Antrean BBM dari Kalteng hingga Sulsel, Stok Ada tapi Mengapa Sulit Didapat?

Antrean BBM Meluas dari Kalimantan hingga Sulawesi, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

CYRUSTIMES, JAKARTA – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) kini tidak hanya menjadi persoalan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Situasi serupa terjadi di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, bahkan antrean di ibu kota Sulsel sempat dilaporkan mengular lebih dari satu kilometer.

Besarnya persoalan di Sulawesi Selatan bahkan membuat pemerintah daerah mengambil langkah yang tidak biasa: menerapkan sistem ganjil-genap untuk pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi di SPBU.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah Indonesia sedang mengalami kekurangan BBM, atau ada persoalan lain di balik antrean yang terjadi di sejumlah daerah?

Penelusuran Cyrustimes menunjukkan persoalannya tidak sesederhana kehabisan stok.

Di Kalimantan Tengah, persoalan BBM telah muncul berulang sepanjang 2026. Hambatan distribusi, kondisi kemarau, kabut asap karhutla, pola penyaluran hingga tingginya permintaan menjadi bagian dari persoalan.

Sementara di Sulawesi Selatan, pemerintah dan Pertamina menghadapi lonjakan konsumsi BBM subsidi setelah sebagian pengguna beralih dari produk nonsubsidi, ditambah indikasi penimbunan dan pelangsiran.

Antrean BBM Kalteng Bukan Persoalan Baru

Catatan pemberitaan Cyrustimes menunjukkan persoalan antrean BBM di Kalimantan Tengah tidak baru terjadi pada September 2026.

Pada 8 Mei 2026, kantor Pertamina Patra Niaga di Palangka Raya bahkan menjadi sasaran demonstrasi warga akibat antrean panjang dan sulitnya memperoleh BBM di sejumlah SPBU.

Massa saat itu meminta transparansi mengenai stok dan penyaluran BBM di Kalimantan Tengah.

Persoalan serupa kemudian muncul di Kabupaten Lamandau.

Cyrustimes mencatat antrean kendaraan kembali terjadi di SPBU Lamandau pada Agustus 2026 meskipun pengelola sebelumnya menyatakan tidak terdapat pengurangan kuota.

Pada Juli, pasokan Pertalite di salah satu SPBU tersebut disebut sekitar 18.000 liter per hari, dengan pengiriman dilakukan setiap hari kecuali Minggu.

Artinya, persoalan akses masyarakat terhadap BBM sudah muncul beberapa bulan sebelum antrean kembali menjadi sorotan pada September.

September, Antrean Palangka Raya Membesar

Memasuki September, persoalan BBM kembali menguat di Palangka Raya.

Antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU dan berlangsung selama beberapa hari.

Pertamina menyebut kemarau serta kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi.

Kondisi kemarau membuat dinamika pasang surut berubah, sementara karhutla dan kabut asap memperlambat perjalanan armada pengangkut BBM.

Cyrustimes sebelumnya mencatat perjalanan mobil tangki dari Fuel Terminal Pulang Pisau menuju Palangka Raya mengalami keterlambatan sekitar satu hingga dua jam akibat jarak pandang terbatas.

Keterlambatan tersebut kemudian berpengaruh terhadap waktu kedatangan BBM dan pengisian tangki penyimpanan SPBU.

Stok Pertalite Pulang Pisau Sempat Tercatat 1.617 KL

Hal penting lainnya adalah antrean tersebut tidak serta-merta berarti stok BBM di terminal habis.

Dalam pemberitaan Cyrustimes sebelumnya, berdasarkan data 6 September 2026, stok Pertalite di Fuel Terminal Pulang Pisau tercatat sekitar 1.617 kiloliter.

Data itu memperlihatkan perbedaan antara persoalan stok di terminal dengan kemampuan distribusi hingga BBM mencapai konsumen.

BBM dapat tersedia di terminal, tetapi keterlambatan perjalanan mobil tangki, kapasitas pelayanan SPBU serta lonjakan permintaan pada waktu bersamaan tetap dapat menghasilkan antrean panjang.

Kondisi inilah yang penting dibedakan ketika muncul istilah “BBM langka”.

Gibran Sampai Turun dari Mobil Cek Antrean

Besarnya persoalan BBM di Palangka Raya kemudian mendapat perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat berada di Palangka Raya pada 10 September 2026, Gibran secara mendadak menghentikan kendaraan yang ditumpanginya setelah melihat antrean di SPBU Jalan Tjilik Riwut Km 12.

Didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Gibran turun dan berbicara langsung dengan petugas serta masyarakat.

Petugas SPBU ketika itu menjelaskan bahwa pasokan BBM sedang dalam perjalanan.

Namun beberapa hari setelah peninjauan tersebut, antrean kendaraan masih menjadi pemandangan di sejumlah SPBU Palangka Raya.

Pertalite Eceran Disebut Tembus Rp18.000

Dampak antrean kemudian menjalar ke harga BBM di tingkat pengecer.

DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah melalui Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Hukum Muhammad Fajrian Nor menyoroti harga Pertalite yang disebut mencapai Rp18.000 per liter di sejumlah pengecer.

Menurut GMNI, masyarakat yang tidak memiliki waktu atau kesempatan mengantre di SPBU akhirnya terpaksa membeli BBM dengan harga lebih tinggi.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa antrean BBM tidak hanya berdampak terhadap waktu masyarakat, tetapi juga mulai menciptakan efek ekonomi langsung.

Makassar Hadapi Tekanan Lebih Besar

Ketika Palangka Raya masih menghadapi masalah distribusi, tekanan yang berbeda muncul di Sulawesi Selatan.

Di Makassar, antrean BBM berlangsung di sejumlah SPBU dan sempat mengular lebih dari satu kilometer.

Pertamina kemudian menambah pasokan, memperpanjang jam operasional SPBU dan melakukan sejumlah penyesuaian pelayanan.

Antrean awalnya banyak melibatkan kendaraan angkutan yang mencari Solar.

Belakangan, antrean juga terjadi pada pengguna Pertalite dan produk lainnya.

Konsumen BBM Nonsubsidi Beralih ke Subsidi

Salah satu penyebab yang disoroti pemerintah adalah pergeseran konsumsi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi mulai beralih ke BBM subsidi.

Pelebaran perbedaan harga antara kedua jenis BBM membuat Pertalite dan Solar subsidi semakin diminati.

Pertamina Regional Sulawesi juga mencatat kebutuhan Solar meningkat sekitar 10–15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026.

Selain aktivitas logistik, pelebaran disparitas harga hingga indikasi pelangsiran menjadi faktor yang diperhatikan.

Sulsel Sampai Terapkan Ganjil-Genap BBM

Besarnya antrean membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan sistem ganjil-genap untuk pengisian Pertalite dan Solar bersubsidi di SPBU mulai 13 September hingga 20 September 2026.

Kebijakan tersebut sebelumnya telah diberitakan Cyrustimes pada 14 September 2026.

Aturannya sederhana.

Pada tanggal ganjil, kendaraan dengan angka terakhir pelat nomor 1, 3, 5, 7 atau 9 mendapat giliran membeli BBM subsidi.

Sementara pada tanggal genap, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran 0, 2, 4, 6 atau 8 mendapat giliran.

Ketentuan tersebut tertuang dalam surat Dinas ESDM Sulawesi Selatan Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026. Kebijakan ini merupakan pengaturan daerah untuk mengurai antrean dan bukan kebijakan ganjil-genap BBM secara nasional.

Truk Diarahkan Mengisi BBM Malam Hari

Ganjil-genap bukan satu-satunya langkah.

Pemprov Sulsel juga mengarahkan kendaraan truk melakukan pengisian BBM pada malam hari.

Untuk kendaraan pribadi, masyarakat diminta tidak ikut mengantre apabila bahan bakar di kendaraannya masih dianggap mencukupi.

Cyrustimes sebelumnya mencatat kendaraan pribadi diarahkan membeli BBM subsidi ketika indikator bahan bakar sudah berada pada satu bar atau kurang.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pembelian yang belum mendesak dan mencegah kendaraan berulang kali memenuhi antrean di SPBU.

Hari Pertama, Antrean Salah Satu SPBU Mulai Berkurang

Penerapan ganjil-genap mulai menunjukkan dampak di salah satu titik.

Pemprov Sulsel melaporkan kondisi di SPBU Racing Center, Makassar, relatif lebih terkendali pada hari pertama penerapan.

Pemantauan dari pukul 08.00 sampai 18.00 WITA menunjukkan antrean tidak lagi mengular hingga badan jalan seperti sebelumnya.

Namun kondisi di satu SPBU tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan antrean BBM Sulawesi Selatan telah selesai.

Pemerintah dan Pertamina masih melakukan evaluasi di berbagai titik.

Sulsel Tambah Tiga Modular SPBU

Selain ganjil-genap, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Pertamina menambah jalur pelayanan melalui tiga unit Modular SPBU di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar.