APBD Kotim Disorot, Belanja Birokrasi Gemuk Jalan Rusak Menganga

APBD Kotim 2026 Belanja Birokrasi Gemuk, Infrastruktur Tertinggal

CYRUSTIMES, PALANGKA RAYA – Struktur Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS pada APBD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Tahun Anggaran 2026 memperlihatkan kontras tajam antara besarnya belanja birokrasi dan kecilnya alokasi infrastruktur dasar untuk masyarakat luas.

Di tengah APBD Kotim 2026 yang disepakati sebesar Rp1,818 triliun, belanja operasi Pemkab Kotim mencapai Rp1.256.016.361.236. Di dalamnya, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp769.365.552.015.

Sementara itu, alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi hanya sebesar Rp137.156.962.000. Angka ini jauh lebih kecil dibanding belanja operasi pemerintah daerah.

Jika dibandingkan langsung, belanja operasi Pemkab Kotim sekitar 9,1 kali lebih besar dari anggaran jalan, jaringan, dan irigasi. Selisihnya mencapai Rp1.118.859.399.236.

Kontras semakin terlihat ketika pembacaan dipersempit pada beban aparatur, pejabat daerah, DPRD, dan operasional terkait.

Selain belanja pegawai Rp769.365.552.015, PPAS juga mencatat kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.924.102.688.

Dalam pos kepala daerah itu, terdapat Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp782.416.688, serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.141.686.000.

Untuk DPRD, pos gaji dan tunjangan yang dihimpun dari komponen layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD mencapai sekitar Rp9.662.746.216. Selain itu, terdapat alokasi Sekretariat DPRD sebesar Rp42.841.741.902.

Belanja lain yang berkaitan dengan operasional pimpinan juga muncul dalam dokumen tersebut. Di antaranya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sebesar Rp1.035.160.000 dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp940.720.000.

Jika seluruh pos itu dibaca sebagai beban aparatur, pejabat daerah, DPRD, dan operasional terkait, totalnya mencapai Rp825.770.022.821.

Angka tersebut sekitar enam kali lebih besar dibanding alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang hanya Rp137.156.962.000. Selisihnya mencapai Rp688.613.060.821.

Aparatur 1 Banding 65 Warga

Kontras tidak hanya terlihat dari sisi anggaran, tetapi juga dari sisi jumlah orang yang dibiayai dan jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan publik.

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Pemkab Kotim sebanyak 6.913 orang. Jika ditambah bupati dan wakil bupati sebanyak dua orang, serta anggota DPRD Kotim sebanyak 40 orang, total aparatur dan pejabat daerah menjadi 6.955 orang.

Sementara jumlah penduduk Kotawaringin Timur tercatat sekitar 454.515 jiwa.

Dengan komposisi itu, satu aparatur atau pejabat daerah berbanding sekitar 65 warga. Artinya, kelompok aparatur dan pejabat daerah hanya sekitar 1,53 persen dari total penduduk Kotim.

Namun dari sisi anggaran, beban aparatur, pejabat, DPRD, dan operasional terkait justru mencapai Rp825,77 miliar atau enam kali lebih besar dari anggaran jalan, jaringan, dan irigasi.

Kondisi ini menjadi sorotan ketika keluhan jalan rusak masih muncul di sejumlah wilayah Kotim. Mulai dari Desa Soren, Kecamatan Kota Besi, Parenggean, Tumbang Kalang, poros Parenggean–Antang Kalang, hingga ruas Sampit–Samuda.

Ekonom: Belanja Daerah Harus Seimbang

Ekonom Kalteng sekaligus Dosen FEB UPR Suherman, menilai komposisi APBD harus dilihat dari keseimbangan antara belanja pegawai, operasional pemerintahan, dan belanja modal yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurut Suherman, belanja pegawai dan operasional memang merupakan komponen wajib agar roda pemerintahan tetap berjalan.

“Kalau kita lihat dari sisi ekonomi kebijakan publik, komposisi APBD itu harus seimbang antara belanja pegawai dan operasional untuk menjalankan roda pemerintahan, serta belanja modal yang berdampak langsung kepada masyarakat melalui pembangunan,” kata Suherman kepada cyrustimes, Sabtu (27/06/2026).

Ia menilai belanja pegawai dan operasional tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai pemborosan. Namun, apabila porsinya jauh lebih besar dibanding belanja modal, khususnya untuk infrastruktur dasar, maka hal tersebut perlu menjadi perhatian serius.

“Memang harus diakui bahwa belanja pegawai dan belanja operasional merupakan komponen yang wajib dipenuhi agar pelayanan publik tetap berjalan. Jadi menurut saya tidak sepenuhnya juga bisa dianggap sebagai pemborosan,” ujarnya.

“Tapi kalau porsi belanja operasi jauh lebih besar dibandingkan belanja modalnya, khususnya untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan, dan irigasi, maka hal tersebut perlu menjadi perhatian serius,” lanjutnya.

Suherman menjelaskan, infrastruktur memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, jalan yang baik dapat menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat akses ke sentra produksi, dan mendorong investasi.

“Infrastruktur itu memiliki multiplier effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau jalan bagus, akan menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat akses ke sentra produksi, serta mendorong investasi jadi lebih lancar,” katanya.

Kotim Bergantung pada Akses Produksi

Suherman mengatakan, Kotim merupakan wilayah yang luas dengan struktur ekonomi yang banyak ditopang sektor perkebunan, pertanian, dan perdagangan.

Karena itu, kualitas infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing daerah.

“Kotawaringin Timur ini wilayahnya sangat luas dan perekonomiannya ditopang oleh sektor perkebunan, pertanian, dan perdagangan. Dengan demikian, kualitas infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing daerah,” ujarnya.

Menurutnya, apabila alokasi pembangunan infrastruktur belum memadai dibanding kebutuhan riil di lapangan, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Dampak itu dapat muncul dalam bentuk tingginya biaya distribusi, menurunnya efisiensi usaha, hingga berkurangnya daya saing ekonomi daerah.

“Kalau alokasi pembangunan infrastruktur belum memadai dibandingkan kebutuhan riil di lapangan, maka dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk tingginya biaya distribusi, menurunnya efisiensi usaha, hingga berkurangnya daya saing ekonomi daerah Kotim itu sendiri,” kata Suherman.

Namun, ia menegaskan pembacaan APBD tidak cukup hanya membandingkan besar kecilnya anggaran aparatur dengan anggaran infrastruktur.

Menurut Suherman, yang lebih penting adalah apakah struktur APBD tersebut menghasilkan pelayanan publik berkualitas, pembangunan yang merata, serta manfaat ekonomi yang nyata dan luas bagi masyarakat.

“Sebetulnya yang perlu kita fokuskan bukan cuma membandingkan besarnya anggaran aparatur dengan anggaran infrastruktur. Kita harus tahu apakah struktur APBD tersebut telah menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, dan manfaat ekonomi yang nyata dan luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Jika belanja operasional besar tetapi mampu meningkatkan kualitas layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan mendukung pembangunan, maka anggaran tersebut tetap memiliki nilai positif.

Namun sebaliknya, jika belum menghasilkan output dan outcome yang optimal, evaluasi efisiensi dan prioritas belanja menjadi sangat penting dilakukan.

“Kalau belanja operasional besar tetapi mampu meningkatkan kualitas layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan mendukung pembangunan, maka anggaran tersebut tetap memiliki nilai positif. Tapi sebaliknya, kalau belum menghasilkan output dan outcome yang optimal, maka evaluasi terhadap efisiensi dan prioritas belanja menjadi sangat penting untuk dilakukan,” katanya.

Jangan Sampai Infrastruktur Mangkak

Suherman mendorong pemerintah daerah memperkuat kualitas belanja, bukan sekadar memperbesar nominal belanja.

Menurutnya, setiap rupiah APBD idealnya memberikan manfaat ekonomi dan sosial sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Manfaat itu terutama harus hadir melalui pembangunan infrastruktur produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.