekitar 10–15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026.

Selain aktivitas logistik, pelebaran disparitas harga hingga indikasi pelangsiran menjadi faktor yang diperhatikan.

Sulsel Sampai Terapkan Ganjil-Genap BBM

Besarnya antrean membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan sistem ganjil-genap untuk pengisian Pertalite dan Solar bersubsidi di SPBU mulai 13 September hingga 20 September 2026.

Kebijakan tersebut sebelumnya telah diberitakan Cyrustimes pada 14 September 2026.

Aturannya sederhana.

Pada tanggal ganjil, kendaraan dengan angka terakhir pelat nomor 1, 3, 5, 7 atau 9 mendapat giliran membeli BBM subsidi.

Sementara pada tanggal genap, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran 0, 2, 4, 6 atau 8 mendapat giliran.

Ketentuan tersebut tertuang dalam surat Dinas ESDM Sulawesi Selatan Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026. Kebijakan ini merupakan pengaturan daerah untuk mengurai antrean dan bukan kebijakan ganjil-genap BBM secara nasional.

Truk Diarahkan Mengisi BBM Malam Hari

Ganjil-genap bukan satu-satunya langkah.

Pemprov Sulsel juga mengarahkan kendaraan truk melakukan pengisian BBM pada malam hari.

Untuk kendaraan pribadi, masyarakat diminta tidak ikut mengantre apabila bahan bakar di kendaraannya masih dianggap mencukupi.

Cyrustimes sebelumnya mencatat kendaraan pribadi diarahkan membeli BBM subsidi ketika indikator bahan bakar sudah berada pada satu bar atau kurang.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pembelian yang belum mendesak dan mencegah kendaraan berulang kali memenuhi antrean di SPBU.

Hari Pertama, Antrean Salah Satu SPBU Mulai Berkurang

Penerapan ganjil-genap mulai menunjukkan dampak di salah satu titik.

Pemprov Sulsel melaporkan kondisi di SPBU Racing Center, Makassar, relatif lebih terkendali pada hari pertama penerapan.

Pemantauan dari pukul 08.00 sampai 18.00 WITA menunjukkan antrean tidak lagi mengular hingga badan jalan seperti sebelumnya.

Namun kondisi di satu SPBU tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan antrean BBM Sulawesi Selatan telah selesai.

Pemerintah dan Pertamina masih melakukan evaluasi di berbagai titik.

Sulsel Tambah Tiga Modular SPBU

Selain ganjil-genap, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Pertamina menambah jalur pelayanan melalui tiga unit Modular SPBU di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar.

Fasilitas tersebut diprioritaskan untuk kendaraan roda dua.

Pengisian Pertalite di fasilitas modular dibatasi maksimal 3 liter per sepeda motor.

Sistem ganjil-genap juga tetap diterapkan di lokasi tersebut.

Tujuannya adalah menambah titik pengisian baru agar pengendara sepeda motor tidak seluruhnya terkonsentrasi di SPBU reguler.

Pemprov Sulsel Minta Tambahan Kuota BBM 30 Persen

Setelah melakukan evaluasi bersama Forkopimda dan Pertamina, Pemprov Sulawesi Selatan mengambil langkah lebih jauh.

Pemprov mengusulkan penambahan kuota BBM sekitar 30 persen kepada pemerintah pusat.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pasokan Pertamina sebenarnya telah ditingkatkan. Pada salah satu gambaran penyaluran yang disampaikan pemerintah daerah, pasokan yang sebelumnya sekitar 700 KL disebut telah meningkat hingga 1.300 KL, tetapi antrean masih terjadi.

Karena itu, Pertamina diminta menganalisis besarnya migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi menuju produk subsidi untuk menentukan kebutuhan riil tambahan kuota Sulawesi Selatan.

Andi Sudirman menegaskan penerapan ganjil-genap hanya bersifat sementara.

Kebijakan tersebut akan dicabut secara bertahap setelah pasokan dan antrean dinilai kembali terkendali.

Ada Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Pemerintah juga menyoroti indikasi penyalahgunaan.

Bahlil sebelumnya menyebut ditemukan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi dalam kapasitas sangat besar untuk membeli BBM bersubsidi.

Praktik semacam itu berpotensi membuat stok SPBU terkuras jauh lebih cepat dibanding pembelian normal masyarakat.

Pemprov Sulsel bersama aparat kepolisian juga menyatakan akan menyisir dugaan distribusi ilegal BBM subsidi untuk kepentingan industri atau penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.

Pertamina Sampai Ubah Kapasitas Pertamax Jadi Pertalite

Besarnya perubahan pola konsumsi membuat Pertamina melakukan penyesuaian fasilitas.

Sebagian kapasitas pengisian Pertamax di sejumlah SPBU Makassar, Gowa dan Maros dialihkan untuk memperbesar pelayanan Pertalite.

Langkah ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan hanya menyangkut berapa banyak BBM tersedia, tetapi juga jenis BBM apa yang paling banyak dicari masyarakat.

Ketika permintaan berubah cepat dari BBM nonsubsidi menuju Pertalite, infrastruktur penyaluran yang sebelumnya dirancang berdasarkan pola konsumsi normal harus ikut disesuaikan.

Jadi, Apakah Indonesia Sedang Kekurangan BBM?

Berdasarkan data yang tersedia, belum tepat menyimpulkan antrean Palangka Raya dan Makassar sebagai bukti bahwa Indonesia secara nasional sedang kehabisan BBM.

Yang terlihat justru adalah beberapa masalah berbeda yang terjadi hampir bersamaan.

Di Kalimantan Tengah, catatan Cyrustimes menunjukkan persoalan telah berulang sejak Mei, kemudian muncul di Lamandau dan kembali membesar di Palangka Raya.

Kemarau, karhutla, keterlambatan mobil tangki, kapasitas distribusi hingga pengawasan penjualan menjadi bagian dari persoalan.

Di Sulawesi Selatan, tekanan lebih besar datang dari lonjakan permintaan BBM subsidi, perpindahan konsumen dari produk nonsubsidi, dugaan penyalahgunaan serta ketidakseimbangan antara pola penyaluran dan permintaan baru.

Besarnya persoalan terlihat dari langkah pemerintah yang sampai menerapkan ganjil-genap, mengatur waktu pengisian truk, menyiapkan Modular SPBU dan mengusulkan penambahan kuota BBM 30 persen.

Stok Ada, Tetapi Mengapa Antrean Tetap Panjang?

Palangka Raya dan Makassar memberi satu pelajaran yang sama.

Stok BBM tersedia di tingkat terminal belum tentu berarti masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa antrean.

BBM masih harus didistribusikan dari terminal menuju SPBU, ditempatkan pada fasilitas penyimpanan yang sesuai, kemudian disalurkan melalui dispenser yang kapasitasnya terbatas.

Jika permintaan melonjak mendadak, armada distribusi terlambat atau terjadi pembelian dalam jumlah tidak normal, antrean dapat terbentuk meskipun stok regional secara keseluruhan belum habis.

Itulah sebabnya persoalan BBM tidak cukup dijawab dengan kalimat “stok aman”.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa stok tersebut benar-benar dapat sampai ke SPBU dalam jumlah dan waktu yang sesuai kebutuhan.

Harga Minyak Dunia Bisa Menambah Tekanan

Situasi terjadi ketika harga minyak dunia juga berada pada level tinggi.

Pemerintah memilih mempertahankan harga Pertalite dan Solar subsidi hingga akhir 2026, sementara sejumlah BBM nonsubsidi telah mengalami penyesuaian harga.

Semakin besar selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi, semakin besar pula insentif konsumen untuk beralih ke Pertalite atau Solar subsidi.

Fenomena di Sulawesi Selatan menjadi gambaran nyata bagaimana perubahan pola konsumsi dapat memberi tekanan besar terhadap sistem distribusi.

Bagi Kalimantan Tengah, persoalannya lebih kompleks karena distribusi energi juga berhadapan dengan kondisi geografis, kemarau dan karhutla.

Catatan Cyrustimes dari Mei hingga September menunjukkan antrean BBM Kalteng bukan lagi kejadian satu kali.

Sementara Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa ketika tekanan permintaan membesar, pemerintah bahkan dapat sampai mengambil kebijakan pembatasan sementara seperti ganjil-genap.

Karena itu, pertanyaan besar berikutnya bukan sekadar “apakah stok BBM tersedia?”

Yang lebih penting adalah: berapa banyak BBM benar-benar sampai ke SPBU, seberapa cepat distribusinya, siapa yang membelinya, dan apakah alokasinya masih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.