“Karena pada pokoknya, keberlanjutan roda pemerintahan yang sebelumnya harus tetap berjalan, dan seharusnya selaras dengan rencana program pembangunan yang sudah disusun oleh penjabat sebelumnya untuk kemajuan daerah tersebut,” jelasnya.

Dan juga, lanjut Halim menambahkan, selama Penjabat atau Pj meneruskan program-program yang sama atau sejalan dengan pejabat sebelumnya dan tidak bertentangan dengan aturan atau kebijakan pejabat sebelumnya. “Maka Penjabat atau Pj bisa langsung menjalankan tanpa harus menunggu keputusan Kemendagri,” tutupnya.

Baca JugaGas 3Kg dan Minyak Curah Diatas HET Hingga Harga Cabai Naik Jelang Ramadan di Kalteng
Baca JugaJelang Pelantikan Pj Bupati Barut, Indra Gunawan Sudah Berada di Rujab Gubernur Kalteng

Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita